Belakangan ini program subsidi banyak mengemuka diberitakan melalui media, mulai dari subsidi di bidang pertanian seperti subsidi pupuk, di bidang energi misalnya subsidi listrik, subsidi elpiji 3 kg, dan subsidi-subsidi lainnya.
Keputusan pemerintah dan wakil rakyat untuk memberikan subsidi terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu (miskin) patut disambut, dengan harapan supaya mereka tetap bisa melakukan aktivitas dan bisa menikmati kehidupannya secara  layak sebagai warga negara.
Adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM misalnya, tentu yang namanya subsidi segera diberlakukan, terutama subsidi bagi masyarakat miskin agar kemampuan daya beli mereka tidak menurun dan mereka masih bisa berdaya.
Dibidang energi misalnya disediakannya elpiji 3 kg atau sering disebut gas melon, pada dasarnya hanya diperuntukkan rakyat miskin, dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp 15.500 per-tabung. Â Demikian halnya adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) beberapa waktu lalu atau tepatnya sejak Januari 2017 terhadap pelanggan PLN berdaya 900 Volt Ampere (VA) maka subsidi tetap/hanya diberlakukan bagi rakyat miskin.
Dalam pelaksanaan subsidi ini ternyata ditemui beberapa masalah yang sering mengemuka dan menjadikan topik pembicaraan publik yang pada intinya disebutkan banyak terjadi salah sasaran. Dengan perkataan lain subsidi seringkali tidak sesuai dengan harapan, karena subsidi selama ini ditengarai sebagian besar dinikmati oleh kelompok yang mampu. Ini boleh dibilang tidak adil karena kelompok yang tergolong mampu justru mendapatkan subsidi lebih besar ketimbang kelompok yang tidak mampu.
Mencari solusi masalah ini tidaklah cukup dengan pernyataan-pernyataan manis para petinggi di daerah, termasuk Pertamina dan Pemerintah Daerah. Sebagai satu contoh dalam hal meningkatnya kebutuhan elpiji 3 kg/gas melon di Yogyakarta (ketika rakyat Indonesia punya hajat merayakan HUT ke 72 RI, juga menjelang Idul Adha 1438 H) dengan menambah kuota dua kali lipat untuk mengatasi kelangkaan disusul membubungnya harga terutama elpiji 3 kg.
Penambahan kuota fakultatif dua kali lipat? Ternyata tidak mampu alias langkah tersebut tidak mempan untuk membendung kenaikan harga mengingat elpiji 3 kg/gas melon dalam kenyataannya tetap langka dan rakyat miskin kesulitan untuk memperoleh/membeli dengan harga wajar.
Di satu sisi, dari amatan penulis, khusus penambahan kuota elpiji 3 kg ini tidak menyelesaikan masalah karena pendistribusiannya tidak jelas. Pasokan gas elpiji dari agen ke pangkalan hingga pengecer  tidak banyak mengalami perubahan (baca: tidak ada penambahan kuota). Kemudian pertanyaannya: lari kemana tambahan kuota tersebut?  Disinilah betapa perlunya pengawasan distribusi dilakukan secara serius.
Di sisi lain, menghadapi persoalan subsidi ini memerlukan kesungguhan semua pihak yang berkompeten. Subsidi untuk kalangan kurang mampu/miskin sesungguhnya dapat dimulai dari adanya pemetaan terhadap siapa saja yang dikategorikan miskin. Data akurat tentang jumlah warga miskin perlu ditetapkan terlebih dahulu, tentunya melalui indikator yang sah dan teruji sehingga siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi menjadi jelas (di update setiap enam bulan karena ini sebagai data dinamis yang selalu berfluktuasi).
Pentingnya data akurat akan sangat membantu, disamping untuk memperoleh angka/jumlah realitas warga miskin, juga untuk mencegah terjadinya subsidi salah sasaran, subsidi harus benar-benar mencapai mereka yang memang layak dan berhak untuk mendapatkannya.
Masalah pemberian subsidi ini harus diarahkan pada persoalan akurasi data terkini yang digunakan dalam mengambil kebijakan. Data akurat, akan memberikan solusi dan merupakan jaminan apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar akan berdampak seperti yang diharapkan, jangan sampai mengundang masalah baru.
