JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, dana kelurahan akan mulai dicairkan Januari 2019.
Hal ini disampaikan usai rapat terbatas mengenai dana kelurahan dan dana desa yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (2/11/2018).
"Dana kelurahan sebesar Rp 3 Triliun akan disalurkan untuk sekitar 8.122 kelurahan di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani.
Nantinya, seluruh kelurahan di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori, yakni kelurahan kondisi baik, sedang, dan tertinggal.
Jumlah bantuan dana kelurahan yang disalurkan menyesuaikan dengan kondisi kelurahan.
"Instruksi bapak presiden adalah seluruh dana kelurahan dipakai untuk pembangunan sarana prasarana, kelurahan-kelurahan yang masih memiliki kondisi yang tidak baik sekaligus dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Jokowi: Pemerintah dengan Persetujuan DPR Anggarkan Dana Kelurahan Rp 3 Triliun
Sri memastikan, dana kelurahan ini tidak menggantikan anggaran kelurahan yang sejak awal sudah dialokasikan kabupaten dan kota melalui peraturan perundang-undangan.
Dana kelurahan akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah lewat Dana Alokasi Umum (DAU).
Sementara terkait dengan payung hukum, meski UU APBN 2019 sudah disahkan oleh DPR, namun pemerintah tetap akan membuat peraturan khusus yang mengatur dana kelurahan ini.
