JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan upaya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.
Komitmen ini ditegaskan Jokowi dalam pidato Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR-DPD) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
"Kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi.Ini musuh kita bersama," kata Jokowi di hadapan ratusan anggota dewan yang hadir.
Oleh karena itu, lanjut Jokowi, dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tersebut, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi.
"Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK," kata Jokowi.
(Baca juga: Jokowi: Tinggalkan Warisan Kolonialisme Bermental Budak dan Pecundang)
Selain memerangi korupsi yang menggerogoti APBN dan uang rakyat, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus menguatkan sistem dan basis data perpajakan nasional.
Untuk itu, kata dia, pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Sidang Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
"Kita optimis bahwa dengan perppu tersebut, APBN Indonesia akan semakin kokoh karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat," ucap Jokowi.
Kinerja DPR sendiri saat ini tengah disorot karena menggulirkan hak angket atau hak penyelidikan terhadap KPK.
Banyak pihak menilai, angket tersebut adalah upaya untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut.