[caption id="attachment_249343" align="aligncenter" width="500" caption="pilih SMU atau SMK ?"][/caption]
Agung sedang duduk termenung ketika saya mendatangi rumahnya untuk membayar iuran keamanan pada uwaknya (kakak laki-laki ibunya) yang bekerja sebagai Kepala Keamanan kompleks. Keluarga mereka tinggal dalam satu bangunan seluas 80 meter persegi yang dihuni 8 keluarga. Sedangkan keluarga Agung sendiri terdiri dari 6 bersaudara, dia anak bungsu. Ke empat kakaknya bekerja sebagai kuli bangunan, menikah muda dan tinggal di bangunan yang sama. Sehingga setiap keluarga harus membangun kamar tidur diloteng agar kegiatan rumah tangga dapat berlangsung.
Apa yang dialami Agung dan keluarganya menimpa pada sebagian besar penduduk kota besar. Mereka tinggal berdesakan karena jangankan untuk membeli rumah baru, menyewa rumahpun mereka tidak mampu. Padahal mereka adalah penduduk asli Bandung bukan pendatang dari kota lain. Turun temurun keluarga mereka menghuni rumah tersebut, rumah yang semakin sempit. Berbanding terbalik dengan bangunan perumahan tertata di balik kawasan mereka. Disana tanah 500 – 1.000 m2 dihuni oleh 3-4 jiwa saja.
Agung termenung karena bingung. Ayahnya menjanjikan dia dan Anwar (kakak kandungnya) untuk meneruskan ke sekolah menengah atas (SMA). Mungkin sang ayah jengah melihat penghasilan anaknya (kakak-kakak Agung) kempas-kempis, bahkan sering menganggur. Mirip seperti dirinya yang buruh bangunan juga. Maklum mereka hanya lulusan SD.
Sayang, tawaran sekolah sang ayah hanya hingga SMA. Dia tidak mampu membiayai lebih lanjut. Anwar sang kakak (kebetulan satu angkatan karena pernah tidak naik kelas satu tahun) tidak mempermasalahkan hal tersebut. Beda halnya dengan Agung, dia ingin bersekolah lanjut.
“Mengapa bingung, Gung?”
“Saya ingin sekolah di SMK saja, ingin ambil Disain Grafis. Tapi biayanya lebih mahal dari SMA. Padahal selulus SMK, saya bisa kerja sambil kuliah.”
Pemikiran yang cemerlang, “Mengapa tidak pilih SMA seperti Anwar?” tanya saya.
“Banyak waktu terbuang untuk belajar yang tidak perlu bu. Misalnya pelajaran kimia, sepertinya saya tidak suka dan tidak nyambung dengan pekerjaan yang saya inginkan.”
“Kok Agung tahu tentang pelajaran Kimia?”
“Kan sering lihat buku-buku SMA kepunyaan kakak-kakak di depan,” jawabnya sambil mengangkat wajah menunjukkan bangunan di depan rumahnya.
Tempat tinggal Agung memang termasuk kawasan padat penduduk sehingga setiap bangunan begitu rapat demikian juga hubungan silaturahmi. ‘Kakak’ di depan yang dimaksud Agung adalah tetangganya yang kebetulan mempunyai wawasan cukup jauh kedepan sehingga bertekad menyekolahkan anak-anaknya hingga SMA dan SMK. Mungkin berkat mereka jugalah Agung mendapat masukan untuk memilih jurusan di SMK.
Ternyata memilih SMA atau SMK tidak semudah seperti yang saya duga. Paling tidak ada 3 hal yang mempersulit Agung menetapkan pilihan:
- Jumlah SMK tidak sebanyak SMA, sehingga ketika nilai masuk SMK yang dipersyaratkan tidak memenuhi, siswa harus masuk SMK yang tidak disukai atau lebih naas lagi harus masuk SMA. Beda halnya dengan calon peserta didik SMA, siswa yang tidak berhasil masuk sekolah pilihannya, bisa banting stir ke SMA Negeri dengan passing grade lebih rendah atau memilih SMA Swasta saja.
- Jurusan SMK pilihan biasanya hanya sedikit, contohnya kasus Agung diatas. Dia memilih Disain Grafis yang letaknya jauh dari rumah (akibatnya biaya transpor akan melonjak). Bahkan beberapa SMK seperti SMK Pertanian terletak di luar Kota Bandung.
- Biaya sekolah SMK umumnya lebih mahal karena ada biaya praktek yang lebih tinggi daripada biaya praktek SMA yang besarannya relatif tetap.
