Hasto Wardoyo Sang Kepala BKKBN Baru, Visi Indonesia, dan PR Darurat

Hasto Wardoyo, Mantan Bupati Kulonprogo yang Inovatif
Sejak 1 Juli 2019, Hasto Wardoyo, mantan Bupati Kulon Progo selama 2 periode menjadi Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ini kejutan menyenangkan. Kemudian, beredar pula informasi bahwa ia masuk dalam jajaran Tim Kabinet Jokowi. Tentu ia orang istimewa.

Hasto Wardoyo, atau tepatnya Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K) adalah seorang dokter kebidanan. Ia lahir di Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelum menjadi bupati Kulon Progo, ia dikenal sebagai dokter dan pengusaha bidang jasa kesehatan.

Ketika menjadi Bupati Kulon Progo, ia memenangkan 46,29% suara, mengalahkan 2 kandidat lain yang memperebutkan 53,71% suara. Ia dilantik menjadi bupati Kulon Progo pada 24 Agustus 2013.

Iapun kemudian memenangkan suara pada pemilihan Bupati Kulon Progo masa kerja 2017 -- 2022.

Hasto Wardoyo dikrnal karena berbagai inovasinya.Dalam bidang perekonomian, ia meluncurkan program yang melindungi perekonomian lokal "Bela & Beli Kulonprogo".

Ini dimulai dengan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pelajar dan PNS mengenakan seragam motif khas Kulon Progo gebleg renteng, pada hari tertentu.  Jumlah pelajar 80.000 dan 8.000 PNS dianggap bisa mendongkrak industri pengrajin batik untuk berkembang, dari 2 menjadi sekitar 50 an.

Ia juga mendorong perusahaan air minum lokal 'Airku'. Tak hanya itu, ia mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulonprogo, 10 kilogram per bulan. Beras Raskin yang dikelola Bulogpun dari petani Kulon progro. Ini dianggap mampu menurunkan tingkat kemiskinan Kulonprogo dari 22,54% pada tahun 2013 menjadi 16,74% di tahun 2014.

Tetapi tentu saja, kebijakan yang menyenderkan pada perekonomian solidaritas PNS dan pelajar tidaklah berkelanjutan. Perekonomian harus berjalan dalam pasar yang ada, bukan dalam pasar terisolasi.   

Ia lalu mendorong agar gerai 'mini market' pun diarahkan pada pengusaha, produksi dan merek lokal. Tak kurang, beberapa organisasi perempuan juga mendapat dukungan alat alat produksi hasil pertanian seperti mesin pembuatan coklat.

Berbagai terobosan melalui gerakan program ini menyebabkan kabupaten Kulonprogo masih bisa tetap menerima pendapatan darah yang memadai, meskipun menerapkan pembatasan iklan rokok yang diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Satu hal yang menarik, semasa menjadi bupati Kuloprogo, pak Hasto selalu berkenan membuka pintu dialog dan membagi pengetahuan. Tak heran, nomor kontaknya ada di banyak HP aktivis gerakan ekonomi dan perempuan.  Ketika ia tidak bisa menghadiri suatu acara, ia akan mewakilkannya kepada tim seniornya di Pemda. Ini membuat kelompok perempuan di bidang ekonomi sangat terbantu.  Kerjasamapun terjalin baik.