HIGHLIGHT

Mentawai Pasca Tsunami 2010

02 Juni 2012 16:54:23 Dibaca :

Rasanya belum lekang dari ingatan ketika pada 25 Oktober 2010 tsunami melanda wilayah Mentawai. Diawali gempa berkekuatan 7,2 Skala Richter (SR) pukul 21.42.20 pada kedalaman 10 km, dengan lokasi episentrum berjarak 78 kilometer barat daya Pulau Pagai Selatan, gelombang tsunami telah mencapai pantai hanya dalam tempo 5-10 menit. Waktu yang sangat singkat ditambah terjadi pada malam hari di mana masyarakat telah tertidur lelap, menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang cukup banyak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat korban meninggal mencapai 456 jiwa. Tahun ini telah memasuki tahun kedua dari terjadinya bencana tersebut, sudahkah Mentawai bangkit dari keterpurukannya?


Saya bersama tim pada 15-23 April 2012 berkesempatan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kunjungan ini dalam rangka penelitian untuk melihat kerentanan masyarakat dan strategi pengurangan resiko bencana, yang pada tahun ini salah satunya difokuskan pada masyarakat korban tsunami di Kepulauan Mentawai. Meskipun sempat dilingkupi rasa was-was akibat gempa yang terjadi beberapa hari sebelumnya, yaitu 11 April 2012 dengan pusat gempa di Simeuleu Aceh, akhirnya kami memantapkan langkah menuju Bumi Sikerei ini pada 15 April 2012.


Melalui Padang, perjalanan ke kepulauan di pantai barat Sumatera ini dimulai. Dengan menumpang Kapal Motor (KM) Ambu-Ambu milik ASDP dari pelabuhan Bungus-Padang, akhirnya kami merapat di Pelabuhan Tuapejat-Sipora Utara setelah berlayar selama kurang lebih 9 jam. Sebenarnya, perjalanan menggunakan kapal ini merupakan Plan B dari rencana semula kami yang akan berangkat menuju Padang pada 11 April 2012 dan lanjut dengan pesawat Nusantara Buana Airlines (NBA) menuju Rokot (Sipora) pada esok harinya. Namun, berhubung pesawat dengan kapasitas 12 orang ini sedang dalam pemeliharaan, maka kami harus mengubah rencana dan mundur menunggu jadwal kapal yang hanya berlayar satu kali dalam seminggu untuk rute Padang-Sipora.


Banyak pihak di Mentawai yang mengira kedatangan kami ada hubungannya dengan gempa yang baru saja terjadi, meskipun pada kenyataannya penelitian ini telah dirancang jauh sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Mentawai masih dihadapkan pada potensi gempa besar yang diprediksi para ahli gempa sejak bertahun-tahun lalu, yaitu mega thrust Mentawai yang berpusat di zona subduksi dan diperkirakan akan terjadi dengan pusat gempa berada di bawah Siberut-Sipora-Pagai Utara. Gempa di Simeuleu seolah membangkitkan kembali kekhawatiran akan terjadinya Mega thrust Mentawai ini, meskipun menuai pro-kontra terkait hubungan antara gempa ini dengan gempa besar di Mentawai tersebut.


Tak sedikit yang mengapresiasi kedatangan kami di kabupaten kepulauan yang baru terbentuk tahun 1999 ini. Pasalnya, banyak pihak yang takut untuk berkunjung ke kepulauan yang justru lebih terkenal di kalangan para peselancar dunia dibanding wisatawan dalam negeri, karena potensi gempa dan tsunami yang seolah melekat dengan nama Mentawai itu sendiri. Dalam obrolan ringan dengan beberapa narasumber bahkan menyebut bahwa tsunami tahun 2010 menjadi seolah blessing in disguise karena setelah tsunami terjadi perubahan di mana Mentawai semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jika dulu ketika bertugas keluar kota dan berkenalan menyebut daerah asal, orang masih bingung bahkan mengira Mentawai ada di Pulau Sulawesi atau Kalimantan, kini orang dengan cepat bertanya bagaimana gempa atau tsunami di Mentawai, sesaat setelah berkenalan. Ya, Mentawai kini lekat dengan potensi bencananya, meskipun sebenarnya, Mentawai menyimpan keindahan alam yang sungguh luar biasa, apalagi bagi yang mencintai petualangan.



Dengan kacamata yang positif, bencana tsunami memang diakui membawa Mentawai terekspos ke dunia luar. Namun, bagaimana halnya dengan kehidupan masyarakatnya?


