arie setiawan
arie setiawan

Menjadi new be untuk tetap bisa to be

Selanjutnya

Tutup

pilihan

Apa yang Terjadi dengan Pertanian Indonesia

21 Maret 2017   10:40 Diperbarui: 21 Maret 2017   10:51 81 1 0

“Tongkat kayu dan batu jadi tanaman ”masih ingatkah kita pada sepenggal sair lagu dari musisi legendaris Indonesia ini? Ya,,, Koes Plus, musikus legendaris asal Indonesia yang terinspirasi dengan kekayaan negeri ini, mencoba bercerita tentang betapa istimewanya anugerah yang diberikan Tuhan di tanah Indonesia. Indonesia memang terlahir dengan kekayaan alam yang melimpah. Salah satu sektor yang menjadi komoditi masyarakat Indonesia adalah sektor pertanian. Meskipun kontribusi terhadap GDP dari sektor pertanian tidaklah terlalu signifikan, namun sektor ini menjadi fundamental bagi masyarakat, terutama bagi kalangan rakyat kecil menengah yang menggantungkan hidupnya disektor pertanian.

Sektor yang menjadi tumpuan hidup kebanyakan warga pedesaan ini kini seolah-olah mati suri, setelah dulu pernah meraih kejayaanya. Mampu berswasembada pangan, menurut saya adalah prestasi yang sangat membanggakan dari para petani kita. Saya tidak tau bagaimana sistem pertanian dan pemerintahan dijalankan saat itu (1984 saya belum lahir, hehe). Apabila melihat kembali keberhasilan yang pernah dicapai rasanya kita perlu menelisik beberapa hal, kenapa sekarang kita tidak mampu menggerakkan sektor pertanian ini? Bisa jadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau perkatoran salah satu penyebabnya.

Saya sendiri beasal dari keluarga dan lingkungan petani. Hampir semua warga didaerah saya berasal bermata pencaharian sebagai petani. Komoditi pertanian yang ada di daerah saya adalah padi dan jagung. Sedikit cerita, saat saya pulang kampung sebentar dan menyempatkan diriuntuk berkumpul bersama warga untuk sekedar bersosialisasi. Berbagai cerita dan keluhan wargame luncur tentang pertanian mereka. Ada yang membahas tentang musim yang kini kian tidak menentu, ada yang mengeluhkan tentang pupuk, pengelolaan pascapanen, harga jual hasil panen hingga mahalnya tanaga kerja. Kebanyakan dari warga saya adalah mengeluhkan tentang pupuk saat masa tanam berlangsung. Kesulitan mendapatkan pasokan pupuk menjadi bahasan klasik yang selama ini selalu mereka bahas. Selain itu harga sewa tenaga kerja untuk melakukan pemanenan yang dirasa kini semakin mahal.

Kenapa pupuk susah didapatkan ?

Pertanyaan sama yang hingga saat ini saya tidak tau jawabanya. Kalo melihat kebijakan pemerintah tentang regulasi pupuk dapat dikatakan sudah baik. Distribusi merata ditiap-tiap daerah, penunjukan agen-agen penjualan pupuk dimasing-masing daerah juga sudah ada dan jelas keberadaanya. Tetapi tidak jarang mereka juga kehabisan stok pupuk.Perhitungan alokasi pupuk dengan luas tanah garapan pada satu agen yang mengcover kebutuhan petani juga sudah ditetapkan melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan dengan HET (Harga Eceran Tertingggi). Lalu kenapa bila misim tanam tiba petani masih kesulitan mencari pupuk? Kalaupun mereka mendapatkan pupuk itupun bukan harga pupuk yang disubsidi pemerintah (mungkin pupuk yang dibeli adalah yang dari import). 

