Sungguh inspiratif dan mengusik nurani, tulisan yang tersaji di link ini. Sebuah pengalaman unik dibagikan oleh Abrar dan Alif bersama kedua orang tua mereka. Tindakan Abrar dan Alif yang melaporkan kecurangan saat pelaksanaan UN di sekolah mereka bagaikan riak kecil di tengah samudra praktek ketidakjujuran di negeri ini. Peristiwa itu juga mencerminkan bobroknya sistem pendidikan kita, terutama terkait pelaksanaan Ujian Nasional. Sekolah yang mestinya menanamkan nilai-nilai moral untuk membentuk karakter pribadi yang unggul, justru mengajarkan praktik ketidakjujuran. Pihak sekolah atau pendidik tentu ingin semua peserta didiknya lulus dan prestise sekolah mereka terangkat. Kebanyakan orang tua pun pasti menginginkan anaknya lulus dengan nilai baik, meski tak peduli prosesnya. Namun, apakah niat baik itu mesti ditempuh dengan menghalalkan segala cara? Apakah sistem pendidikan kita turut andil dalam mengondisikan pihak sekolah, peserta didik dan orang tua mengutamakan nilai UN dan tingkat kelulusan daripada output pribadi peserta didik yang berkepribadian baik?
Keputusan atas dasar hirarki nilai
Alasan yang dikemukakan Abrar terhadap tindakannya melaporkan praktik ketidakjujuran itu sangatlah mendasar. Pertama, kejujuran menjadi sesuatu yang sangat bernilai seperti yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Penanaman nilai kejujuran oleh kedua orang tuanya telah mengakar dalam diri Abrar sehingga dia merasa sangat bersalah. Hati nuraninya terusik dan dia menangis setelah kejadian yang dialami saat UN di sekolahnya. Kedua, Abrar mampu menempatkan nilai kejujuran di atas nilai kebersamaan, bahkan prestise siswa dan sekolah. Sekali lagi orang tua Abrar berhasil mengajarkan sebuah hirarki nilai dan keberanian untuk mengambil keputusan atas dasar hirarki nilai tersebut.
Ketiga, Abrar mengatakan, "Saya tidak mau ada siswa bodoh dapat nilai bagus. Kalau pemimpinnya orang bodoh, nanti Indonesia bisa roboh,". Terkandung dua keutamaan dalam pernyataan ini, yakni keadilan dan integritas. Bagi Abrar, nilai yang diperoleh siswa mestinya mencerminkan kondisi nyata kemampuan mereka. Selain itu hasil yang diperoleh dalam ujian selayaknya diperoleh dengan proses yang benar dan adil. Integritasnya sebagai seorang siswa yang menimba ilmu dan belajar membentuk kepribadian diri, terusik oleh praktek jalan pintas yang tidak jujur. Pemimpin masa depan ditentukan oleh pembinaan diri sejak usia dini. Kekawatiran Abrar tentang Indonesia yang bisa roboh bila dipimpin oleh mereka yang “bodoh” (baca: tidak memiliki kualitas diri seorang pemimpin sejati) sangatlah beralasan. Kenyataan di Indonesia banyak membuktikan kebenaran pernyataan itu. Banyak (tidak semua) pemimpin atau pejabat di pemerintahan, legislatif dan yudikatif yang tidak memiliki integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Praktek KKN di hampir semua instansi pemerintah, DPR/D, swasta dan badan layanan publik masih menjamur.
Perjuangan sunyi melawan arus
Kegigihan kedua orang tua Abrar dan Alif sungguh patut diacungi jempol dan didukung. Perjuangan nilai-nilai kejujuran tersebut bagaikan aliran kecil melawan arus deras berbagai praktik ketidakjujuran. Usaha menegakkan kejujuran tersebut dirasa aneh dan langka di tengah kelaziman yang dijalani sebagian masyarakat kita. Menurut psikolog anak, Silmi Kamilah Risman, "Suara-suara yang kritis itu seperti suara sumbang dalam tim koor yang kompak.” Kekompakan yang tidak benar itulah yang mesti diubah. Kedua orang tua siswa tersebut telah berani memilih “jalan sepi dan asing” di tengah arus utama keinginan sukses dengan menghalalkan segala cara. Meski tidak banyak dukungan dan reaksi positif, mereka tetap teguh memperjuangkan keutamaan yang diyakini akan sangat berguna bagi pembentukan karakter pribadi manusia Indonesia.
Sepinya respons dan tindakan nyata mengatasi masalah ketidakjujuran dalam praktik UN menunjukkan sikap kemapanan atau keengganan untuk berubah. Kriteria keberhasilan pendidikan di Indonesia pada kenyataannya masih ditentukan oleh angka di atas selembar kertas ijazah. Carut marut pendidikan di Indonesia seringkali disebabkan oleh kecenderungan pragmatis. Apa yang dirumuskan dengan indah dan ideal dalam kurikulum dan keputusan-keputusan masih berbeda dengan realitas pelaksanaannya.
Perjuangan kedua orang tua Abrar dan Alif sungguh menohok dan bisa mencoreng muka para penanggungjawab pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah sampai kementerian. Itulah sebabnya perjuangan mereka belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Apresiasi yang tinggi patut diberikan juga kepada penyelenggara pemutaran video dokumenter kolaborasi "Temani Aku Bunda" dan diskusi "UN untuk Apa?", Sabtu (6/4/2013) lalu, di XXI Epicentrum, Jakarta. Semoga kegiatan semacam ini terus digulirkan di berbagai daerah, apalagi menjelang pelaksanaan UN ini.
Kemendikbud bersama Panitia UN 2013 dan Sekolah-sekolah perlu berbenah diri dan membangun komitmen untuk menyelenggarakan UN dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Perlu diingat bahwa UN hanya merupakan salah satu alat ukur keberhasilan studi para peserta didik. Pembentukan pribadi yang cerdas, berakhlak moral, berjiwa sosial dan berintegritas sesuai jenjang umur peserta didik jauh lebih utama dari perolehan angka di ijazah dan tingkat kelulusan mereka. Pemerintah juga perlu berkomitmen merumuskan kebijakan secara integratif atas dasar prinsip filosofi pendidikan yang memerdekakan peserta didik untuk mampu mengeksplorasi, kreatif dan menjadi dirinya sendiri. Semoga perjuangan kedua orang tua Abrar dan Alif menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk membenahi pendidikan di Indonesia. Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh proses pendidikan generasi muda yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat. Mari kita dukung perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran dalam proses pendidikan di Indonesia. Semoga semakin banyak "Abrar dan Alif" lain yang berani jujur. Kalian lah calon pemimpin hebat di masa depan!!!
