PILIHAN HEADLINE

Pergeseran Nilai-nilai Sosial, Segalanya Diukur dengan Uang

13 April 2017 02:58:19 Diperbarui: 13 April 2017 08:25:31 Dibaca : 373 Komentar : 6 Nilai : 9 Durasi Baca :
Pergeseran Nilai-nilai Sosial, Segalanya Diukur dengan Uang
Ilustrasi: Agent Marketing Depot

SEKITAR tahun 1965, di beberapa titik  sepanjang Jalan Raya Bandung – Cianjur, Jawa Barat,  sering mengalami kerusakan, sehingga badan jalan berlubang-lubang alias bopeng-bopeng. Akibatnya, banyak dop kendaraan yang terlepas.

Dop kendaraan itu, jika ketahuan atau ditemukan  oleh warga masyarakat disimpan atau diamankan dengan cara digantung di bawah pohon mahoni pinggir jalan depan rumah. Tujuannya dengan harapan, jika pengendara/sopir yang dop kendaraannya terlepas akan mengambil dop kendaraannya.

Biasanya dop itu, diambil kembali oleh pemiliknya jika pulang atau kembali dari perjalanannya baik dari arah Bandung atau sebaliknya dari arah Jakarta . Pemilik dop pun senang, karena dopnya yang jatuh ditemukan kembali. Warga pun dengan senang hati memberikan dop tersebut. Tak ada harapan diberi imbalan. Ucapan terima kasih dari sang pemilik dop kendaraan lebih bernilai harganya dari selembar atau lembaran uang recehan.

Kisah lainnya, sering ada kendaraan sejenis oplet, sedan atau kendaraan lainnya yang mengalami mogok, karena ada kerusakan atau yang terperosok ke dalam sungai. Seringkali sang sopir meminta bantuan warga untuk mendorongnya. Setelah mesin kendaraan hidup, sang sopir dengan senang hati mengucapkan terima kasih. Warga masyarakat pun senang, karena telah membantu berbuat amal kebaikan dengan tidak meminta upah sepeser pun.

Kejadian-kejadian seperti itu, sering kita alami, sering kita rasakan atau sering kita menyaksikannya, sebagaimana sering disaksikan Alfakir ketika masa kecil sekitar tahun 1965, karena Alfakir lahir dan bertempat di sebuah kampung yang berada di pinggiran Jalan Raya Bandung.

Menyaksikan kepedulian warga yang seperti itu, betapa tinggi nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat kala itu. Mereka melakukan sesuatu mereka berbuat kebajikan dengan ikhlas. Semata-mata karena ibadah dalam membantu sesama yang tengah mengalami kesulitan atau tengah memerlukan uluran tangan atau pertolongan.

Namun berbeda dengan kondisi sekarang, jika ada kejadian kendaraan mogok, kendaraan terperosok masuk jurang atau kejadian-kejadian lainnya, masyarakat yang memberikan bantuan seusai memberikan bantuan pertolongan dengan respek meminta uang rokok, atau meminta upah sambil memberi isyarat meletakan dua jari pada mulut pertanda meminta rokok atau uang rokok atau dengan isyarat menggesek-gesekan ibu jari dengan telunjuk pertanda meminta uang.

Tidak hanya itu, konyolnya lagi, sang koordinator membuat daftar nama yang membantu sebetulnya hanya lima orang  mengangkat kendaraan dari dalam parit, namun dalam daftar membengkak menjadi 10 orang alias ada daftar fiktif lima orang. Setelah menerima upah, upahnya pun yang untuk lima orang disunat lagi.

Mencermati kondisi kehidupan masyarakat seperti itu, betapa sekarang ini, rasa sosial atau kesalehan sosial di tengah-tengah masyarakat sudah terjadi pergeseran nilai-nilai sosial, bahkan secara eksrim bisa dikatakan sendi-sendi nilai sosaial sudah banyak yang hilang.

Segala urusan diukur dengan uang, tidak ada lagi yang gratis, nilai-nilai ibadah untuk membantu orang sudah semakin tergerus dengan imbalan materi yang namanya uang atau benda berharga. Istilah sekarang ini tidak ada yang gratis nampaknya benar-benar nyata.

Dalam keseharian kita sering mendengar ungkapan atau  orang menilai orang lain dengan uang. Misalnya, sering dikatakan bahwa orang itu baik, karena sering bermurah hati member uang.

Kemudian jika seseorang memperoleh titipan untuk disampaikan kepada seseorang dan menyampaikan titipan merupakan salah satu amal yang paling baik dan akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Namun sekarang ini, selain titipannya disunat, ditambah masih minta komisi lagi. Perbuatan ibadah untuk memperoleh pahala sudah dilipatgandakan dengan upah.

Nah, begitu juga dalam ruang lingkungan kepegawaian di lingkungan pemerintahan, jabatan bisa dibeli, bukan karena prestasi atau kinerja yang baik, sehingga seseorang dipercaya menduduki jabatan tertentu.

Untuk menjadi anggota dewan perakilan rakyat, untuk menjadi kepala daerah tidak luput dari jual beli suara, artinya money politics sudah membudaya. Tidak sedikit warga masyarakat untuk menentukan pilihan calon pemimpin diukur dengan uang. Tidak ada uang, tidak mendukung atau pindah dukungan ke lain hati yang ada uangnya. Tidak ada uang tidak dipilih.

Boleh jadi, karena segalanya diukur dan ditentukan dengan yang namanya uang, wajar jika banyak yang mengatakan negara ini, sudah tidak berkah, karena segala sesuatunya diukur dengan uang, dan uang. Nilai ibadah, pengabdian, kesalehan sosial tidak ada lagi, karena diukur dengan uang.

Semuanya, karena uang, dengan dalih karena tak ada uang tidak akan jalan. Amal baik di dunia langsung “diuangkan” yang katanya sebagai wujud terima kasih atau balas budi. Jika amal baik di dunia sudah “diuangkan”, apakah di akhirat nanti akan mendapat pahala juga? Seorang kiai mengatakan, tidak akan mendapat pahala, karena pahalanya sudah dibayar atau diupah dengan uang.

Kampanye kesalehan sosial agaknya harus terus digaungkan seperti yang pernah dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Akhmad Heryawan, namun sekarang nampaknya, gaung gerakan itu, lenyap ditelan bumi, ditelan hiruk pikuknya globalisasi yang semakin menggerus terjadinya pergeseran nila-nilai sosial. Nilai-nilai sosial kehidupan masyarakat kian hari, kian menyedihkan. Walloohu’alam.

Man Suparman

/mamanpelita

Rakyat jelata. Email : mansuparman1959@gmail.com
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana