Ada Politisasi dalam Kasus Pembelian Heli ?

[caption caption="images.google.de"][/caption]

Kisruh antara legislatif dan eksekutif rupanya tak kunjung henti. Kasus demi kasus bermunculan. Belum reda masalah dugaan pencatutan nama presiden oleh ketua DPR dalam pembicaraan dengan pihak PT. Freeport, pemilihan pimpinan KPK pun dikabarkan tertunda karena DPR masih mempersoalkan beberapa syarat yang katanya belum terpenuhi dalam seleksi pemilihan tersebut. Saat ini ramai lagi masalah pembelian heli yang rencananya akan digunakan oleh presiden.

Opini berbagai masyarakat termasuk tulisan di kompasiana pun bermunculan dan ada yang menyayangkan jika pemerintah membeli produk luar, padahal Indonesia sendiri sudah bisa memproduksinya. Kampanye presiden Jokowi yang menghimbau untuk lebih mencintai produk dalam negeri, dianggap hanya slogan semata. Jokowi telah menjilat ludah sendiri. Begitu kira-kira asumsi yang telah berkembang. Lagi-lagi Salawi dijadikan kesimpulan akhir.

Dalam tulisan ini saya tidak akan membandingkan kualitas maupun harga dari jenis heli VVIP untuk presiden, karena sudah banyak tulisan yang membahasnya. Namun akan sedikit saja mengulas latar belakang pembelian heli yang sekarang menuai pro kontra.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan pemerintah tidak terlibat dalam pengadaan pembelian helikopter. Pembelian heli sepenuhnya usulan KSAU dan ditangani TNI AU. Berbeda dengan sebelumnya yang berada dibawah koordinasi Menteri Sekretaris Negara. Jauh bertentangan seperti yang dinyatakan oleh Komisi Pertahanan DPR.

Usia dari heli super Puma yang digunakan untuk VVIP termasuk tamu negara, telah berusia 25 tahun dan memerlukan peremajaan. Faktor inilah yang menjadi alasan TNI AU mengusulkan peremajaan atau pembelian pesawat heli baru.

Menarik dicermati adalah pernyataan Kepala Staf TNI AU, Marsekal Agus Supriatna, yang menyatakan dengan tegas lebih memilih AgustaWesland AW 101 buatan Italia-Inggris. Bahkan 1 unit pemesanan sudah dilakukan sejak juni 2014, perakitannya di Italia sudah memasuki tahap akhir dan tahun depan akan dikirim ke Indonesia.

Bila melihat rentang waktu pemesanan, jelas saat itu Jokowi belum jadi presiden dan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal yang tidak mungkin cawe-cawe masalah pembelian heli VVIP ini. Jadi sepertinya ini hanya melanjutkan saja kebijaksanaan sebelumnya. Mungkin perbedaan terjadi pada masalah anggaran dan koordinasi saja yang mengalami perubahan penanganannya sejalan dengan pergantian kepemimpinan di pemerintahan.

Isu pembelian heli ini muncul ketika Komisi I DPR mempermasalahkan tentang anggaran. Ketua komisi I DPR, Mahfud Siddiq menyarankan mengkaji ulang pembelian AW101 dan menuding bahwa heli tersebut dibeli dengan anggaran Sekretariat Negara. Dikatakan bahwa rencana pembelian helikopter VVIP untuk kepresidenan itu programnya Sekretariat Negara. Anggaran ada di Sekretariat Negara. Jadi tidak pernah dibahas oleh Komisi I karena itu bukan program Kementerian Pertahanan dan TNI.

Namun pernyataan kader PKS tersebut telah dibantah oleh KSAU, Agus Supriatna, bahwa anggaran datang dari TNI AU bahkan ada rencana untuk membeli 3 unit hingga tahun 2019. Dikatakan pula bahwa pembelian yang sekarang berbeda dengan Super Puma dulu yang pembeliannya oleh Sekretariat Negara tapi operasionalnya diserahkan pada TNI AU. Pernyataan yang senada seperti ucapan Pramono Anung.

Apabila melihat keterangan sekilas dari pihak yang terkait dan juga adanya pemesanan awal heli sudah dilakukan sejak juni 2014, apakah Jokowi dalam hal ini masih dianggap salah walau waktu itu belum menjabat presiden? Ataukah ini hanya semacam manuver dari DPR untuk mempolitisasi saja? Silahkan mencerna dengan akal masing-masing....