Sebagaimana diketahui, bencana tsunami tahun 2010 melanda pulau Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Sipora Selatan (ujung selatan dan barat). Penanganan korban bencana tsunami pada saat itu memang sangat terkendala dengan kondisi geografis Mentawai sebagai kabupaten kepulauan dengan wilayah yang terputus-putus dan akses darat yang sangat sulit karena sebagian besar wilayahnya merupakan hutan. Satu-satunya akses yang memungkinkan adalah melalui laut, namun itu pun tidak mudah karena waktu dan biaya tinggi, di samping cuaca ekstrem yang terjadi hampir seminggu setelah tsunami terjadi. Tak pelak, bantuan dan relawan terkonsentrasi di Sikakap (Pagai Utara). Di samping itu, jalur komunikasi juga sangat minim sehingga informasi terlambat diterima. Tidak heran, salah seorang teman yang berada di ibukota kabupaten (Tuapejat-Pulau Sipora) justru mengetahui informasi tsunami dari siaran televisi yang ditontonnya.


Tahap tanggap darurat di wilayah terdampak tsunami berlangsung selama satu bulan dan dinyatakan berakhir pada 22 November 2010. Sejak 2011, Mentawai memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang difokuskan pada bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur dan direncanakan berlangsung selama dua tahun. Di antara fase tanggap darurat ke rehabilitasi rekonstruksi telah dilakukan tahap early recovery (pemulihan dini), meliputi bantuan air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), bibit-bibit pertanian untuk mengisi waktu masyarakat sambil menunggu relokasi permanen. Tahap early recovery sudah selesai saat ini dan seharusnya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dimulai. Namun hingga akhir bulan Mei tahun 2012 ini, belum satu pun program rehabilitasi rekonstruksi yang bisa dilaksanakan.


Hingga saat ini, Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai belum bisa menuntaskan penetapan kawasan relokasi karena adanya hutan produksi dan hutan lindung di lokasi yang sedianya untuk relokasi penduduk, terutama di Pagai Utara dan Pagai Selatan, yang tentu membutuhkan ijin pengalihan lahan hutan dari Kementerian Kehutanan. Proses ini masih terganjal ijin dari Kementerian Kehutanan, yang belum kunjung keluar hingga akhir bulan Mei tahun ini untuk opsi tukar menukar kawasan hutan yang disepakati guna mengatasi masalah relokasi ini. Sementara, pada dasarnya antara satu program dengan program lainnya dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini saling terkait, yaitu pembangunan jalan, hunian tetap, dan pembangunan ekonomi, yang ketiganya haruslah saling berdekatan agar saling mendukung. Terlebih, anggaran untuk pelaksanaannya pun dikeluarkan satu paket, tidak bisa sebagian.


Kondisi masyarakat Mentawai, khususnya di wilayah terpapar tsunami, memang masih memprihatinkan. Sudah hampir dua tahun masyarakat korban tsunami masih tinggal di hunian sementara yang kondisinya jauh dari nyaman. Setidaknya inilah yang bisa kami lihat langsung dalam kunjungan kami ke hunian sementara (huntara) di Desa Bosua, Sipora Selatan pada 21 April 2012. Kondisi ini semakin diperparah dengan kondisi Mentawai sendiri yang masih serba terbatas.



Setelah hampir tiga belas tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk, wilayah ini masih sangat tertinggal dengan sarana komunikasi, transportasi, dan infrastruktur yang sangat minim, termasuk tingkat pendidikan dan fasilitas kesehatan masyarakatnya. Delapan hari tinggal di Mentawai, saya sudah merasakan ketidakpastian dan keterbatasan kebutuhan mendasar yang dialami rakyat.


Pengalaman pertama tentu kami alami dengan pengalaman jadwal penerbangan yang tidak pasti. Hanya ada satu maskapai penerbangan yang melayani rute Padang-Rokot (Sipora) dengan jadwal penerbangan dua kali dalam seminggu. Jika pesawat sedang dalam pemeliharaan, sudah dipastikan tidak ada jalur transportasi udara yang bisa digunakan sebagaimana pengalaman yang kami alami di awal keberangkatan. Pada perjalanan pulang menuju Padang akhirnya kami bisa “menikmati” penerbangan ini, setelah beberapa bulan pesawat tidak terbang. Sekali lagi kami melihat keterbatasan infrastruktur bandara yang dalam pandangan kami sebagai orang awam kurang representatif dengan landasan pacu yang pendek dan berada di tepi pantai. Menuju bandara ini kita harus naik boat yang ditempuh hampir satu jam dari ibukota kabupaten.


