[caption caption="Sumber foto: singindo.com"][/caption]
Saya termasuk jarang nonton acara tivi. Setelah seharian letih berjibaku dengan pekerjaan di kantor, pulang ke rumah, saya lebih memprioritaskan kebersamaan dengan anak dan suami tercinta ketimbang baca kompasiana. Eh..., kok kompasiana sih, ...nonton tivi maksudnya. Lali aku... sorry Kang Pep. He he ...
Acara tivi semalem lumayan keren, ada Ahok di Mata Najwa disiarkan secara live oleh Metro TV. Sambil bercengkrama dengan anak, saya nyempetin nguping acara yang diberi judul “Pertaruhan Ahok” tersebut.
Sempet saya denger bagaimana Ahok menjelaskan tentang kenapa ia memilih jalur independen ketimbang parpol. Di dalam acara itu, Ahok juga menjelaskan tentang ‘mahar politik’ partai pengusung, dan mengapa ia harus memilih Heru Budi Hartono sebagai pasangannya, bukan Djarot Saiful Hidayat yang memilih untuk ‘setia’ kepada partainya. Bahkan, kasus Sumber Waras pun dijelaskan secara gamblang olehnya.
Ketika Ahok menjelaskan tentang mahar politik, saya jadi inget cerita sahabat saya yang kebetulan pernah menjadi timses pasangan calon kepala daerah pada pilkada 2015 yang baru lalu. Begitu banyak uang yang harus ditebar pada perhelatan demokrasi yang diberi nama pilkada itu; dari mulai uang pembinaan kepengurusan parpol di tingkat kelurahan sampai tingkat kota/kabupaten, operasional parpol di masa kampanye, uang saksi, dan uang-uang yang bagi kita orang awam hanya bisa bilang wow... Pokoknya no free lunch deh, demikian kata sahabat saya itu.
Besaran mahar dihitung dari jumlah kursi di DPRD yang diperoleh parpol. Karena jumlah kursi anggapan mereka merupakan bilangan keterwakilan suara rakyat. Misalkan Partai Anu memperoleh 5 kursi di DPRD setempat, hasil kesepakatan per kursi ‘dibayar’ Rp 500 juta misalnya, maka parpol tersebut ‘memiliki harga jual’ senilai Rp 2,5 Milyar. Nilai tersebut belum termasuk uang untuk kepengurusan di hierarki tingkat atasnya, yakni kepengurusan propinsi dan pusat.
Bayangkan, kalau seandainya di daerah tersebut jumlah kursi di DPRD-nya 50, maka uang yang ditebar cukup fantastis kan? Sekali lagi, mari kita bilang wow sambil guling-guling kasur atas ‘harga suara kita’ yang dijual oleh parpol. Tak heran kalau dari hasil jual beli gerbong partai itu menghasilkan seorang bupati pecandu narkoba seperti Noviandi Mawardi, Bupati Ogan Ilir, dan banyak kepala daerah korup di nusantara ini.
Walaupun pengurus parpol tidak semuanya begitu lho... he he
Selanjutnya, ketika Najwa Shihab menanyakan bukankah melalui jalur independen juga tidak murah? Ahok hanya menjawab: "Bukan duit saya. Patungan semua. Emang gue pikirin...."
Ada yang lucu saat nonton acara tivi semalem itu, yakni sewaktu Najwa memutar rekaman ‘kemesraan’ antara Ahok dan Ketua Umum PDI-P, Megawati pada acara sama yang pernah diputar sebelumnya.
Dalam acara tersebut Ahok berperan mewawancarai Megawati: “ ...Tapi Ibu pasti sudah tau kalau Pak Jokowi Ibu yakin jadi presiden pasti saya jadi gubernurnya. Nah, pandangan ibu tentang nasionalisme perlu Ibu ceritakan agar orang bisa mengerti jalan pikiran Ibu yang sebagian orang menganggap, ini pasti salah Bu Mega nih Ahok si kafir jadi gubernur...”
