Politik

Respon Tindak Lanjut Laporan UPR Indonesia di Jenewa

13 September 2017   17:37 Diperbarui: 13 September 2017   17:45 180 0 0
Respon Tindak Lanjut Laporan UPR Indonesia di Jenewa
Respon Tindak Lanjut Laporan UPR Indonesia di Jenewa

Apa itu Laporan UPR?

Tinjauan Periodik Universal atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai Universal Periodic Review (UPR) adalah sebuah mekanisme yang ada di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimulai pada tahun 2005 sebagai salah satu proses reformasi PBB. 

Apa saja dasar tinjauan UPR?

Dasar dari tinjauan yang dilakukan meliputi (a) Piagam PBB, (b) Deklarasi Universal Hak Asasai Manusia, (c) instrumen-instrumen hak asasi manusia di mana negara tertinjau menjadi anggota, dan (d) berbagai janji dan komitmen yang negara tertinjau pernah buat, termasuk yang dibuat pada saat pemilihan Dewan HAM PBB ini. Tinjauan ini juga mengindahkan berbagai hukum kemanusiaan internasional yang ada.

Apa tujuan Laporan UPR?

Tujuan dari adanya tinjauan ini adalah perbaikan situasi hak asasi manusia di semua negara dengan dampak positif yang signifikan untuk semua masyarakat dunia. Tinjauan Periodik Universal didesain untuk mendukung dan mengembangkan promosi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di lapangan. Tinjauan ini juga ditujukan untuk memberikan bantuan teknis dan meningkatkan kapasitas setiap negara anggota dalam menangani berbagai masalah hak asasi manusia dan berbagi pengalaman dalam sektor hak asasi manusia di antara negara-negara anggota dan pemangku kepentingan lainnya

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Laporan Universal Periodic Review (UPR) ke Dewan HAM PBB yang akan menjadi bahan bagi UPR Working Group dalam Sesi Sidang UPR pada 3 Mei 2017 di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss. Pertemuan tersebut digunakan oleh 193 negara anggota PBB untuk mengoreksi dan meninjau kembali penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Airnya.

Demi menunjukkan keseriusan pemerintah, rombongan delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh dua Menteri sekaligus yakni Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Melalui keterangan tertulisnya pada Selasa kemarin, Kemlu menyatakan sudah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ratusan delegasi dari berbagai negara.

Pelaporan Nasional HAM di Indonesia pada Kelompok Kerja (Pokja) Universal Periodic Review (UPR) Siklus ke-3 PBB telah berlangsung pada tanggal 3 Mei 2017 di Jenewa, Swiss. Hasilnya keseluruhan tanggapan termasuk rekomendasi pending 75 dan tindak lanjut UPR Indonesia akan disampaikan pada tanggal 21 September 2017 di sela-sela persidangan ke-36 Dewan HAM PBB.

Laporan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan respons dari 150 rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 yang lalu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. 

Hasil UPR 2017 di Jenewa ada 225 rekomendasi dari semua negara PBB yaitu:

  • Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan menyatakan pendapat (3 rekomendasi)
  • Hak anak, perempuan, peyandang disabilitas, kelompok lanjut usia dan kelompok rentan lainnya (71 rekomendasi)
  • Perlindungan Pekerja Migran (3 rekomendasi)
  • Keadilan dan penegakkan hukum (4 rekomendasi)
  • Perhatian terhadap Papua (4 rekomendasi) 
  • Human Rights defenders (4 rekomendasi)
  • Kerja sama dengan mekanisme HAM PBB (5 rekomendasi) 
  • Penghapusan hukuman mati (10 rekomendasi)
  • Revisi KUHP (11 rekomendasi)
  • Perdagangan orang/Trafficking in persons (8 rekomendasi)
  • Ratifikasi instrumen HAM PBB (32 rekomendasi)
  • Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama (21 rekomendasi)
  • Penguatan institusi HAM, pendidikan dan pelatihan HAM, RAN HAM dan kemitraan (17 rekomendasi)
  • Pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Kemiskinan dan hak-hak ekonomi dan sosial (17 rekomendasi)
  • Perhatian terhadap kelompok LGBT (15 rekomendasi)

Ada 150 catatan untuk Indonesia. Sisa 75 yang masih dipertimbangkan termasuk diantaranya 2 isu sensistif yaitu: (1) LGBT  dan (2) Penghapusan Hukuman Mati.

Selama Periode Mei-Agustus 2017, serangkaian sosialisasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tanah air telah dilaksanakan terkait diseminasi hasil dan tindak lanjut pasca dialog UPR dan Rencana untuk menyelaraskannnya dalam RANHAM. 

