Terhitung dari Mei 2017, utang Indonesia telah naik ke angka yang relatif tinggi yaitu sebesar Rp 3.672,33 Triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa angka tersebut masih dalam batas yang terkendali karena utang tersebut masih 30% dibawah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan pembatasan defisit anggaran sebesar 2.5% dari PDB. Nilai utang sebesar ini masih tergolong aman jika dibandingkan dengan negara berkembang seperti India, Brasil dan Argentina dan dengan defisit anggaran di kisaran 2,5%, ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih dari 5%. Selain itu Sri Mulyani mengatakan bahwa utang Indonesia memiliki risiko gagal bayar yang tidak tinggi karena sebagian besar utang adalah dalam bentuk rupiah dan berasal dari investor domestik sehingga dinilai aman dari pengaruh ekonomi global.
Menurut Sri Mulyani, utang merupakan sebuah langkah yang diambil pemerintah agar dapat menstabilkan keuangan negara serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Apabila negara Indonesia tidak berutang disebabkan anggaran belanja yang masih melebihi penerimaan negara, perlu dilakukan pemangkasan terhadap anggaran belanja. Anggaran seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan merupakan anggaran yang penting sehingga tidak bisa dipotong dan defisit anggaran harus ditutupi dengan utang.Â
Selain itu, banyak kementerian dan lembaga yang juga meminta peningkatan anggaran untuk keperluan masing-masing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa utang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur karena dinilai sangat tertinggal dari negara lain sehingga perlu banyak pembangunan dan biaya untuk mendekati negara lain. Jika pembiayaan pada pembangunan terhambat, akan dihasilkan sebuah beban kepada masyarakat dan ekonomi yaitu dalam bentuk kemacetan, ekonomi daerah tertinggal, rentan inflasi, daya saing rendah dan juga biaya ekonomi tinggi. Â Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa utang luar negeri pemerintah dan swasta bernilai 34,5 % dari PDB sebesar 1 milliar US Dollar atau masih lebih rendah dari batas maksimal global yaitu 60% dari PDB. Menurut Agus, utang tidak masalah apabila ekonomi memang bertambah besar dan menganggap utang merupakan strategi investasi pembiayaan dengan tujuan membangun ekonomi.
Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit anggaran belanja di APBN itu terjadi karena penerimaan negara yang belum optimal. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah harus lebih memastikan efisiensi belanja pemerintah dan melakukan penilaian dalam skala prioritas untuk ke sektor produktif. Apabila dibutuhkan utang, maka dapat dipastikan bahwa akan menghasilkan produktivitas dan tingkat pengembalian yang dapat terbayarkan. Selain itu, perlu dilakukan reformasi perpajakan agar dapat menutupi utang yang diambil oleh negara untuk pembangunan Indonesia.
Permasalahan mengenai utang selain jumlah yang dikatakan dalam batas yang terkendali adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak tahu bagaimana uang utang tersebut dialokasikan dalam pembangunan negara saat ditanyakan oleh Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Haerul Saleh. Sri Mulyani menjelaskan bahwa utang yang diperoleh merupakan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).Â
Utang ini langsung dimasukkan kedalam kas negara layaknya pajak sehingga utang melalui SBN ini sulit diindentifikasi secara langsung pengalokasiannya jika dibandingkan dengan utang multilateral dan bilateral. Sri Mulyani mengatakan bahwa ia dapat mengetahui secara persis berapa SBN yang diterbitkan, tanggal diterbitkan, suku bunga dan temponya kapan. Haerul juga meminta kepada pemerintah agar lebih terbuka dalam data sumber utang dan pengalokasiannya karena dinilai utang yang diambil belum efektif dan berdampak positif pada pertumbuhan Indonesia, terutama dalam hal lapangan kerja. -Viharsyah
Referensi
1. http://m.kontan.co.id/news/sri-mulyani-utang-indonesia-mampu-genjot-ekonomi
2. http://globalnews.co.id/2017/07/08/sri-mulyani-pembangunan-harusnya-dibiayai-pajak-bukan-utang/
