Di kancah pemilihan presiden 2019, rakyat Indonesia diakrabkan dengan istilah Ijtima Ulama. Istilah ini muncul saat beberapa ulama berkumpul untuk merekomendasikan satu nama calon wakil presiden di awal Agustus 2018.
Ijtima ulama kesatu, begitulah disebutnya, saat sekitar 600 tokoh agama dan tokoh nasional yang tergabung di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF-Ulama berkumpul dan merekomendasikan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpresd 2019.
Rizieq Shihab selaku Dewan Pembina GNPF-Ulama hadir dalam Ijtima ini melalui teleconference dari Mekkah, Arab Saudi. GNPF-Ulama merekomendasikan tokoh yang memiliki latar belakang religius untuk mendampingi Prabowo. Dua nama yang muncul yaitu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan ustad Abdul Somad Batubara (UAS).
UAS menolak tawaran posisi cawapres ini karena tak ingin masuk ke politik praktis dan hanya ingin fokus berdakwah. Di sisi lain, Salim Segaf menyatakan bersedia atas tawaran ini.
Apa yang terjadi kemudian tak semulus perkiraan para ulama ini. Prabowo menyatakan belum menyetujui hasil Ijtima ke-1 dengan alasan ingin berkonsultasi dengan tokoh-tokoh lainnya. Akhirnya Prabowo memilih Sandiaga Uno sebaga calon wakil presiden mendampinginya.
Keputusan Prabowo ini sempat diwarnai cuitan tokoh Demokrat Andi Arief yang mengatakan Prabowo Jenderal Kardus karena disinyalir memilih Sandiaga karena mahar 500 milyar dari Sandiaga Uno yang di berikan ke PKS dan PAN. Prabowo yang memilih rekan satu partainya walaupun akhirnya dipaksa untuk melepas jabatan di partai Gerindra dianggap 'nakal' telah mengabaikan Ijtima Ulama ke-1.
Satu bulan kemudian Ijtima Ulama ke-2 pun digelar. Dengan disaksikan beberapa tokoh seperti Fadli Zon, Zulkifli Hasan, Sekjen PKS Mustafa Kamal dan peserta Ijtima Ulama ke-2, Prabowo menandatangani Pakta Integritas yang ditawarkan oleh GNPF-Ulama sebagai jaminan Prabowo akan menjalankan amanat para ulama ini. Prabowo pun tetap diwakili oleh Sandiaga dan sukses mengantongi dukungan barisan GNPF-Ulama ini.
Pemungutan suara telah digelar pada 17 April 2019 dan penghitungan hasilnya masih berlangsung oleh KPU. Hasil Quick Count beberapa lembaga survey yang menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf dianggap sebagai rekayasa oleh Prabowo dan barisannya.
Sore hari pasca pemungutan suara, dengan mengabaikan kekalahannya versi Quick Count, Prabowo tetap menggelar deklarasi kemenangan. Ia mengklaim memiliki hitung asli yang menunjukkan ia dan Sandiaga menang dengan prosentase 62% suara nasional. Beberapa temuan diklaim sebagai kecurangan oleh kubu Prabowo-Sandiaga. Mereka menuding kecurangan ini telah melibatkan KPU dan menguntungkan kubu Jokowi-Ma'ruf. Tudingan demi tudingan diarahkan ke kubu Jokowi dengan label kecurangan Masif, Terstruktur dan Sistematis.
Pihak KPU telah berkali-kali mengklarifikasi kesalahan input situng yang dinyatakan disebabkan oleh 'human error' dan telah diperbaiki datanya. Ketua KPU juga dengan tegas telah menyatakan bahwa tidak ada kecurangan Masif, Terstruktur dan Sistematis seperti yang dituduhkan kubu Prabowo-Sandiaga. KPU meminta agar semua kubu menghormati proses yang sedang berlangsung dan menerima hasilnya pada tanggal 22 Mei 2019 kelak.
