JAKARTA, KOMPAS.com - Harga gas yang mahal di Sumatera Utara (Sumut) di atas 12 dollar per MMBTU baru beberapa bulan ini turun menjadi satu digit, di level 9,95 dollar AS per MMBTU, setelah Presiden Joko Widodo meminta agar harga gas untuk industri diturunkan.
Pelaku industri di Sumut sedianya sudah lama berteriak mengenai mahalnya harga gas tersebut. Tetapi nyatanya, harga gas turun baru-baru ini. Pertanyaannya, mengapa harga gas dua digit bertahan sekian lama di Sumut?
Apakah pemasok dan distributor gas mengambil margin terlalu tinggi, dan baru mau memangkas setelah ada instruksi dari Presiden?
Menurut Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dilo Seno Widagdo, sebetulnya harga gas di Sumut pernah murah, di kisaran 9 dollar AS per MMBTU.
"Tetapi karena waktu itu pasokan dari Wampu turun hampir 1,5-3 BBTU per hari, ini memang sangat membutuhkan pasokan gas lain," kata Dilo di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
Akhirnya, kata Dilo, mereka menemukan alternatif gas alam cair atau LNG. Masalahnya sumber energi ini diperoleh dari fasilitas kilang Arun, milik PT Pertamina (Persero). Sehingga terpaksa pihaknya harus membangun pipa transmisi ke Medan. Pada saat itu, seluruh biaya dihitung oleh masing-masing pihak, Pertamina dan PGN.
Alhasil, harga gas di Sumut pun mahal. Dilo tidak menjelaskan, bagaimana mereka memperhitungkan seluruh biaya sehingga harga jual gasnya menjadi mahal. Hanya saja, setelah ada perintah dari Presiden Jokowi, masing-masing pihak melakukan penghitungan ulang.
"Kami duduk sama-sama, difasilitasi Kementerian BUMN, untuk menghitung, merasionalisasi infrastructure cost," imbuh Dilo.
Formulasi harga gas pun diubah, mengacu pada harga campuran (blended price) antara gas yang berasal dari LNG Arun dan yang berasal dari Wampu.
Namun, selain melakukan rasionalisasi biaya infrastruktur, Dilo menuturkan Pertamina dan PGN juga memberikan subsidi silang.
"Akhirnya terbentuk formulasi harga di angka 9 dollar AS. Ini bisa terjadi karena kami semua sadar bahwa yang dilayani tidak hanya segmen yang punya tingkat keekonomian, tetapi juga yang butuh subsidi," imbuh Dilo.