Kemacetan lalu lintas telah menjadi masalah yang kronis di wilayah DKI Jakarta. Nyaris setiap hari masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat (kecuali kereta api) di Jakarta dipusingkan oleh kemacetan yang seperti tiada habisnya. Berbagai usaha pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan pun telah dilakukan akan tetapi belum membuahkan hasil. Bahkan kini kemacetan di Jakarta justru bertambah parah. Jika sebelumnya kemacetan hanya terjadi di saat pagi hari (jam berangkat kantor) dan sore hari (jam pulang kantor), kini kemacetan nyaris terjadi sepanjang hari di banyak titik di jalan-jalan di Jakarta.
Kemacetan adalah kondisi dimana terjadi penumpukan kendaraan di jalan. Penumpukan tersebut disebabkan karena banyaknya kendaraan tidak mampu diimbangi oleh sarana dan prasana lalu lintas yang memadai. Akibatnya, arus kendaraan menjadi tersendat dan kecepatan berkendara pun menurun. Rata-rata kecepatan berkendara di Jakarta saat ini berada di kisaran 15 km/jam, yang menurut standar internasional angka ini tergolong sebagai macet. Angka ini di bawah angka kecepatan berkendara di kota di dunia, seperti misalnya Tokyo. Data ini menunjukkan bahwa kondisi kemacetan di Jakarta cukup parah. Kemacetan ini disebabkan karena melonjaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta ini tidak diimbangi oleh meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta diperkirakan berada di kisaran 5-10% per tahun dengan motor sebagai porsi terbesar penyumbangnya. Berbanding kontras dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan panjang jalan bahkan kurang dari 1% per tahunnya. Akibatnya, kendaraan bermotor semakin menumpuk di jalanan Jakarta dan kemacetan pun tidak terhindari.
Kemacetan pada akhirnya menimbulkan banyak sekali kerugian terhadap masyarakat dan negara. Kerugian yang paling nyata adalah pemborosan bahan bakar. Pakar Transportasi, Danang Parikesit, menyatakan, menurut survei, masyarakat Jakarta akan menghabiskan 6-8% PDB untuk biaya transportasi. Padahal idealnya menurut standar internasional adalah 4% dari PDB. Pemborosan ini membuat uang seharusnya digunakan/dialokasikan masyarakat untuk penggunaan lain harus dikeluarkan untuk biaya transportasi. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat. Selain itu, kemacetan juga menciptakandampak yang lainnya, yaitu kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Di beberapa titik di jalanan Jakarta tingkat polusi udara telah melebihi batas yang diperbolehkan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor dimana setiap kendaraan bermotor pasti mengeluarkan gas buangan. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, semakin banyak pula gas buangan dan semakin tinggi pula tingkat polusi udara. Belum lagiterdapat fakta bahwa masih ada banyak kendaraan tua yang telah berumur lebih dari 10 tahun yang masih melintas di jalanan Ibukota. Karena telah diproduksi puluhan tahun lalu, teknologi yang digunakan pun sudah tertinggal dan akibatnya gas emisi yang dikeluarkan lebih tinggi dari rata-rata kendaraan bermotor yang diproduksi dalam kurun 10 tahun terakhir. Kurangnya ketatnya aturan dan pengawasan dari pemerintah membuat kendaraan-kendaraan masih bebas berlalu-lalang. Dan pada akhirnya, masyarakat pulalah yang dirugikan akibat kondisi ini. Tingkat kesehatan masyarakat pengguna jalan akan terganggu oleh tingginya tingkat polusi udara di Jakarta. Lebih jauh lagi, pencemaran udara tersebut akan ikut mempercepat pemanasan global yang kini telah menjadi isu utama di dunia. Dampak terakhir yang ditimbulkan kemacetan dan paling dirasakan oleh masyarakat adalah terbuangnya waktu secara percuma. Waktu produktif yang seharusnya dapat digunakan oleh para pekerja justru harus dihabiskan di jalan raya. Tidak hanya itu, menghabiskan waktu berjam-jam di perjalanan ternyata juga memberikan dampak yang cukup buruk bagi psikologis para pengguna jalan. Menurut salah satu survei, kemacetan merupakan salah satu penyumbang terbesar penyebab stress yang dialami oleh penduduk di DKI Jakarta. Hasil penelitian Yayasan Pelangi menaksir kerugian yang diakibatkan dari segi waktu, biaya bahan bakar, dan biaya kesehatan mencapai 12,8 triliun tiap tahunnya.
Pemerintah Daerah DKI Jakarta sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemacetan. Pelebaran dan pembangunan jalan adalah salah satunya. Pemerintah daerah telah banyak menggusur pemukiman di Jakarta agar dapat melebarkan jalan yang telah ada. Ini dimaksudkan agar tingkat kemacetan di jalan-jalan tersebut dapat dikurangi dan arus kendaraan menjadi lebih lancar. Sementara itu, pemerintah juga membangun sejumlah jalan baru sehingga alternatif jalan menjadi lebih banyak dan kepadatan kendaraan tidak terkonsentrasi hanya di satu titik. Namun semua upaya itu dianggap gagal. Pertumbuhan panjang jalan jauh tertinggal dibanding pertumbuhan jumlah kendaraan. Pertumbuhan panjang jalan yang hanya sekitar 1% per tahun tidak akan mampu mengakomodasi jumlah kendaraan yang tiap tahunnya meningkat 5-10%. Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan aturan three in one. Langkah ini cukup efektif untuk mengatasi kemacetan karena dengan adanya aturan ini, kendaraan pribadi dengan 1-2 penumpang tidak dapat melintasi jalan three in one. Akibatnya, penggunaan kendaraan pribadi dapat dihindari dan kemacetan pun dapat dikurangi. Salah satu contohnya adalah di kawasan Sudirman, Jakarta. Namun kebijakan ini tidak lantas mampu menjawab permasalahan kemacetan di Jakarta. Aturan ini relatif sulit untuk diterapkan di jalan-jalan lainnya. Selain itu, penyimpangan-penyimpangan seperti joki three in one juga membuat kebijakan ini tidak efektif. Kehadiran joki membuat pengguna kendaraan pribadi dapat mengelabui aturan dan kemacetan pun tidak akan berkurang. Dan program pemerintah daerah yang terakhir dan baru-baru ini berhasil direalisasikan adalah Busway. Busway yang telah beroperasi sejak 15 Januari 2004 ini meniru sistem transportasi yang ada di Bogota, Kolombia. Ide angkutan transportasi massal ini diharapkan dapat mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke Busway. Namun hasilnya kurang memuaskan. Seperti yang telah disebutkan, jumlah kendaraan bermotor bertambah hingga 10% per tahunnya. Ini menunjukkan bahwa Busway tidak berpengaruh signifikan untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Tidak adanya Busway di seluruh wilayah Jakarta membuat pemilik kendaraan pribadi lebih memilih untuk menggunakan kendaraannya. Orang akan berpikiran bahwa naik Busway akan menyulitkan mereka karena mereka harus berjalan ke halte Busway, naik Transjakarta Busway, turun, dan berjalan lagi ke kantor mereka. Sebagian beranggapan akan lebih mudah dan simple bila menggunakan kendaraan pribadi. Inilah yang membuat Busway tidak terlalu signifikan mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan gagal mengatasi kemacetan.
Tidak seperti di Indonesia, di Amerika Serikat, penggunaan kendaraan pribadi dapat diatasi dengan mendisinsentif pengguna kendaraan pribadi dengan pajak tinggi. Kebijakan ini berjalan baik sehingga kemacetan pun relatif tidak ada di Amerika Serikat. Belum pula penerapan tarif yang begitu tinggi untuk tempat parkir di sana. Satu jam parkir bisa dikenakan tarif 14-17 US Dollar. Sebuah angka yang tidak kecil yang membuat penduduk Amerika Serikat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan pribadi. Pada akhirnya mereka lebih memilih untuk menggunakan angkutan umum atau berjalan kaki menuju tempat kerja dan sekolah. Contoh lainnya dalam penanggulangan kemacetan adalah Singapura. Negara kecil yang terletak di dekat Pulau Sumatera ini sejak tahun 1989 telah mengoperasikan Mass Rapid Transportation (MRT). Kendaraan pengangkut massal berupa kereta api bawah tanah ini menuai kesuksesan karena mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. MRT lebih dipilih oleh penduduk Singapura karena selain cepat, fasilitas yang ada pun memadai. Kemacetan pun dapat diatasi oleh karena MRT.
Tingginya tingkat penggunaan kendaraan bermotor mengindikasikan tingginya kebutuhan akan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai. Namun di DKI Jakarta, kebutuhan tersebut belum dapat terakomodasi karena sarana dan prasarana lalu lintas masih jauh dari kata memadai. Jalan rusak masih banyak dan jalan baru belum dibangun sementara penambahan jumlah kendaraan tidak mengenal kata berhenti. Sebaiknya pemerintah daerah juga berfokus pada bagaimana cara mengontrol jumlah kendaraan yang ada di Jakarta. Mengendalikan jumlah kendaraan bermotor dapat dilakukan secara langsung dengan penerapan pajak tinggi bagi pemilik kendaraan pribadi seperti yang ada di Amerika Serikat. Pajak tinggi akan langsung mendisinsentif masyarakat untuk memiliki kendaraan. Akan tetapi kebijakan tersebut tentu akan sulit diterima oleh para pemilik kendaraan pribadi saat ini. Tampaknya ini bukan solusi yang akan mudah dicapai dalam waktu dekat. Kontrol jumlah kendaraan bermotor juga dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah dengan menertibkan sejumlah kendaraan tua yang seharusnya tidak boleh lagi dipakai. Ini penting untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di DKI Jakarta.
Kontrol jumlah kendaraan pribadi juga dapat dilakukan dengan perbaikan pada sejumlah angkutan umum yang ada di Jakarta. Angkutan umum yang ada di Jakarta masih sangat jauh dari kata memadai. Buruknya pelayanan membuat sebagian orang memilih untuk tidak menggunakannya. Pemerintah perlu menetapkan standar untuk angkutan umum, sekaligus memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha angkutan umum. Hal ini dimaksudkan agar angkutan umum dapat mengubah “citra diri”. Angkutan umum harus diperbaiki dari sisi pelayanan dan juga dari kendaraan yang digunakan itu sendiri. Angkutan umum berpengaruh besar dalam upaya mengurangi kemacetan. Selain angkutan umum yang telah ada, kebijakan baru pemerintah daerah untuk membangun MRT seperti yang ada di Singapura perlu secepatnya direalisasikan. MRT akan mengurangi kemacetan asalkan, MRT dapat memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat. Tanpa itu, masyarakat akan kembali lagi menggunakan kendaraan pribadi. Seperti halnya Busway, MRT juga agak diragukan oleh banyak pihak belakangan ini. MRT dianggap tidak cocok untuk kondisi tanah Jakarta dan keadaannya yang sering banjir. Namun diharapkan dengan adanya berkembang pesatnya teknologi, masalah-masalah itu dapat diatasi dan MRT dapat segera dibangun.
Selain MRT, pemerintah daerah juga meluncurkan ide lainnya untuk mengatasi kemacetan, yaitu Electronic Road Pricing (ERP). Dalam sistem ERP ini, kendaraan yang akan melewati sejumlah jalan di Jakarta pada jam sibuk akan dikenai tarif. Sama dengan aturan three in one, kebijakan ERP ini tampaknya akan mampu mengatasi kemacetan di sejumlah titik di jalanan Jakarta. Namun lagi-lagi ERP ini perlu dikaji lebih mendalam. Penerapan tariff ini akan merugikan bagi kendaraan yang mengangkut barang, seperti truk dan trailer. Ongkos transportasi akan meningkat dan ini mendorong harga barang mereka meningkat dan menjadi tidak kompetitif. Kenaikan harga barang ini tentu akan merugikan pengusaha tersebut dan masyarakat secara umum. Meskipun begitu, ide ERP ini merupakan ide yang bagus untuk mengatasi kemacetan dan diharapkan dapat segera direalisasikan.
Kemacetan telah menjadi isu yang sangat serius dalam beberapa tahun terakhir. Dikhawatirkan di tahun 2015 mendatang wilayah DKI Jakarta akan mengalami kemacetan total. Perlu perhatian dan upaya serius dari pemerintah daerah untuk menanggulangi kemacetan. Selain itu, masyarakat juga harus turut andil dalam mengurangi kemacetan.
Oleh Dennis Bergkamp, Staff Divisi Penelitian Kanopi 2011
