REKLAMASI TELUK JAKARTA ANCAMAN BAGI
SISTEM PERTAHANAN IBUKOTA JAKARTA
Oleh:
PAULUS LONDO. *)
[caption id="attachment_359788" align="alignnone" width="700" caption="Rencana Reklamasi Teluk Jakarta (Sumber: GOOGLE)"][/caption]
Akhir tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan izin kepada sejumlah pengusaha swasta untuk mengerjakan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta dan perairan Teluk Jakarta.Pemberian izin tesebut dikukuhkan denganSurat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014. Keputusan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, dari instansi pemerintah pusat, hingga para aktivis lembaga swadaya masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, merasa terusik. Sebab sebagai kawasan strategis nasional, menurut UU No. 1 tahun 2014, pengelolaan wilayah pantai dan Teluk Jakarta tidak boleh sembarangan. Mesti dengan kajian mendalam, melibatkan banyak pihak dan harus berada dalam koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pendapat sama juga datang dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan tegas menolak proyek reklamasi jika tanda ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengendai Dampak Lingkungan (Amdal) yang menyeluruh.
Sudah banyak pakar, praktisi, dan pemerhati pembangunan memaparkan analisis dan tanggapannya terhadap pelaksanaan proyek reklamasi tersebut. Terutama kemungkinan dampak buruk yang terjadi akibat reklamasi, baik dari aspek ekologi, sosiologi, ideology, politik, ekonomi dan budaya. Sementara sekelompok pengusaha juga terus menerus mempromosikan peluang meraup profit dari hasil reklamasi pesisir utara dan perairan Teluk Jakarta. Namun satu sisi yang jarang disinggungadalah dampak reklamasi pesisir pantai dan Teluk Jakarta terhadap pertahanan dan keamanan negara, khususnya menyangkut efektivitas fungsi dari berbagai instalasi pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di wilayah tersebut.
Instalasi Vital dan Strategis
Sejak dulu, di sepanjang pesisir pantai Ibukota Jakarta terdapat instalasi strategis dan vital,baik bagi pertahanan dan keamanan ibukota, maupun dalam pengendalian siste prtahanan dan keamanan negara dalam arti luas.Di pesisir pantai Muara Karang Pluit, misalnya,terdapat PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang terkoneksi dalam jaringan listrik Jawa Bali. Tentu, jika operasional instalasi pembangkit listrik ini terganggu, maka bakal berampak terhadap penyediaan listrik tidak hanya bagi Ibukota Jakarta tapi juga bagi seluruh pulau Jawa dan Bali.
Sedangkan instalasi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di pantai Ibukota Jakarta antara lain:
a.Pangkalan Satuan Pasukan Katak TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung.
b.Pangkalan Armada Barat TNIAngkatan Laut
c.Pangkalan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) Tanjung Priok
d.Pangkalan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil)
e.Pangkalan Armada Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Mabes Polri
f.Pangkalan Brigade 1Marinir TNI Angkatan Laut.
g.Kantor Dinas Hydrofrafi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut
h.Pangkalan Armada Kapal Patroli Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
i.Pangkalan Armada Kapal Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan.
j.Pangkalan Armada Kapal Pengawas Kementerian kelautan dan Perikanan.
k.Kantor Imigrasi Tanjung Priok.
l.Pangkala Batalyon Air (Angratmil) TNI AD
m.Komando Terminal (Koterm) TNI AD
n.Perbengkelan Pusat Angkutan (Bengpusang)_ TNI
Untuk kepentingan proyek reklamasi pada tahun 2010 pemerintah memang sudah berniat memindahkan berbagai instalasi dan fasilitas system pertahanan dan keamanan tersebut dari Pantai Utara Jakarta. Namun hal itu tidak mudah dan tentu perlu kajian lebih cermat dan mendalam. Beberapainstalasi dan fasilitas tersebut memang dapat direlokasi ke tempal lain di luar Jakarta, namun sebagian sulit untuk direlokasi mengingat fungsinya sebagai bagian dari system pertahanan dan keamanan ibukota negara.
Selain itu, di dasar perairan Teluk Jakarta juga terdapat jaringan kabel telekomunikasi bawah laut yang juga penting bagi operasional system pertahanan dan keamanan negara.
