Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta warga NU, terutama kader Ansor untuk mewaspadai setiap gerakan yang berupaya melemahkan NU, salah satunya lewat pengungkapan kembali kasus PKI pada tahun 1965/1966.
“Serangan terhadap NU kini dimulai dengan gerakan pelemahan NU,” kata Hasyim Muzadi pada acara Tabayyun Kebangsaan ; Pemberontakan PKI 1948/65 di mata NU/GP Ansor, di kantor PP GP Ansor, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (15/10).
Acara ini menampilkan pembicara Sejarawan Taufiq Abdullah, penulis dan pelaku sejarah Salim Said, mantan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi, sesepuh Ansor KH Chalid Mawardi, Wakil Ketua Umum BBNU Asad Said Ali, mantan Ketua PW GP Ansor Jatim Choirul Anam, dan Wakil Komnas HAM Ahmad Baso.
Hasyim Muzadi menegaskan, kerukunan pernah dijalin antara kelompok anak-anak PKI, anak-anak pahlawan revolusi, anak-anak Kartosuwiryo dan anak-anak PRRI/permesta yang sebenarnya cukup baik untuk menutup masa kelam masa lalu.
Sayangnya, kini muncul kembali gerakan yang berupaya kembali mengorek luka lama itu. “Mulailah mereka mendesak pemerintah, presiden untuk meminta maaf padahal pemerintah sekarang, tak ada hubungannya dan seterusnya berusaha membongkar luka lama dengan berkendaraan HAM versi westernisme,” katanya.
Lebih jauh Hasyim menambahkan, kalau terjadi pertengkaran antar anak bangsa sangat mungkin asing akan intervensi dan menginvasi serta menguasai Indonesia, melalui jalur HAM.
“Oleh karenanya, saya harap manouver mengorek luka bangsa ini dihentikan sebelum bangsa ini diserahkan nasibnya ke asing,” kata mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini.
Pada kesempatan tersebut, pengasuh ponpes Al-Hikam Malang dan Depok ini juga menyoroti soal pemberitakan sebuah majalah mingguan yang sangat menyudutkan NU. “Yang ditulis itu bukan hanya berita, tapi sebuah gerakan,” jelas mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini.
Sementara itu, sejarawan Salim Said mengungkapkan, distorsi sejarah ini sengaja dibangun untuk menyokong kebangkitan komunisme di negeri ini. Ia mengungkapkan, peristiwa penumpasan PKI pada tahun 1965 dan 1966 adalah rentetan sejarah yang saling berkaitan dengan peristiwa sebelumnya.
“Saat itu, sebelum ditumpas, PKI banyak melakukan aksi sepihak di daerah. Mereka membagi-bagikan tanah milik kiai. Mereka menekan kiai. Di Pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKI tak hanya berkonflik dengan umat Islam. PKI dan kaum Marhaen juga saling bunuh-bunuhan. Tapi yang mengherankan, saat itu di Jakarta pimpinan Marhaen (Soekarno,red) dengan pimpinan PKI saling pelukpelukan,” tandas Salim.
Salim juga mengulas hasil penelitiannya tentang peristiwa tersebut, yang di dalamnya memuat wawancara Salim dengan Wartawan berhaluan PKI, dan salah satu tokoh nasional, Ruslan Abdul Ghani. “Wartawan PKI itu mengungkapkan, bahwa siapapun yang menang di tahun 65, akan terjadi pembunuhan massal. Bahkan yang yang pertama kali dibunuh bukan yang anti PKI, tapi sesama komunis yang berbeda haluan dengan Aidit,” ungkap Salim mengutip pernyataan narasumbernya.
Tragedi 1965 dan selanjutnya, menurut Salim adalah buah dari kegagalan demokrasi terpimpin Soekarno. Hal itu dikutakan dengan pernyataan Ruslan Abdul Ghani. Dalam wawancaranya dengan Ruslan Abdul Ghani yang saat itu cukup dekat dengan Presiden Soekarno.
“Ruslan berkata bahwa Nasakom (Nasionalis- Agama- Komunis, red) telah gagal. Padahal Bung Karno sudah dijual ke dunia internasional. Penundaan pembubaran PKI karena Bung Karno sedang mempersiapkan Partai berhaluan kiri lain yang akan melanjutkan Nasakom. Jadi sebenarnya Bung Karno tak cinta PKI,” urai Salim.
