Muasal masalah bermula pada tanggal 12 Januari 2017 ketika Habib Rizieq Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI) dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan Sukmawati Sukarnoputri yang menuduh Habib melakukan penghinaan terhadap Pancasila.Untuk memenuhi panggilan, Habib Rizieq datang di Polda Jabar dan ia ditemani oleh massa FPI.Pada waktu yang bersamaan disana juga hadir massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dalam halmana disebut Irjend Pol Anton Charliyan ,Kapolda Jabar merupakan pembinanya.
Seusai Habib Rizieq diperiksa ,massa FPI mulai meninggalkan Mapolda dan rupanya barisan belakang massa diserang oleh GMBI.Begitu juga halnya di salah satu rumah makan di Bandung anggota FPI diserang oleh anggota GMBI.Terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh anggota GMBI itulah massa FPI dibawah pimpinan Imam Besar pada Senin 16 Januari mengadakan long march dari Mesjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru menuju MabesPolri dan menyampaikan tuntutan agar Irjend Pol Anton Charliyan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jabar karena telah melakukan pembiaran penyerangan anggota GMBI terhadap anggota FPI.
Sebelum membicarakan lebih lanjut tuntutan FPI selayaknya juga dibahas kenapa pada waktu tersebut massa GMBI berada di lokasi yang sama dengan yang didatangi FPI.Sampai sekarang belum ada penjelasan yang memadai tentang hal tersebut.Karena belum ada penjelasan  maka bisa muncul berbagai penapsiran tentang hal dimaksud.Pertanyaan bisa diawali dengan siapa yang memerintahkan GMBI datang ke Mapolda dan untuk apa mereka datang.
Apakah kedatangan mereka memang dimaksudkan untuk mengimbangi massa FPI dan untuk apa diimbangi.Atau kemungkinan polisi sejak awal sudah menduga bahwa massa FPI akan datang dan akan melakukan pressure psikologis terhadap Polda tapi kalau sinyalemen itu pun benar apa wajar GMBI harus datang (didatangkan) untuk mengimbangi tekanan psikologis tersebut.
Tentang  serangkaian pertanyaan tersebut tentunya pihak Polri lah yang berwenang untuk  menelisiknya.
Kita tidak mengetahui apakah tuntutan FPI  untuk mencopot Kapolda Jabar akan dikabulkan atau tidak oleh Kapolri tetapi kalaulah dalam waktu dekat ini keputusan pencopotan dilaksanakan maka publik akan melihat pencopotan tersebut sangat erat kaitannya dengan tuntutan FPI.Artinya  muncul kesan putusan diambil karena tekanan massa.
Pada point inilah diharapkan Kapolri mempertimbangkan dengan masak keputusannya karena sekali seorang pejabat diberhentikan karena tekanan massa maka hal yang demikian akan menjadi preseden yang tidak baik untuk masa mendatang.Akan muncul kerepotan baru kalau hal seperti ini terjadi.Untuk yang tidak senang terhadap camat akan menggunakan tekanan massa agar diganti begitu juga halnya ada yang tidak suka kepada Kepala Dinas,Kepala Badan,Kepala Sekolah serta jabatan lainnya akan menggunakan aksi massa untuk menurunkannya dari jabatan.Tentulah dalam keadaan yang demikian berbagai persyaratan penempatan atau pemberhentian seseorang pada jabatan menjadi diabaikan.
Karenanya sangat tidak bijak seorang pejabat diberhentikan dari jabatannya karena desakan atau tekanan massa walaupun yang mendesak itu sebuah organisasi besar.
Memang harus diakui semenjak munculnya kasus Ahok nama FPI semakin menjulang.Organisasi yang didirikan Agustus 1998 ini telah berhasil menggelar aksi besar ummat Islam melalui Aksi Bela Islam I,II dan III.Dalam kenyataannya juga terlihat semakin banyak ummat Islam yang menaruh simpati kepada FPI dan Imam Besar Habib Rizieq.Namun hal tersebut tidak harus membuat korps bhayangkara ini harus " tunduk " kepada tekanan massa.
Kita percaya Kapolri sudah punya solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini.
Salam Persatuan!
