JAKARTA,KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan menganggu kinerjanya. "Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right on the right job. Nah ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI," ujar Gamawan saat dihubungi, Kamis (26/9/2013).
Dia menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik.
Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatannya pada jabatan dan posisi tertentu. Ia menegaskan Jokowi tidak salah dalam menempatkan Susan yang kebetulan beragama Kristen sebagai pemimpin di Kelurahan Lenteng Agung. Apalagi, tegas dia, Indonesia merupakan negara yang majemuk.
Apa yang diucapkan oleh Mendagri, seolah-olah orang bijak, namun jika disimak dengan baik, ucapannya ada bau diskriminasi yang terselubung, Bagaimana tidak ? jika memang benar tidak, seyoganya Mendagri sebagai atasan, katakanlah orang tua yang baik, seyoganya hal yang benar itu dijadikan pendidikan yang baik bagi anak bangsa, seyogaya memberi nasehat masyarakat bahwa pandangan diskriminasi itu sudah tidak berlaku di bumi Indonesia. Anak bangsa diberi pengarahan yang baik, bahkan jika mungkin sudah diajarkan dibangku sekolah, bahwa bangsa Indonesia itu adalah menganut Bhineka Tunggal Ika, tidak menggunakan bahasa yang seolah-olah dibaca sepintas benar, namun ada terselubung niat yang tidak fair.
"Sebenarnya tidak ada larangan menempatkan pejabat di mana pun dalam negera yang bhineka. Apalagi jabatan yang bersifat selective bukan elected (dipilih). Pak Gubernur (Jokowi) tidak salah dan tidak ada UU yang melarang (menempatkan pejabat beragama minoritas di daerah mayoritas dalam konsep kebhinekaan.
Keterangan akhir ini diucapkan hanya sebatas atas kekuatiran ucapan sebelumnya, supaya tidak diplintir oleh pembaca maupun wartawan. Jadi hanya semata-mata menunjukan bahwa dirinya tidak diskriminasi. Bila ada yang membelokan, maka kalimat ini akan meluruskan. Intinya jika mendagri sebagai orang yang bisa dihargai, tidaklah mengucapkan kalimat yang tidak mendidik, yang melanggar azas berbangsa dan bernegara. Pembaca akan lebih mudah tertarik dengan ucapan yang diskriminatif daripada kalimat ahir ini. Terbukti judul diatas telah menunjukan kearah negative.
Ditanya apakah Jokowi harus memindahkan Susan, Gamawan mengelak. Dia mengatakan, Jokowi pasti memahami pernyataannya. "Saya kira Pak Gubernur sudah paham," kilahnya.
Sekali lagi jawaban kalimat diatas sungguhlah ucapan atasan yang menyudutkan bawahan, artinya Gubernur Jokowi akan terpojok, apalagi bagi orang Jawa, kalimat itu mengandung tekanan ke bawah, supaya " pahamlah itu anjuran dari atasan ". Pada budaya saat ini , masih kental isyarat-isyarat itu. Sulit bagi Jokowi untuk menolak jika Jokowi mengikuti budaya lama, sebaliknya jika Jokowi menolak, akan terjadi berbagai macam penapsiran, bahkan bahan menjatuhkan Jokowi baik selaku Gubernur maupun capres jika memang akan terjadi. Jika menerima maka dengan mudah orang akan mengatakan Jokowi diskriminatif juga. Hancurlah karier Jokowi selama ini.
Sekiranya Jokowi dan AHok yang menjadi orang nomer satu dan dua DKI, diberi hikmat dan bijak untuk menjawab permintaan Mendagri yang menurut penulis tidak ethis.
Perth 27 September 2013