Padahal hasil kerja lulusan SMK umumnya luar biasa. Beberapa rekan yang berwiraswasta memilih karyawan lulusan SMK daripada SMA, selain mereka lebih trampil juga lebih rajin. Walaupun tentunya untuk penilaian rajin perlu kajian lebih lanjut, tetapi ketrampilan mereka peroleh sewaktu belajar di SMK.
Sebagai contoh usaha keramik yang dikelola rekan saya alumni FSRD ITB. Dia tidak mau repot mengajari keahlian dasar pada karyawannya, sehingga memilih karyawan produksi dan marketing dari SMK jurusan keramik.
Atau kasus kantor yayasan kami sekarang. Sebelumnya tugas administrasi kantor dipegang oleh seorang mahasiswa yang sedang merampungkan skripsinya. Dia diterima karena hubungan baik dan kami menganggap kegiatan administrasi kantor adalah pekerjaan yang mudah. Tapi ketika dia lulus dan mengundurkan diri, ternyata file dalam komputer dan arsip administrasi kantor amburadul semua. Sulit sekali mencari file surat masuk atau sekedar file kiriman dari rekanan.
Akhirnya kami sepakat untuk merekrut lulusan SMK administrasi perkantoran sebagai gantinya. Tentu saja pekerjaan gadis manis ini tidak langsung mulus. Kami harus mengajari mengarsip hard copy dan soft copy. Prosesnya tidak lama karena dia sudah belajar dan mempraktekannya di sekolah. Kini arsip kantor sudah rapi dan diapun mulai mempelajari hal lainnya seperti mengelola pertunjukan grup seni serta mengurus program yayasan.
Kisah lainnya tentang lulusan SMK berkaitan dengan pekerjaan sebagai Chief Accounting sebelum saya meninggalkan tugas ‘kantoran’. Dari 4 orang pegawai yang menjadi anak buah, 2 orang diantaranya menonjol karena cepat mengerti ketika mendapat penjelasan dan pekerjaannyapun rapi. Mereka berdua merupakan andalan saya ketika harus berurusan dengan pajak dan bank. Dan mereka berdua lulusan SMK jurusan akutansi (dulu SMEA).
Memang belum ada penelitian tentang kemampuan lulusan SMK, demikian juga kualitas lulusan sarjana. Karena itu saya berharap ada penelitian yang menjawab pertanyaan mengapa ada seorang lulusan sarjana ekonomi akutansi tidak mampu mengkategorikan biaya berdasarkan posnya? Padahal kedua karyawan andalan saya (lulusan SMEA diatas) bisa mengerjakan dengan mudah. Lulusan sarjana ekonomi akutansi tersebut akhirnya tidak saya perpanjang masa tugasnya karena masih dalam masa 3 bulan percobaan.
Tingginya pendidikan seseorang ternyata tidak berkorelasi langsung dengan kualitas dan etos kerja. Padahal ada 2,3 juta anak terpaksa bekerja karena tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Kompas, 10/09/2012). Karena itu saya sangat berharap agar pemerintah mau menambah jumlah SMK yang ada. Dimulai dari SMK di kota besar. Setiap SMA hanya boleh menambah kelas SMK, bukan SMA lagi. Baik swasta maupun negeri. Agar SMA hanya diisi oleh peserta didik yang ingin melanjutkan studi keperguruan tinggi. Sedangkan mereka yang berkeinginan bekerja mendapat keleluasaan memilih sekolah.
Pemerintah juga sebaiknya menambah anggaran untuk SMK karena mereka membutuhkan biaya praktek lebih besar dibandingkan SMA. Sehingga ada perubahan pandangan. Selama ini, mereka yang tidak mampu berpendapat bahwa lulusan SD sama saja dengan lulusan SMA: sama-sama sulit mencari kerja. Dengan adanya penambahan SMK diharapkan ada pemicu untuk bersekolah tinggi karena lulusan SMK banyak diperlukan dunia kerja.
Jika pemerintah mau menambah anggaran dan memberlakukan regulasi penambahan kelas SMK oleh lembaga sekolah yang ada, semoga jargon SMK Bisa, Siap Kerja, Cerdas dan Kompetitif, tidaklah sekedar jargon. Semoga.
Maria Hardayanto
[caption id="attachment_249342" align="aligncenter" width="238" caption="SMK harus bisa!"]
sumber gambar : disini dan disini
