Bunga, kali ini untuk Jusuf Kalla

20 Mei 2017 21:44:08 Diperbarui: 21 Mei 2017 10:42:18 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :
Bunga, kali ini untuk Jusuf Kalla

Pak JK Ngaku Moderat NKRI Dibiarkan Intoleran Berat

 

Kiriman bunga, kali ini untuk Pak Wapres Jusuf Kalla, mengisi Taman Aspirasi Monas. Kepergian Jusuf Kalla ke Oxford menarik perhatian lebih besar dan lebih kritis. Mengapa demikian? Salah satu bunga mengatakan, "Pak JK ngaku Moderat, Indonesia dibiarkan intoleran berat" dari pengirim "Kami yang cinta NKRI".

JK di Oxford 

Judul materi yang dibawakan oleh Jusuf Kalla di Oxford Centre of Islamic Studies #OXCIS pada tanggal 18 Mei 2017 yang lalu bertajuk "Middle Path Islam: Indonesia's Experience." Sebagai Negara dengan populasi 85% beragama Islam dan mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, Indonesia idealnya memberi daya tarik kepada Islam sedunia yang berada di Jalan Tengah. Namun, menurut Mariella Djorghi, WNI yang tinggal di Oxford, Pak Jusuf Kalla tidak mencerminkan sikap middle path yang toleran dalam menengahi pertarungan politik menjelang PilkadaDKI17 silam.

Mariella mengatakan bahwa vonis atas Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama adalah keputusan yang tidak adil karena keputusan tersebut dipengaruhi oleh tekanan massa dan aksi protes yang mendesak pemerintah sejak pidatonya di Pulau Seribu menjadi viral. Pesan yang disampaikan oleh Mariella ini senada dengan aksi seribu lilin minggu lalu oleh Ahokers. Surat protes yang ditulis oleh Mariella dapat dibaca secara lengkap di tulisan "Heboh! Jadi Pembicara 'Islam Jalan Tengah' JK Disambut Protes".


Menanggapi pertanyaan audiens, Jusuf Kalla mengedepankan dimensi hukum untuk menengahi gesekan antar kelompok saat ditanya pendapatnya mengenai isu SARA seputar tuduhan penistaan agama terhadap Gubernur DKI. Dengan kata lain, JK menggarisbawahi koridor hukum untuk meredam radikalisme yang tidak sejalan dengan Middle Path Islam. Akan tetapi, sudahkah hukum digunakan dengan wajar untuk meredam radikalisme? Basuki Tjahja Purnama bukan seorang radikal dan juga kemungkinan besar ia tidak sepenuhnya memahami gerakan radikalisme yang terjadi di tingkat internasional, justru dialah yang diredam saat ini. Pertanyaan "Ahok divonis 2 tahun kurungan, apakah keputusan hakim tepat?" masih menjadi topik pilihan Kompasiana, inspirasi.co dan platform media sosial lainnya. Maka dari itu, penulis hendak mengusung protes Mariella dengan melontar pertanyaan-pertanyaan berikut kepada anti Ahokers sekaligus juga kepada Ahokers dengan pertama-tama mengintip rekam jejak JK dan anarkisme HMI di bawah naungannya.

Mengintip Rekam Jejak JK dan Anarkisme Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Mariella Djorghi dan teman-teman kompasioner mungkin sudah, mungkin juga belum, membaca sebuah analisa tentang relasi antar umat Muslim dan Kristen di Makassar yang sempat mengalami konflik pada tahun 1967. JK diduga terlibat dalam aksi anarkis yang dilakukan oleh anggota Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) di Makassar karena ia pada waktu menjabat sebagai ketua umum HMI cabang Makassar. Suatu kebetulan bukan? 

Sepertinya masih segar dalam ingatan penulis bahwa HMI sudah beberapa kali terlibat dalam demo anarkis sepanjang tahun 2016 yang lalu. Pada bulan Mei 2016, aktivis HMI melempari kantor KPK dengan batu saat memprotes ketua KPK. Pada bulan November 2016, di aksi 411 yang sesungguhnya direncanakan untuk aksi damai, lagi-lagi aktivis HMI tertangkap melempari polisi dengan batu dan botol bekas. Salah satunya adalah sekjen HMI, bukan sekedar anggota biasa. 

Berdasarkan data-data di atas, penulis mengunjungi Wikipedia Himpunan Mahasiswa Islam dan menemukan beberapa hal signifikan. Penemuan ini menjadi alasannya untuk mempertanyakan di mana sesungguhnya JK dan HMI berdiri perihal Middle Path Islam. Tahun ini HMI memasuki usia ke-70 dan sudah berkembang menjadi organisasi yang besar. Sudah banyak pejabat publik dan tokoh nasional yang dicatat sebagai alumni HMI. Di antaranya ada yang menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999-2004, sederet di antara mereka menjabat sebagai anggota DPR dan menteri periode 2014-2019. Gubernur DKI 2017-2022 pun seorang alumnus HMI. Anda selama ini kemana saja kalau belum melihat pengaruh HMI dalam arena perpolitikan Indonesia di bawah naungan sayap alumni HMI di kalangan pejabat? 

*Silakan buka lama Pengurus BesarHMI di http://www.pbhmi.com

*Daftar alumni HMI yang punya andil dalam politik di tingkat nasional dapat dilihat di Wikipedia HMI https://id.wikipedia.org/wiki/Himpunan_Mahasiswa_Islam

 

Di mana hukum untuk melindungi warga dari kelompok radikal? Sudahkah hukum digunakan dengan wajar? 

Apabila  JK sungguh-sungguh bijak dengan kata-katanya tentang penegakkan hukum, tidakkah anarkisme HMI juga melanggar hukum? Tindakan anarkisme sangat bertolak belakang dengan ajaran agama yang diusung oleh aktivis-aktivis HMI. Berdiam diri saat kawan politiknya diadili secara tidak adil juga bukan tindakan yang sejalan dengan ajaran agama. Kalau begitu hukum seperti apakah yang bisa meredam radikalisme seperti yang Pak JK maksudkan? Dengan ini, saya hendak menanggapi tulisan "Pak Jokowi, Hentikan 'Orang-Orangmu' Memprovokasi JK" dan mengajak pembaca kompasiana mencari jawaban yang obyektif apakah hukum sudah berhasil melindungi warga dari ancaman kelompok-kelompok radikal? Atau hukum selama ini justru dipakai untuk melindungi pelaku anarkisme yang mengusung gerakan radikal?

 

Salam #CintaNKRI

#BebaskanAhok

#JusufKalla #Wapres #MiddlePathIslam

#Indonesia

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana