Kebijakan pemerintah atas penghematan BBM khususnya konversi minyak tanah ke gas elpiji awalnya tak pernah diperhitungkan sebagai hal yang luar biasa bagi masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga. Bagi masyarakat khususnya ibu rumah tangga bahwa kebijakan penghematan konversi minyak tanah ke gas adalah urusan pemerintah. Sementara pada waktu yang bersamaan berita dimedia massa kususnya TV menyiarkan kejadian ledakan kompor gas yang banyak memakan korban jiwa maupun luka-luka.
Dan ketika pemerintah membagi-bagi kompor dan tabung gas kemasyarakat secara gratis banyak warga masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga di Kota Bitung menolak untuk mengambil pembagian. Penolakan masyarakat bukan karena tidak suka dengan pemberian yang bersifat gratis, tapi karena masyarakat takut akan terjadi ledakan saat menggunakannya yang pada akhirnya banyak tabung gas dan kompor gas yang tersisa pada petugas pembagi karena enggan diminati masyarakat khusunya IRT.
Ketika minyak tanah sulit didapat karena minyak tanah subsidi telah dihentikan, dan kalaupun minyak tanah masih tersedia harganya tiga hingga empat kali lipat dari harga subsidi, maka akhirnya masyarakat kembali menuntut haknya untuk mendapatkan kompor dan tabung gas. Tapi ternyata setelah ditanyakan kepada petugas justru jawabannya sangat bertolak belakang karena menurut petugas persedian tabung dan kompor gas sudah habis terbagi padahal dulu banyak menumpuk di kantor kelurahan. Setelah ditelusuri ternyata tabung dan kompor gas telah dijual oleh oknum-oknum kedaerah lain antara lain ke kota Ternate yang tentunya sudah terbiasa menggunakan tabung dan kompor gas.
Sekarang masyarakat yang tidak kebagian kompor dan tabung gas harus rela tidak masak karena minyak tanahpun sulit didapat. Kasihan benar masyarakat sedangkan pemerintah hanya sibuk dengan tugas-tugas kepemerintahan lainnya dan cuek terhadap keluhan masyarakat kecil.