Transportasi di kabupaten ini sangat tergantung dengan transportasi laut, baik antar pulau maupun menuju ibukota provinsi. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas empat pulau, yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan, yang hanya bisa ditempuh dengan transportasi laut. Sarana transportasi yang tersedia mulai dari beberapa kapal laut kayu, KM. Ambu-Ambu milik ASDP, dan boat. Namun cuaca yang seringkali tidak pasti, menyebabkan jadwal pelayaran pun tidak dapat dipastikan, apalagi jika terjadi badai. Seperti yang saya lihat sendiri bagaimana serombongan penumpang boat menuju Siberut yang terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanan karena boat yang mereka tumpangi tidak mampu melawan ganasnya ombak. Dengan baju dan barang yang basah kuyup mereka kembali menuju Tuapejat dan mencari penginapan untuk malam itu sambil menunggu bersahabatnya cuaca.


Sarana komunikasi merupakan keterbatasan lain yang harus dihadapi masyarakat di Mentawai. Padahal sebagai wilayah kabupaten kepulauan yang rentan terhadap bencana gempa dan tsunami, kebutuhan komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat vital. Sinyal komunikasi dari telepon selular rasa-rasanya sebagai suatu kemewahan. Bagaimana tidak, untuk memperoleh sinyal kami harus berjalan menuju pelabuhan Tuapejat atau ketika berada di kilometer 4 (sebutan masyarakat sebagai penunjuk jalan). Lepas dari kedua wilayah tersebut, hampir dipastikan tidak ada sinyal komunikasi. Demikian pula halnya dengan jaringan telepon rumah dari Telkom yang tidak berfungsi. Bisa dibayangkan kesulitan yang dihadapi kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di kilometer 9 dan tidak memperoleh sinyal. Seperti pada gempa 11 April 2012 lalu, meskipun BPBD mempunyai fasilitas dari BMKG namun informasi yang diterima terlambat karena fasilitas tersebut menggunakan sinyal seluler. Satu-satunya jalur komunikasi yang bisa diandalkan adalah komunikasi radio SSP (handy talkie) dan handphone satelite yang dimiliki oleh sebagian aparat desa.


Tak cukup terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi, Mentawai juga dihadapkan pada keterbatasan bahan bakar minyak (BBM). Tidak ada SPBU di kabupaten ini apalagi pengecer di pinggir jalan. Seminggu sekali atau bisa jadi lebih dari satu minggu bila cuaca tidak memungkinkan, kapal pengangkut BBM datang dari Padang. BBM kemudian disalurkan ke pangkalan-pangkalan yang ada di beberapa titik. Seperti yang saya alami di Pulau Sipora, misalnya, setelah empat hari berada di sana akhirnya kapal pengangkut BBM datang. Berita kedatangan kapal ini seolah menjadi oase di tengah dahaga akan BBM. Antrean motor di beberapa pangkalan tentu menjadi pemandangan pada hari itu. Bagaimana tidak, kedatangan kapal yang tidak menentu dan terbatasnya kuota yang bisa dijual kepada masyarakat membuat masyarakat berlomba untuk mengisi persediannya, terutama paling cepat untuk satu minggu kemudian. Seperti pada tanggal 19 April 2012 tersebut, menurut informasi yang beredar hanya 1 ton yang bisa dibeli oleh masyarakat dari jumlah 2 ton yang dibawa. Selama kami berada di sana, alhasih tidak bisa berencana terlalu banyak karena semua tergantung ada tidaknya BBM. Hal ini tentu berimbas pada harga. Dalam kondisi normal ketika pasokan bensin baru datang, harga satu liternya mencapai Rp.6000-Rp.7.000. Namun, jika pasokan sedang langka harga satu liternya bisa mencapai Rp.12.000-Rp.15.000. Hal ini bukan hanya dialami masyarakat, melainkan juga seluruh kendaraan operasional dinas-dinas yang ada di Mentawai.


Listrik pun mengalami hal yang hampir sama. Selama delapan hari berada di Sipora, kami beberapa kali mengalami pemadaman listrik dan berlangsung cukup lama. Ada yang berlangsung mulai pukul 08.00 pagi hingga sore atau pukul 13.00-17.00 WIB. Pemadaman tersebut biasanya didahului oleh selebaran dari PLN yang ditempel di kantor-kantor pemerintahan atau kantor-kantor lainnya. Namun kadang pemberitahuan itu tidak diketahui masyarakat yang jarang mengakses tempat-tempat umum, seperti halnya yang diakui pemilik tempat penginapan kami yang mengaku tidak mengetahui pemadaman listrik yang terjadi.