 Hari selasa 12 September 2017 di Ruangan Garuda I, Kementrian Luar Negeri Pemerintah Indonesia mengadakan Morning Coffe Konsultasi Multipihak Tindak Lanjut Hasil UPR Indonesia dengan mengundang perwakilan Lembaga Negara  yaitu Komisi Nasional HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Omdusman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Nasional Lanjut Usia, Kementrian terkait dengan perwakilannya Asdep Pemajuan dan Perlindungan HAM (Kemenkopolhukam).

Direktur Instrumen HAM (Kemen Hukum dan HAM), Direktur Kerjasama HAM (Kemen Hukum dan HAM), Direktur Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Kemendagri), Direktur Hukum dan Regulasi (Bappenas), dan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Kemensos)  sedangkan masyarakat sipil yang hadir adalah Human Rights Working Group (HRWG), Kontras, Setara Institute, Imparsial, Jaringan Buruh Migran, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Koalisi Perempuan Indonesia, Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia (PKBI), dan Arus Pelangi. 

Dari pertemuan tersebut Pemerintah Indonesia mensosialisasikan hasil UPR Indonesia di Jenewa, Swiss dan melakukan dialog dengan masyarakat sipil terkait masukkannya. Terkait  penyandang disabilitas pemerintah akan membentuk Komite Nasional Peyandang Disabilitas.

KHUP yang akan direvisi salah satunya terkait Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam menaikkan usia batas perkawinan yang awalnya 16 tahun menjadi 18 tahun. Sunat Perempuan (Female genital mutilation/FGM)adanya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 6 Tahun 2014 komitmen pemerintah mengentaskan praktek tersebut. 

Perlindungan buruh migran, meskipun telah meratifikasi CMW, Indonesia saat ini belum mampu mengintegrasikan Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional, di antaranya melalui Revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, serta menyelesaikan carut-marutnya tata kelola migrasi buruh migran hingga sekarang. Rezim hukum migrasi di Indonesia masih menempatkan buruh migran sebagai komoditas, belum sepenuhnya berperspektif perlindungan.

Terkait  tentang Perlindungan hak beragamadan berkeyakinan  sangat disayangkan bahwa interfaith program yang dijalankan oleh Pemerintah belum mampu menyasar akar permasalahan intoleransi dan radikalisme di akar rumpun. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan masih sering terjadi, bahkan tanpa upaya pemulihan yang layak dari Pemerintah, sebagaimana terjadi pada Gafatar, Ahmadiyah dan Syiah saat ini, termasuk pula belum maksimalnya pelibatan kelompok-kelompok tersebut dalam kegiatan-kegiatan atau kebijakan Pemerintah. 

Komisi III DPR RI tengah menggodok rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Umat Beragama. RUU tersebut sudah masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional 2015-2019. RUU diharapkan segera disyahkan untuk menjamin kaum minoritas dan stigma negatif yang dilekatkan pada mereka dan hilangnya hak-hak dasar sebagai warga negara misalnya memiliki KTP. akibat dari kebijakan pengakuan hanya enam agama, banyak diskriminasi bahkan persekusi yang dialami oleh umat lain.

Komisi Nasional HAM mengutarakan masukkannya kepada Pemerintah Indonesia yaknipentingnya Perhatian Pemerintah terkait Revisi UU Peradilan Militer memang masuk prolegnas tetapi belum masuk prioritas.

Selain itu juga perlu adanya perhatian terkait kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan Penguatan kapasitas aparat negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM, meskipun telah dilakukan sejumlah pelatihan dan penguatan kapasitas (training polisi dan militer)  serta jaminan dan perlindungan masyarakat adat. Masyarakat Adat ada 3 point yang perlu diperhatikan pemerintah yaitu: 

  1. Ratifikasi ILO 169. Panja untu masyarakat adat untuk segera pembahasan
  2. Evaluasi pembentukan mekanisme jaminan tanah leluhur
  3. Special Feature

Implementasi laporan hasil UPR adanya mekanisme monitoring kesepakatan tim monitoringnya adalah Kementrian Luar Negeri dan Komite Nasional HAM dengan diselaraskan dengan RANHAM. Masyarakat sipil Indonesia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut sebagai bagian dari komitmen kewajiban internasional HAM-nya, sekaligus pula untuk meningkatkan penikmatan dan perlindungan HAM di dalam Negeri. Meskipun, masyarakat sipil menggarisbawahi pentingnya bagi Negara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses penulisan laporan tersebut.