Ada perubahan pola komunikasi kampanye Ahok-Djarot pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta kali ini. Sebelumnya, mereka lebih banyak menyampaikan keberhasilan kepemimpinan mereka ketika menduduki kursi gubernur dan wakil gubernur. Tapi kali ini mereka mulai banyak mengumbar janji dan membuat program-program baru, yang terkesan lebih pro rakyat. Perubahan pola komunikasi kampanye tersebut bertujuan untuk memperbaiki citra mereka yang sudah terlanjur bopeng.
Perubahan pola komunikasi kampanye itu bisa kita lihat akhir-akhir ini. Misalnya janji untuk membuat Kartu Jakarta Lansia bagi kaum lansia yang miskin dan tak terurus, membentuk pasukan merah yang bertugas merenofasi atap rumah warga, atau pembuatan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk mahasiswa berprestasi di Jakarta, dan beberapa program mendadak lainnya.
Sebenarnya pola perubahan kampanye itu sah-sah saja. Namun hal tersebut menunjukkan bahwa Ahok-Djarot sebagai calon petahana mengakui sendiri bahwa kinerja mereka tidak beres selama menjabat. Kalau calon pendatang baru memberikan banyak janji, hal itu wajar karena mereka memang belum mendapatkan kesempatan menjabat. Tapi, ketika calon petahana yang banyak memberikan janji, hal seperti itu terkesan lucu, karena mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan janji itu, tapi tidak dilaksanakan karena selama menjabat tidak memiliki sikap keberpihakan kepada rakyat kecil.
Pembuatan kebijakan baru tentu harus diupayakan, tapi jangan sampai terkesan dadakan pada masa kampanye ini. Jadi, wajar ketika warga bertanya, apa saja yang dilakukan ketika menjabat? Kenapa saat ini berbagai program dan janji-janji manis diumbar?
Calon petahana yang banyak memberi janji, sebenarnya menjadi sinyal bahwa kinerjanya kurang bagus, kebijakan yang diterapkannya tidak pro-rakyat, dan kepemimpinannya kurang efektif. Artinya, ketika Ahok-Djarot mulai mengeluarkan banyak janji, maka pada saat itu pula ia memberi tahu kita secara langsung bahwa mereka tidak perlu lagi diberi kesempatan untuk menjadi pejabat atau pemegang kekuasaan. Sebab, ketika mereka diberikan kepercayaan, mereka tidak amanah, yakni tidak menjalankan kebijakan yang sepenuhnya mengutamakan rakyat.