Namun di balik semua keterbatasan yang ada pada masyarakat Mentawai, bagi saya tersimpan suatu kearifan di mana masyarakat menerima keterbatasan yang ada sebagai suatu kondisi yang harus diterima. Serupa dengan penerimaan mereka akan kondisi dan posisi wilayah yang didiaminya selama ini sebagai wilayah yang rawan gempa dan tsunami. Setidaknya, tidak terlihat kekhawatiran dan ketakutan yang berlebih sebagaimana kita yang berada di Jakarta dalam memandang Mentawai. Bagi mereka inilah bumi yang mereka diami dan bumi ini akan menunjukkan gejalanya jika bencana itu suatu saat akan datang. Seperti seloroh yang diungkapkan kepada kami, “jika saja tsunami pada tahun 2010 itu tidak datang pada malam hari, mungkin korbannya tidak sebesar itu atau mungkin tidak ada korban. Karena biasanya ketika gempa datang, kami segera akan berlari ke ketinggian. Namun malam itu, kami sudah terlelap dan gempa tidak begitu terasa apalagi begitu cepat diterjang tsunami setinggi 13 meter itu”. Keakraban masyarakat Mentawai dengan alam sangat terasa. Sebelum bepergian mereka akan memandang langit, awan gelap dan tebal menunjukkan badai, dan sebaliknya taburan bintang menunjukkan cerahnya cuaca esok hari.


Kesadaran masyarakat pada dasarnya sudah relatif baik terhadap ancaman gempa dan tsunami ini. Terbukti ketika terjadi gempa pada 11 April lalu di sebelah barat Pulau Simeulue, masyarakat di Tuapejat yang terletak di pesisir segera berlari menuju tempat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga sudah mulai berbenah, termasuk menggandeng NGO (Non-Governmental Organization) untuk kesiapsiagaan bencana. Meskipun kesadaran masyarakat sudah terbangun relatif baik, namun pemerintah daerah masih perlu bekerja keras untuk mendukung pengurangan resiko bencana, terutama aspek sarana dan prasarananya.


Usaha dan upaya pemerintah daerah ini juga tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam masalah relokasi penduduk pasca tsunami 2010. Hal ini sekaligus melengkapi liputan “Siaga Bencana dalam Keterbatasan” (Kompas, Jumat, 25 Mei 2012) yang menyebut persoalan koordinasi dan informasi di antara lembaga pemerintahan lokal ataupun provinsi. Sebenarnya, lambannya proses rehabilitasi rekonstruksi di Mentawai ini terganjal pada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, terkait ijin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur, baik jalan, hunian tetap, fasos, dan fasum.


Dukungan pemerintah pusat juga diperlukan untuk mengatasi keterbatasan yang masih dihadapi masyarakat Mentawai. Sepakat dengan pernyataan Ade Edward, Manajer Pusat Kendali Operasi Penanggulangan Bencana Sumatera Barat (Kompas, 25 Mei 2012) bahwa Mentawai seharusnya menjadi prioritas karena tiga hal, yaitu sebagai daerah tertinggal, daerah perbatasan terluar Indonesia, dan wilayah yang rawan bencana, sekaligus benteng pertahanan tsunami untuk Sumatera Barat. Sudah saatnya Mentawai diberikan perhatian lebih dan prioritas untuk mengatasi keterbatasan kebutuhan mendasar yang mereka masih hadapi hingga kini, baik itu pasokan BBM, listrik, transportasi, sinyal komunikasi, yang kesemuanya adalah juga kebutuhan vital di saat bencana. Berbicara pengurangan resiko bencana, terutama untuk Mentawai, tidak bisa tidak harus berbicara tentang keterbatasan ini.


Bencana itu sendiri kadangkala bukanlah pembunuh pertama dan utama bagi masyarakat, namun ketidaksiapan dan kelambanan pemerintah justru bisa menjadi pembunuh kedua ketika bencana itu terjadi.

Lidya C. Sinaga

/lidyasinaga

Lahir di Banjarmasin. Menghabiskan masa SMA dan kuliah di Jogjakarta, lalu hijrah ke Jakarta menggeluti dunia penelitian. Menikmati hidup sebagai "petualangan" dan menulis adalah cara mengabadikan "petualangan" itu.
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?