Blunder Ahok Diusung PDIP?

Penyadapan dan pengintaian adalah pekerjaan intelejen untuk alasan sebuah tindakan layaknya dalam cerita film James Bond yang populer itu. Namun penyadapan kali ini dilakukan oleh pihak yang tidak jelas dan dipublikasikan melalui media sosial. Yang menjadi pertanyaan, siapakah pihak yang tidak jelas itu ?

Seperti ramai diberitakan sebelumnya tentang isu penyadapan telpon mantan Presiden SBY yang meminta agar pelakunya diusut. Paling tidak dari kasus tersebut bahwa publik mengerti tindakan penyadapan yang tidak dilakukan oleh institusi yang berwenang adalah perbuatan melawan hukum. Apakah yang didiga Chat mesum Rizieq - Firza adalah hasil penyadapan ?

Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh pengacara Habib Rizieq mengapa penyebar konten porno tersebut tidak ditindak terlebih dahulu ? Siapakah pelakunya dan bagaimana cara mendapatkan konten porno tersebut ?

Maka tak mengherankan membuat para pendukung Habib Rizieq tak mempercayai kebenaran konten porno yang disebut sebagai hasil rekayasa yang bertujuan untuk merusak karakter Habib Rizieq yang menjadi motor penggerak aksi massa Islam.

Sebaliknya para pendukung Ahok terus melakukan aksinya menuntut Ahok dibebaskan dimana proses hukum yang menerpa Ahok berasal dari kepolisian yang disebut sebagai tekanan massa. Namun, jika melihat statement itu, sangat mungkin proses hukum tersebut tidak menduga pada akhirnya Ahok diputus bersalah dan dipenjara. 

Sebaliknya, massa Islam juga tidak tinggal diam menuntut dihentikannya kriminalisasi terhadap ulama. Satu persoalan selesai namun menimbulkan persoalan lain yang diikuti oleh para simpatisan di dunia media sosial.

Dunia politik yang berkembang seperti ini tentu saja tidak menguntungkan sebab syarat utama sebuah kemajuan ekonomi adalah kestabilan. Melihat gonjang ganjing politik seperti ini bukan tidak mungkin menjadi sasaran empuk dari negara yang menghendaki Indonesia tidak menjadi negara kuat. 

Terlepas dari masalah hukum diatas, dalam prinsip kekuasaan, hukum akan dipakai dalam politik jika dipandang menguntungkan. Jika kita melihat perjalanan karier Ahok yang cenderung tidak ingin dikendalikan oleh Parpol dapat dinilai akan merusak tatanan politik yang ada. Walaupun diperbolehkan mengambil jalur independent, pada dasarnya jalur independent akan menjadi musuh bersama partai politik. 

Sebelumnya kita mengetahui, Ahok ingin menempuh jalur tersebut bersama Teman Ahok yang gencar membuka gerai untuk mengumpulkan KTP sebagai pemenuhan syarat dapat maju Pilkada dari jalur Independen. Namun rencana yang sudah matang itu diurungkan dan bergabung dengan PDIP. Bergabungnya Ahok ke PDIP, secara politik memang menguntungkan PDIP, kalau Ahok berhasil memenangkan Pilkada.

Situasinya menjadi berbalik ketika Ahok kalah dalam Pilkada, Ahok yang bukan kader parpol ini harus berjuang sendiri. Bagimanapun PDIP akan menghindar dari konflik yang sudah mengarah kepada masalah golongan minoritas sebab masyarakat Indonesia mayoritas memeluk ajaran Islam yang perlu dirangkul oleh PDIP maupun semua parpol dalam pemilu. Bisa saja, kalahnya Ahok menjadi sebuah akhir dari potensi terjadinya deparpolisasi yang akan merusak tatanan politik di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh PDIP adalah spekulasi politik, jika Ahok menang akan menguntungkan, jika kalah akan ditinggalkan karena Ahok bukan kader PDIP.