Bantuan Rumah bagi ASN/PNS untuk Siapa?

Tulisan ini saya tayangkan karena tertarik dengan program pemerintah yang bertujuan membantu bagi para ASN/PNS untuk mendapatkan biaya uang pangkal (DP) rumah yang diidam-idamkan. Tidak hanya uang pangkal, karena sebagaimana termaktub dalam laman situs BTN, bahwa bantuan itu juga untuk biaya kredit serta pinjaman yang dikembalikan. 

Dengan program ini tentu semua ASN menjadi gembira, ibarat mendapatkan durian runtuh siapa yang tidak suka kalau pemerintah begitu baiknya memberikan fasilitas rumah yang bisa dimiliki sendiri, meskipun hanya sebatas uang pangkal atau cicilan kredit yang diperkecil.

Begitu juga semua orang termasuk guru berhak mendapatkan kesejahteraan dan pelayanan yang baik dari negara. Bahkan tidak hanya negara selaku pemangku kebijakan, karena seyogyanya masyarakat pun mendukung upaya pemerintah ini.

Terlebih semua masyarakat mengharapkan pelayanan dari abdi negara ini dengan maksimal.  Maka amat wajar sekali jika keberadaan ASN juga menjadi salah satu pihak yang butuh difikirkan oleh negara, seperti yang pernah disampaikan oleh mantan Mendikbud Anies Baswedan.

Mengingat karena mereka bukanlah sosok-sosok yang kekayaannya berlebih, lantaran untuk mendapatkan kebutuhan pokok ini, mereka harus bisa menabung jauh-jauh hari. Tapi sepandai-pandainya menabung, kalau bentuknya masih uang cukup sulit bagi ASN mendapatkan rumah yang diidam idamkan. Lantaran pendapatan dari gaji masih jauh dari kesan mencukupi, apalagi bagi mereka yang sudah mempunyai kebutuhan lain terkait pendidikan anak-anaknya.

Sebagaimana pemerintah sudah membangunkan ribuan rumah bagi warga miskin dengan program bedah rumah, tentu saja bagi PNS mendapatkan bantuan uang muka dan potongan cicilan rumah tentu sangat membantu memenuhi harapan itu. Namun sayang sekali,  ternyata program bantuan rumah ini sudah keluar dari jalurnya. Ibarat kereta api yang sudah melenceng dari relnya, jadi sebaik apapun program pemerintah, jika tidak tepat sasaran maka amat kurang baik jadinya.

Seperti yang saya dapatkan dari bagian customer servis bank BTN,  ketika saya menanyakan apakah ada uang muka untuk pembangunan rumah saya di kampung.

Saya memang sengaja ingin membangun rumah secara mandiri dan tidak berada di wilayah perumahan seperti yang saat ini banyak dibangun oleh pemerintah. Ternyata jawabannya kurang memuaskan, yaitu saya tidak bisa mendapatkan hak atas bantuan uang pangkal dan cicilan itu dengan alasan ini diperuntukkan bagi PNS yang membangun di wilayah perumahan yang sudah ditentukan.

Mendengar jawaban itu, saya jadi terheran-heran, mengapa regulasi yang diberikan oleh Bank BTN atau pemerintah ini justru memberatkan dan terkesan memaksa. Padahal apapun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini semestinya siapapun berhak mendapatkannya. Tidak boleh dibatasi karena semua berhak mendapatkannya meskipun hanya uang untuk DP misalnya.

Dengan pernyataan pegawai BTN yang tidak saya sebut namanya di sini, terang saja menjadi tanda tanya, dan apakah memang program ini sekedar permainan pihak BTN selaku pihak yang diberikan wewenang menyalurkan bantuan ini? 

Selain ketidak puasan dari jawaban pihak BTN, saya sempat mendapat informasi yang boleh jadi memang terjadi, yaitu: