Kampung Tenun Muna: Terobosan Awal Menuju Community Based Tourism

Keterampilan menenun bagi masyarakat Muna telah dilakukan sejak beratus-ratus tahun yang lalu dan telah diwariskan kepada generasi selanjutnya secara turun temurun. Tenun yang selama ini digunakan dalam pembuatan sarung khas Muna yang disebut Kamoorutelah ada sejak tahun 1371, dimana awalnya kain tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah1. 

Selain itu, pemanfaatannya juga digunakan untuk keperluan adat yang pemakaiannya disesuaikan dengan golongan atau status sosial tiap-tiap individu2. Namun, seiring perkembangan zaman keterampilan menenun ini perlahan-lahan mulai tidak diperhatikan oleh generasi muda, khususnya dilingkup masyarakat Muna. 

Minimnya inovasi maupun gagasan yang dapat diimplementasikan untuk mengembangkan tenun Muna sepertinya menjadi permasalahan yang mendasar baik dikalangan pengrajin, wirausahawan maupun pemerintah dibalik berkurangnya pelestarian budaya menenun ini. Jaringan dan ketersediaan pasar bagi kerajinan tenun juga meenjadi persolan yang perlu dicarikan solusinya.

Keterampilan menenun yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat Muna sepertinya turut serta dirasakan oleh pemerintah saat ini. Hal ini dibuktikan dengan diinisiasinya konsep Kampung Tenun di beberapa desa di Kabupaten Muna seperti Desa Masalili, Desa Liangkabori, Desa Mabolu, Desa Mabodo, dan Desa Lakarinta3. Tentu saja konsep ini akan berperan penting dalam mengembalikan kejayaan kain tenun Muna sebagai kebanggaan masyarakat Muna. 

Selain itu, konsep tersebut akan menjadi nafas baru yang memicu semangat berkemajuan khususnya terhadap peningkatan dalam sektor pariwisata di Kabupaten Muna. Tetapi, agar wacana positif yang digembar-gemborkan tidak menjadi wacana yang hanya berakhir dalam tataran teoritis maka perlu dilakukan pengelolaan yang integralistik komprehensif yang menyentuh bidang-bidang penting berkaitan dengan konsep tersebut.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengelola terwujudnya Kampung Tenun yang berkesesuaian secara sosial dan berkelanjutan secara pariwisata adalah melalui pengelolaan Kampung Tenun secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat dalam konsep pengelolaan kepariwisataannya. Hal inilah yang disebut sebagai pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) yang dalam pelaksanaannya lebih mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya4. Pemberdayaan maupun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kampung Tenun tersebut akan meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan terhadap hak-hak masyarakat yang pada umumnya dialami di daerah-daerah wisata lainnya.

Penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism)dalam sektor pariwisata sebagai leading sector khususnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muna merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan adanya Kampung Tenun yang berbasis pada masyarakat harusnya lebih memperhatikan kepentingan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat bukan diposisikan sebagai penonton, tetapi aktor yang turut menentukan berjalannya kegiatan mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaanya5. Dengan demikian, proses pengembangan pariwisata khususnya dalam pengelolaan Kampung Tenun di Muna dapat berjalan secara berkeadilan dan bertanggungjawab melalui distribusi kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Tantangan yang dialami apabila konsep pariwisata berbasis masyarakat ini diterapkan khususnya dalam pengelolaan Kampung Tenun adalah kebutuhannya terhadap sumberdaya manusia terampil yang memiliki kesiapan dan pengetahuan dalam tahapan teknis pelaksanaannya4. Hal ini diperlukan untuk menjamin tercapainya berbagai tujuan pariwisata yang meliputi ekonomi, sosial-budaya maupun lingkungan. Dengan demikian, diperlukan upaya manajemen sumberdaya manusia yang efektif untuk memaksimalkan pencapaian dari tujuan-tujuan tersebut yang dapat ditempuh melalui pelatihan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sadar wisata.

Manajemen sumberdaya manusia tentu saja tidak akan tercapai tanpa kerjasama dari pemerintah dan berbagai stakeholder lainnya yang berkaitan dalam bidang kepariwisataan. Berdasarkan pemahaman terhadap konsep pembangunan kepariwisataan, maka langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan Kampung Tenun guna mendukung strategi pembangunan ekonomi daerah adalah melalui: 1) pengembangan pewilayahan, pengelompokan obyek dan daya tarik wisata; 2) pengembangan produk wisata; 3) pengembangan jaringan transportasi antar wilayah; serta 4) pengembangan pusat informasi publik6. 

Dalam hal ini, kain tenun sebagai obyek pariwisata dan masyarakat sebagai penggerak perlu difasilitasi oleh pemerintah untuk memastikan pengelolaannya berjalan dengan baik dan masyarakat tidak justru terbebani karena tidak hadirnya support system dalam implementasi kampung tenun tersebut entah pemerintah itu sendiri, investor maupun pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah master plan atau rencana strategis pengembangan kawasan tersebut sesuai dengan tujuan awalnya melalui berbagai pertimbangan sehingga ada kesamaan visi dari berbagai pihak yang terlibat.

Hadirnya Kampung Tenun diberbagai desa di Kabupaten Muna melalui peresmian yang dilakukan tanggal 16 April 2017 merupakan sebuah terobosan dalam strategi pengembangan pariwisata oleh pemerintah. Terobosan yang tentunya tidak boleh mengabaikan berbagai aspek lainnya melalui integrasi antara aspek-aspek tersebut sehingga keberkahan dan kebermanfaatan akan jauh lebih banyak diperoleh.