Oleh Eghar Anugrapaksi
Putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta telah usai. Kontestasi politik yang menyita perhatian seluruh penjuru ibu kota ini dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandi yang telah unggul secara resmi atas pasangan Ahok-Djarot. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara Pilkada DKI Jakarta 2017 telah resmi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Minggu, 30 April 2017. Pasangan Anies-Sandi menang dengan perolehan suara sebesar 3.240.987 atau 57.96 persen. Setelah mengumumkan hasil rekapitulasi, KPU telah menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode 2017-2022 pada hari Jumat (5/5/2017).
Dinamika Pilkada DKI Jakarta 2017 yang sempat diwarnai dengan sentimen antar golongan menjadi sebuah catatan tersendiri pada sejarah demokrasi bangsa ini. Situasi politik yang memanas menimbulkan polarisasi di masyarakat. Diskrepansi yang begitu besar dapat diamati dari pendukung kedua pasangan calon. Hal ini membuat perdebatan muncul di berbagai kesempatan, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal topik bahasan. Mulai dari program, prestasi, bahkan latar belakang pun juga jadi bahan diskusi. Tidak hanya terbatas saat pilkada, bahkan setelah usai pun, situasi tak kunjung reda.
Hal ini membuat beberapa tokoh bangsa turun gunung untuk mencoba menengahi persoalan ini. Salah satunya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Beliau meminta agar segala pertikaian terkait dengan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dihentikan. Perdebatan tak akan pernah usai kalau kedua pihak tak mencoba atau berniat melakukan rekonsiliasi. Sangat ditakutkan situasi panas ini mengalami perpanjangan karena berpotensi pada perpecahan bangsa. Maka dari itu, ia meminta publik DKI Jakarta untuk saling memaafkan.
Di sisi lain, Kepala Pusat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, melihat bahwa demokrasi di Indonesia sedang berproses mencari bentuk dan belum diketahui dimana ujungnya. Menurut beliau, harus ada peradaban politik baru di Indonesia agar politik di Indonesia semakin matang dan tidak ada kerusuhan seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan demikian, ekspresi kebencian, penyebaran berita bohong di dunia maya maupun nyata dapat hilang dan demokrasi di negara ini dapat terlaksana lebih baik.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan rekonsiliasi untuk menengahi konflik yang muncul. Seluruh tokoh masyarakat dan seluruh elite politik perlu berperan aktif dalam menjaga harmonisasi antar kelompok yang bersinggungan selama proses pilkada DKI. Tidak hanya itu, masyarakat pada umumnya juga harus memupuk kembali persatuan bangsa. Berpegang teguh pada Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah keharusan demi mewujudkan persatuan. Persatuan tersebut dapat diwujudkan dengan bergotong royong dan senantiasa aktif dalam mengkritisi program-program dan kebijakan yang dibawa oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih agar terdapat kontrol sosial yang adekuat.
Implementasi demokrasi di negeri ini memang harus dievaluasi. Akan tetapi, apabila kita tetap antipati dan bergerak sendiri-sendiri, kemajuan takkan pernah terjadi. Maka dari itu, persatuan adalah kunci. Rekonsiliasi dan kembali pada konstitusi diharapkan dapat mengeratkan ikatan antar jemari untuk mewujudkan bangsa yang lebih bermartabat dalam berdemokrasi.
Referensi
http://news.liputan6.com/read/2940323/lipi-pilkada-dki-tunjukkan-demokrasi-di-indonesia-belum-matang
http://nasional.kompas.com/read/2017/04/22/20190851/sinyal.rekonsiliasi.pasca-pilkada.dki.jakarta.
