BOJONEGORO, - Â Â Bertempat di Ruang Pertemuan Dharma Wanita Persatuan, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kabupaten Bojonegoro menggelar Diskusi dan Sinergitas Hubungan Antar Lembaga Supra dan Infra Struktur Politik, dengan mengangkat tema "Meningkatkan Partisipasi Politik Dalam Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Bojonegoro" Selasa (22/8/2017).
Acara ini diikuti oleh peserta dari unsur pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), partai politik, ormas, blogger , mahasiswa/mahasiswi dan lembaga-lembaga lainnya. Dihadiri Kasdim 0813 Bojonegoro mayor Inf Widodo, Wabup Setyo Hartono, Ketua DPRD, Kasubbag Humas Polres, Kasat Pol PP dan Tokoh Masyarakat.
Sekretaris Bakesbangpol Bojonegoro, Khusnan berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga, menurunkan angka golput serta adanya keharmonisan antar kelembagaan supra dan infra struktur politik.
"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun depan," ucapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik harus adanya ketertarikan dari masyarakat. Oleh karena itu bagi calon-calon pemimpin, bukan hanya gambar yang terpampang saat ini.
"Seperti kita lihat di Bojonegoro mulai Margomulyo sampai dengan Baureno banyak sekali gambar-gambar calon pemimpin. Namun hanya gambar, calon pemimpin harus menemui masyarakat dan berinteraksi dengan mereka, sehingga akan menimbulkan ketertarikan yang lebih tinggi dari masyarakat," ujar Wabup.
Untuk menjadi pemimpin, dikatakan lebih lanjut oleh Wabup bahwa seseorang harus mempunyai tiga syarat, yang pertama seorang pemimpin harus mempunyai niat yang baik, yang kedua seorang pemimpin harus konsisten dan yang ketiga seorang pemimpin harus memiliki rasa adil. Selain itu juga mengingatkan kepada TNI, Polri dan PNS jangan melibatkan diri dalam politik praktis karena hal tersebut nantinya akan merugikan diri sendiri.
"Semoga kegiatan ini memberikan pengetahuan sedalam-dalamnya bagi peserta sehingga terjadi diskusi timbal balik, yang mana nantinya akan menciptakan eskalasi politik di Bojonegoro yang semakin cerdas," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama ditegaskan oleh Kasdim 0813 Bojonegoro Mayor Inf Widodo sesuai UU TNI nomor 34 tahun 2004, didalam pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa Prajurit dilarang terlibatdalam kegiatan politik praktis. Dan didalam Pasal 47 Ayat 1 disebutkan bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
"Terkait itu, TNI akan membantu pihak Kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada di Bojonegoro. Dan mendukung penuh setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah," tegasnya.