Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia/ Merdeka.com
Melihat fenomena kekinian di mana musibah demi musibah menerpa para pahlawan devisa kita, di mana mereka seakan-akan terzolimi dan dijadikan masyarakat rendahan oleh sebagian orang. Selain dijadikan bahan ejekan, kadang mereka harus menanggung siksaan fisik maupun psikis yang semestinya tidak mereka dapatkan meskipun mereka adalah pekerja-pekerja yang "dianggap" tidak bermutu oleh tuan yang memperkerjakan mereka. Hal ini terbukti, di antara mereka yang bekerja meski dengan ongkos yang tidak sedikit, waktu untuk mengurus ini itu dan berkas yang tidak mudah ternyata masih menerima perlakuan yang tidak senonoh oleh sang majikan. Dan yang lebih naif lagi, ada sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap para pekerja ini sebagai orang rendahan jadi tidak jarang keluarga, tetangga bahkan masyarakat di lingkungannya yang cenderung mencibir pekerjaan mereka. Padahal kita tahu bahwa pekerjaan mereka amatlah mulia, memeras keringat demi keluarga walau akhirnya harus menelan pil pahit pelecehan dari majikan, atau terpaksa menuruti nafsu bejat mereka, bahkan mereka rela menggendong bayi hasil hubungan gelap lantaran menjadi korban intimidasi majikan dengan upah cercaan dan hinaan serta intimidasi yang tidak hanya di negeri orang akan tetapi di negeri sendiri. Sebenarnya siapakah yang semestinya bertanggung jawab atas pelecehan yang terjadi pada para TKI ini? Sebagaimana aturan yang berlaku, para calon TKI sebelum bisa berangkat ke tempat tujuan semestinya mereka dibekali dengan bahasa, dan keterampilan yang memadai dan memperoleh predikat lulus dari yayasan yang menampung mereka dengan kata lain mereka benar-benar mumpuni dan siap kerja jadi tidak ada alasan para TKI ini akan mendapatkan perlakuan kasar dari majikan lantaran mereka tidak memiliki kapabilitas dalam bidang pekerjaannya. Jika ternyata ketika di tempat tujuan mereka sudah bekerja dengan baik dan sudah dapat berkomunikasi dengan baik pula, andaikan saja masih mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi maka memang negara penampung TKI tersebut pantas dijuluki negara bermental RENDAH karena tidak menghargai pekerja asing yang ikut membantu warga mereka. Oleh karena itu, pihak kedutaan akan sangat bertanggung jawab atas apa yang dialami para pekerja yang notabene aset devisa bagi bangsanya sekaligus penyumbang kesuksesan bagi negara tempat mereka bekerja. Hal ini disebabkan dengan adanya para TKI secara tidak langsung negara-negara tersebut mendapatkan support tenaga dari pekerja Indonesia meski dengan gaji yang tidak memadai mestinya mereka menghargai dan menghormati hak-hak sebagai manusia biasa. Namun jika ternyata para TKI dapat berangkat dengan tanpa keahlian bahasa, dan keterampilan yang mencukupi di tempat kerjanya maka perusahaan penyedia tenaga kerja yang bertanggung jawab dan mereka dapat dianggap sebagai jaringan perdagangan manusia. Karena mereka membuka yayasan penyedia TKI hanya sebagai alat mencari uang tanpa pertimbangan profesionalisme dan kemanusiaan. Akan tetapi, akan berbeda masalah lagi apabila para pekerja ini bekerja melalui jalur ilegal, maka pihak yang menyelundupkan pantas pula dianggap sebagai jaringan perdagangan manusia yang pantas mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Semoga para pahlawan devisa ini senantiasa mendapatkan tempat yang baik dan layak seperti halnya pekerja-pekerja dari negara lain agar eksistensi mereka dihargai dan dihormati sebagai tenaga profesional dan tidak dianggap sebagai manusia yang layak untuk dihina dan direndahkan.