Dakwaan dugaan  mega korupsi ktp -el menjadi lebih menarik tidak hanya karena jumlah yang dikorupsi ribuan miliar rupiah tetapi kenapa jumlah yang besar tersebut tidak menimbulkan turbulensi  politik di negeri ini.
Kenapa pertanyaan ini muncul karena kasus dugaan korupsi ini sesungguhnya mengandung potensi untuk menimbulkan terjadinya goncangan bahkan gempa politik.Di beberapa daerah bahkan di Jakarta sendiri pun kalau ada dana yang diduga di korupsi yang jumlahnya lebih sedikit dari dana ktp-el  telah memunculkan gejolak politik.Bahkan goncangan politik tidak hanya terjadi di internal tapi juga di external partai.
Kalau ditilik banyak sekali nama nama politisi beken lintas parpol yang disebut pada dakwaan antara lain satu ketua dpr,satu menteri dan dua gubernur berasal dari 2 parpol besar,PDI P dan Golkar.
Dengan skala dugaan korupsi yang demikian sekurang kurangnya akan terjadi turbulensi pada,1).parpol tempat para politisi berkarir,2).parlemen,3).tempat bekerja mereka 4).pentas politik nasional.
1). parpol tempat para politisi berkarir.
Sepanjang yang dicermati tidak ada muncul gejolak pada internal parpol seperti misalnya menuntut untuk diberhentikan sementara dari jabatan di parpolnya.Contoh yang paling tepat ialah Setya Novanto yang sekarang menjabat Ketua Umum Partai Golkar.Belum ada terdengar suara internal partai berlambang beringin itu yang meminta agar Setnov mundur sementara dari pimpinan partainya.Pada beberapa kasus jangankan dengan dugaan korupsi sebesar yang dituduhkan ke Setnov malahan dana dibawah itu pun sudah memunculkan tuntutan agar pimpinan  mengundurkan diri.
2) parlemen
Masih kita ingat kan pelanggaran etik yang dituduhkan ke Ade Komarudin sehingga membuat politisi Golkar tersebut harus mundur dari jabatannya sebagai ketua parlemen.Tetapi untuk Setnov muncul kesan yang mengemuka adalah semacam pembelaan malahan oleh Fahri Hamzah dimunculkan wacana agar DPR menggunakan hak angket berkaitan dengan disebutnya sejumlah nama petinggi senayan pada dakwaan.
Fahri juga meminta agar Agus Rahardjo mengundurkan diri sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK karena ditengarai adanya konflik kepentingan yang bersangkutan dalam pengadaan ktp-el beberapa waktu yang lalu.Jadi belum ada terdengar seruan ,ajakan,penggalangan mosi tidak percaya dan sejenisnya yang muncul dari Senayan untuk melengserkan Setnov.
3) Ada 2 gubernur yang sekarang masih menjabatÂ
Yaitu Ganjar Pranowo ,Gubernur Jawa Tengah dan Olly Dodonkambey ,Gubernur Sulawesi Utara yang didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebut masing masing menerima dana US $ 520 ribu dan US $1,2 juta.Sepanjang yang dicermati melalui pemberitaan media di kedua daerah yaitu Jawa Tengah dan Sulawesi Utara tidak ada gejolak politik misalnya unjuk rasa yang meminta gubernur mundur atau yang menuntut pengakuan jujur gubernurnya.Sementara di berbagai daerah ,kalau terdengar ada berita seorang gubernur atau seorang bupati/ walikota diduga melakukan tindak pidana korupsi sekitar Rp.1M saja pun sudah membuat suasana politik lokal memanas.
