Khairrubi
Khairrubi Indie writer wanna be

Sejenak menepi dari pergulatan materialisme. Kemudian menulis, kritis, bebas.

Selanjutnya

Tutup

Politik highlight headline

Menjaga Netralitas PNS di Jagad Sosial Media

17 Juli 2017   13:26 Diperbarui: 18 Juli 2017   17:47 350 4 1
Menjaga Netralitas PNS di Jagad Sosial Media
Aparatur Sipil Negara (prokal.co)

Sempat saya merasa jadi Aparatur Sipil Negara di zaman SBY berkuasa. Dua kali Pemilu saya tak memilih beliau, ada rasa 'tak suka' dengan kebijakan-kebijakannya yang dirasa pro elit dan asing. Ketika itu sosial media sudah mewabah, tetapi saya masih bisa menahan diri untuk tidak ikut larut dalam status-status kontraproduktif. Pin Korpri yang tersemat di dada kiri mengingatkan saya bahwa periuk nasi di rumah bergantung pada kebijakan pemerintah. Jadilah saat itu saya cuma ngempet menahan rasa tak suka. Bagaimanapun Pak Beye lah yang memiliki otoritas mengangkat, memberhentikan dan membayar gaji bulanan abdi negara lewat kebijakan menteri di bawahnya yaitu Mendagri, Menkeu dan Menpan RB.

Saat memutuskan resign sebagai abdi negara, barulah timeline sosial media pribadi dipenuhi dengan status-status dukungan pada salah satu pasang calon yang tengah berlaga pada Pilpres 2014. Nyaring saya teriakkan dukungan buat Joko Widodo dan Jusuf Kalla, foto profil pun tak lupa diganti dengan tagline 'l stand on a right side, 2'. Status pekerjaan yang seketika berganti jadi swasta, otomatis membebaskan diri dari ketergantungan finansial dari pemerintah, akhirnya membuat saya berpihak sesuka hati pada capres yang diusung partai moncong putih.

Sosial media hari ini semakin panas. Seliweran status-status pro dan kontra terhadap pemerintah. Sayangnya beberapa rekan yang bekerja di sektor birokrasi terlihat belum bisa menahan emosi untuk mengungkapkan uneg-uneg dan perasaan hati. Menjadi PNS berarti terikat dengan sumpah jabatan untuk setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Apa artinya sah? Ya sudah pasti presiden yang terpilih telah disahkan oleh KPU sebagai lembaga negara yang bertindak sebagai wasit saat Pemilihan Umum berlangsung.

Teringat seorang rekan yang sudah lama bekerja di perusahaan grup media kepunyaan konglomerat ternama di negeri ini. Saya dapat banyak cerita darinya, bagaimana idealisme terasa dibelenggu oleh korporat tempatnya mencari nafkah. Framing media bukanlah ilusi atau kabar bohong, jelas ia adalah hal yang dibentuk oleh sang pemilik media. Mau tak mau 'corporate slave' macam rekan saya tadi menuruti keinginan dari big boss. Redaksional berita haruslah yang pro dan membela kepentingan bisnis maupun politik dari sang pemilik modal.

Dengan segala pembatasan itu tadi, jadilah ia cuma bisa menahan emosi, susu anaknya jauh lebih penting ketimbang idealisme. Ini hal lumrah yang dialami oleh banyak pekerja disektor swasta. Asas kepatutan dan aspek keuangan menjadi dua hal yang jauh lebih penting untuk dikedepankan ketimbang berkoar-koar melawan orang yang menghidupi diri dan keluarganya.

PNS nasibnya lebih beruntung ketimbang individu yang bekerja di sektor korporasi. Mekanisme pemberhentian seseorang sebagai abdi Negara harus melewati serangkaian prosedur panjang dan rumit. Lain hal saat bekerja sebagai budak korporat, salah sedikit atau tak taat pada aturan perusahaan akan berakibat fatal yang berujung pada sanksi pemecatan. Inilah yang menjadi akar permasalahan daripada banyaknya PNS yang tidak segan-segan berpolitik praktis dan menunjukkan keberpihakan.

Netralitas PNS cuma tinggal isapan jempol semata, pihak yang pro maupun kontra dengan penguasa berteriak sama nyaringnya di sosial media. Ada yang menunjukkan keberpihakan pada partai politik, tak sungkan lagi ia mengenakan baju dengan atribut parpol tertentu. Ada yang berafiliasi dengan Ormas yang kontra pemerintah, banyak juga yang secara menggebu-gebu getol membela penguasa saat ini. Tak tahu lagi apakah mereka yang pro pemerintah itu masih akan tetap setia pada pemerintah apabila presidennya nanti berganti dari pihak oposisi.

Abdi negara seakan lupa, bahwa tampuk kepemimpinan bisa berganti seketika. Di tengah friksi elit politik yang terpecah jadi dua kubu yang sama kuatnya, hegemoni kursi RI 1 sangat rentan untuk tergantikan. Ada baiknya para birokrat mencontoh TNI yang tetap bisa menjaga netralitasnya ditengah gonjang ganjing perpolitikan negeri. Aparat TNI seakan tak hirau dengan hiruk pikuk perpecahan, dogma sebagai penjaga persatuan benar-benar tertanam sedari awal. Mereka paham tugasnya sebagai penjaga keamanan yang hanya berpihak dan taat pada pemimpin yang sedang berkuasa, siapapun itu presidennya.

Emosional memang sulit sekali dijaga. Ketika intelektual bisa di-upgrade dengan tekun belajar, emosional bisa saja stagnan tak mengalami perkembangan. Menahan tangan untuk tidak mengetikkan status-status yang kontraproduktif dengan pekerjaan memang sulitnya bukan main. Tapi belajarlah untuk mengendalikan emosi, setidaknya tak perlu nyaring menyentuh ranah politik. Karena rezim akan terus berganti, lebih singkat periodenya ketimbang masa pengabdianmu sebagai abdi negara. (RUB)