Di sejumlah instalasi pertahanan dan keamanan tersebut terdapatberbagai elemen peralatan utama system senjata (alutsista), seperti berbagai jenis kapal perang dan kapal patroli termasuk piranti persenjataannya. Menilik fungsinya untuk menangkal serangan lawan, baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup (subversive), maka dibutuhkan ruang laut terbuka yang memungkinkan kapal-kapaldan peralatan lainnya dapat bergerak leluasa agar penggelaran pasukan dapat berjalan efektif dan dalam waktu singkat.
Reklamasi Pantai Jakarta
Jadi masalah, untuk memenuhi permintaan pasar di sektor property, sejak tahun 1995 Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta, yakni dengan menimbun sebagian perairan laut untuk dijadikan daratan. Pelaksanaan proyek ini awalnya tersendat-sendat karena selain faktor krisis ekonomi, juga adanya penolakan dari banyak kalangan. Namun, belakangan realisasi proyek tersebut memperoleh momentumnya yakni dengan kamuflasi “Pembangunan Tanggul Pantai Jakarta,” yang memang dibutuhkan untuk melindungi wilayah Jakarta dari hantaman rob dan untuk mengantisipasi kenaikan paras air laut sebagai dampak pemanasan global.
Pembangunan tanggul yang semula hanya berada sepanjang tepi pantai, kini dimajukan ke tengah laut, dan ruang antara tanggul dan tepi pantai diuruk dijadikan daratan. Jika proyek ini terwujud, maka antara tanggul dan tepi pantaihanya menyisakan kolam laut yang kecil. Berbagai fasilitas pertahanan dan keamanan yang terdapat di tepi pantai terkepung daratan reklamasi dengan berbagai property milik swasta.Dapat dibayangkan, betapa sulit berbagai unsur alutsista memadatikolam laut yang sempit. Dalam kondisi demikian, tentu tidak mudah kapal-kapal melakukan olah gerak (manufer) menuju laut lepas. Disisi lain, semakin mudah pihak lawan melancarkan sabotase terhadap peralatan dan fasilitas pertahanan dan keamanan yang terdapat di pantai Jakarta.Cukup dengan menutup celah yang menjadi pintu keluar darikolam laut menuju laut lepas dengan tebaran bom rakitan, sudah cukup menjadikan perairan tersebut sebagai area pembantaian(killing area) yang efektif melumpuhkan system kerja dari unsur-unsur alutsista.
Tentu dengan menyempitnya pintu masuk pelabuhan (pangkalan) akan menimbulkan kesulitan pula bagi kapal-kapal perang dan patroli melakukan pembekalan secara cepat dalam waktubersamaan.
Situasi Kritis
Jika semua instalasi pertahanan dan keamanan tersebut sudah dalam kondisi di atas, makapertahananIbukota Jakarta bakal berada pada tingkat rawan dan kritis. Karena itu wajar jika banyak kalangan bertanya-tanya, mengapa pihak otoritas pertahanan dan keamanan negara cenderung membiarkan proyek yang sangat menguntungkan pihak developer itu berjalan tanpa kritik dan koreksi. Apakah badan-badan intelijen negara kecolongan ? Apakah Lembaga Ketahanan Nasional, lalai sehingga tak menaruh perhatian terhadap masalah ini ?
Mantan Menteri Pertahanan dan juga mantan Gubernur Lemhanas, Prof. Dr. Yuwono Soedarsono dalam acara diskusi dengan wartawan Kementerian Lingkungan Hidup 6 tahun silam, sempat mengeluhkan melemahnya posisi tawar negara terhadap swasta. “Tantangan utama bagi lingkungan hidup, bukan pencemaran dan kerusakan lingkungan melainkan kuatnya dominasi swasta dalam penentuan kebijakan pembangunan,” kata Yuwono Soedarsono.
Karena itu jadi pertanyaan: Haruskah kita membiarkan negara dikalahkan??
[caption id="attachment_359787" align="aligncenter" width="407" caption="PAULUS LONDO, Ketua LS2LP/SUAR"]
*) Ketua LS2LP/SUAR (Lembaga Studi Sosial, Lingkungan & Perkotaan,
Komunitas Suara Akar Rumput)