Ia juga mengaku tak sepakat dengan sikap KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat menjadi Presiden, sempat menyampaikan permintaan maaf kepada anak cucu PKI, sebagi upaya rekonsiliasi bangsa. “Ketika Gus Dur minta maaf, saya bilang berapa jauh kita harus mundur. Setelah Gestapu nanti keturunan Karto Suwiryo dan DI-TII juga menuntut permintaan maaf. Yang menyedihkan, Pramoedya Ananta Toer menjawab permintaan maaf itu dengan berkata, enak saja minta maaf. Akhirnya toh mereka tak menghormati itikad baik tersebut. Jadi saran saya, sudahlah berhenti membahas soal maaf memaafkan. Sat ini yang terpenting, bagaimana menikapi seluruh korban peristiwa itu dengan memanusiakan mereka,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan oleh KH Khalid Mawardi, yang merupakan Ketua GP Ansor. Khalid menilai fakta sejarah yang dituliskan oleh sebuah Majalah Mingguan pada edisi sepekan lalu merupakan fakta sepihak yang ditulis dari satu sudut pandang. “Tapi sering-seringlah ada isu semacam ini, agar Ansor bangkit,” ujarnya berkelakar.
Khalid juga mengungkapkan, pasca penumpasan PKI yang dimotori tentara di awal Orde Baru, ia sempat ditawari bintang penghargaan oleh pemerintah. “Tapi saya konsultasikan dengan Kiai Idham Khalid dan Kiai Wahib. Beliau bilang tak usah, sebab kita berjuang lillahi ta’ala, bukan berharap penghargaan,” tandasnya.
Sementara Mantan Ketua GP Ansor Cabang Jawa Timur, Choirul Anam, mengaku miris membaca pemberitaan sebuah Majalah mingguan edisi pekan lalu, yang menurutnya jauh dari kaidah jurnalistik. “Saya miris membacanya. Ibarat menggambarkan manusia, hanya membesarkan luka di tangan, tapi tak mengulas kondisi tubuh yang lain,” ujarnya.
Cak Anam juga mempertanyakan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang hanya melakukan investigasi di tahun 1965 dan tahun 1966. dengan mengabaikan peristiwa sebelumnya.
“Saya adalah saksi sejarah saat itu di awal tahun 65, saya adalah santri di Pesantren Darul Ulum Rejoso, merasakan betul tekanan PKI. Saat hendak ke pesantren saya selalu ketemu petani yang membawa arit. Banyak lagi peristiwa menyedihkan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa reaksi NU terhadap PKI merupakan upaya pertahanan diri dan counter terhadap gerakan PKI yang menindas kaum pesantren. “Tekanan PKI sebegitu rupa dan dari berbagai lini. Sehingga NU mengcounternya dengan membuat gerakan-gerakan seperti Banser, Fatayat NU dan sebagainya. Kiai Ali juga membuat Solawat badar sebagai counter terhadap lagu genjer-genjer,” ujarnya.
Cak Anam juga mempertanyakan sikap Komnas HAM yang tak melakukan investigasi terhadap sejumlah pembunuhan terhadap kiai dan santri. Salah satunya pembantaian terhadap para anggota GP Ansor, beserta para kiai di Magetan yang korbannya mencapai ratusan orang. Belum lagi di daerah lain.
“Jika mau fair, hal-hal itu juga harus diinvestigasi. Kalau tidak, ini artinya Komnas HAM ingin menghidupkan kembali PKI,” tandasnya.
Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid mengatakan, umat Islam khususnya kalangan nahdliyin, utamanya lagi kader Ansor, diminta tidak terpancing melakukan tindakan kekerasan dalam mensikapi isu yang berkembang soal pembantaian PKI tahun 1965, yang menyudutkan NU, Ansor dan umat Islam.
"Ansor jangan terpancing melakukan kekerasan. Inilah sikap yang paling baik menghadapi gempuran dari pihak lain yang dipicu pemberitaan sebuah majalah berita mingguan, soal "Algojo 65"," katanya.
Nusron mengatakan, boleh saja semua pihak melakukan rekonstruksi sejarah masa lalu seperti peristiwa G 30 S PKI, tapi harus konprehensif dan tidak merugikan pihak lain. "Jangan menampilkan sejarah secara sepenggal-sepenggal dan tidak utuh. Hal itu membuat pihak lain dirugikan, seperti kita Ansor," katanya.
Nusron juga setuju dalam kaitan peristiwa 65 ini tidak perlu lagi meminta maaf pada pihak manapun, karena semuanya menjadi korban. "Yang perlu melakukan instrospeksi untuk menatap masa depan," katanya.