Ada cerita dari teman saya yang dia bersentuhan langsung dengan para petani. Dia bercerita tentang distribusi pupuk.Karena teman saya seorang pedagang yang menampung hasil panen dan menyediakan kebutuhan petani dia mendapat tawaran untuk menjual pupuk. Yang jelas ini bukan pupuk impor, namun pupuk subsidi pemerintah yang tidak didistribusikan kepetani. Dia mendapat tawara pupuk dari daerah lain, jumlahnya memang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk kebutuhan petani 1 RW. Dalam penelitian yang dilakukan oleh PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) bekerja sama dengan USAID yang dilakukan di sepuluh daerah di Indonesia, dilaporkan bahwa implementasi kebijakan subsidi pupuk selama periode 2009-2011 masih banyak menemui kendala dan permasalahan terutama pada aspek pendataan, penganggaran, penyaluran/distribusi, serta pengawasan. Pada aspek pendataan, permasalahan yang ditemukan adalah tidak validnya data Rencana Definitif 

Kebutuhan Kelompok (RDKK), di mana terdapat penggelembungan (mark up) luas lahan dan jumlah petani.  Sementara pada aspek penganggaran, ditemukan audit yang mengoreksi jumlah perhitungan subsidi karena masih terdapatnya sejumlah pupuk delivery order (DO) yang belum disalurkan. Pada aspek penyaluran, ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga diatas HET, penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftardalam RDKK, keterlambatan distribusi, kelangkaan, penggantian kemasan, penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi, serta terdapat beberapa pengecer yang tidak resmi. Jadi benar apabila teman saya mendapat tawaran untuk menjual pupuk dari luar daerah.

Sedangkan dari sisi petani, analisis sederhana menurut saya mungkin dari para petaninya tidak menggunakan ukuran baku dalam pemupukan. Misalnya saja untuk pupuk 1 karung (50kg) seharus nya dapat memupuk 1hektar tanah garapan, namun dari petani hanya digunakan untuk memupuk ½ hektar saja. Berarti jika 1 petani memiliki 10 hektar tanah mendapat jatah 10 karung pupuk. Tetapi jatah 10 karung yang seharusnya dapat memupuk 10 ha tanah menjadi masih kurang karena penggunaan yang tidak sesuai takaran. Alhasil petani harus mencari pupuk tambahan 5 karung lagi agar dapat memupuk 5 ha lahanya. Jika pemerintah telah mengalokasikan pupuk sesuai dengan RDKK seharusnya tidak ada yang kesulitan mendapatkan pupuk. Jika ini yang terjadi maka perlu adanya edukasi kepada para petani agar efektifitas penggunaan pupuk dapat dilakukan.

Dari sektor tenaga kerjanya, apa yang perlu disoroti?
Apabila asumsi bekerja disektor pertanian tidak mendapatkan hasil yang signifikan saya rasa pernyataaan itu tidak sepenuhnya benar. Untuk tenaga kerja dalam mengolah pertaniaan saja membutuhkan biaya yang cukup mahal. Sebagai contoh adalah dari tempat saya tinggal. Untuk memanen padi seluar 100 meter persegi membutuhkan setidaknya 6-7 orang. Biaya 1 orang kurang lebih75.000 untuk bekerja dari jam 07.00-13.00, jika lebih dari jam 13.00 maka dikenakan tarif lembur. 

Bayangkan jika mereka bekerja 30 hari penuhselamamasa panen 75.000 x 26 = 1.950.000, (setara dengan gaji pegawai diperusahaan dan jauh melebihi umk daerah saya) belum uang lembur, hehe banyak juga ya. Kenapa biaya tenaga kerja bisa dikatakan mahal? Ya, tidak lain karena sulitnya mencari tenaga untuk memanen padi. Lalu kemana saja mereka? Tidak sedikit warga daerah saya (mungkin juga terjadi didaerah lain) yang pergi merantu kekota-kota besar mencari peruntungan. 

Kenapa hal ini bisa terjadi?
Sejauh yang saya ketahui, bahwa prestis dari petani sangatlah rendah sehingga banyak yang beralih profesi demi mendapat kehidupan yang lebih layak. Mungkin dilihat dari segi pendapatanya yang tidak bisa diperoleh tiap bulan. Desakan ekonomi yang semakin tinggi sedangkan hasil dari pertanian hanya musiman. Saya rasa perlu adanya perhatian khusus dari semua sektor terkait dengan pengelolaan hasil tani pasca panen. Jangan sampai harga-harga komoditi pangan anjlok. Jika generasi sekarang cenderung apatis untuk berkecimpung di sektor pertanian, lalu siapa yang akan menjadi produsen pangan nanti? Jangan sampailah sekiranya nanti ada sebutan petani digaji. hehe