Saat Jokowi maju dan berkampanye untuk DKI 1, cara dia berkampanye ternyata sempat membuat bingung partai pengusung dan para timsesnya.
Seperti kita ketahui, cara kampanye Jokowi selama memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat Jakarta tampak lain dari yang dilakukan oleh para pesaingnya dan atau kebanyakan politisi di negeri ini.
Jokowi melakukan kampanye dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung, dari gang satu ke gang yang lain di bawah terik matahari dan dengan peluh yang membasahi badannya, serta menyalami setiap warga yang ditemuinya. Kemudian kepada para warga, dia tidak lelah menunjukkan Kartu Sehat dan Kartu Pintar dan menerangkan manfaat kartu-kartu tersebut.
Cara berkampanye Jokowi tersebut awalnya membuat Megawati heran dan tertegun. "Pak Jokowi menyampaikan kepada Bu Mega secara langsung agar tidak dibuatkan spanduk, poster, atau baliho. Bu Mega sempat kaget dan heran lalu berkata: ini kampanye buat Jakarta lho," cerita Denny Iskandar, salah satu anggota tim sukses.
Mendengar itu Jokowi tetap mantap pada pendiriannya. Dia bersikeras untuk tidak menggunakan media tersebut karena dia tidak ingin mengotori Jakarta. Kalaupun akhirnya ada spanduk atau baliho yang terpasang atau kaos, itu bukan kemauan Jokowi tetapi inisiatif masing-masing relawan.
Dengan optimisme yang tinggi, Jokowi percaya bahwa kampanye yang dia lakukan akan efektif menarik simpati warga. Untuk mendukung pengumpulan biaya kampanye yang sederhana tersebut, Jokowi memutuskan menjual baju kotak-kotak kepada masyarakat.
Jokowi juga tak peduli dengan cibiran, cacian, sindiran atau olok-olok yang sering dilakukan oleh pesaingnya atau siapa saja terhadap caranya berkampanye.
Hasilnya, kita semua sudah tahu dan membuktikan bahwa kampanye a la Jokowi ternyata sangat efektif dan low cost. Kampanye yang murah, mendidik, mencerdaskan dan tidak mengotori kota.
Mungkinkan cara tersebut bisa ditiru oleh politisi lain di tanah air meskipun dengan sedikit sentuhan atau modifikasi untuk disesuaikan dengan situasi dan sosio-demografis masing-masing daerah? Mungkinkah akan seefektif yang Jokowi lakukan?