*Memenangkan Politik Kerakyatan*
Kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden hingga saat ini masih memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Terpilihnya Jokowi dengan menggelorakan kembali pemikiran besar Bung Karno tentang Trisakti menjadi perekat historis pembangunan kembali Indonesia. Salah satu dari Nawacita Jokowi yang sangat progresif adalah strategi membangun Indonesia dari desa dan dari pinggiran, pulau terluar Indonesia, yang di ikuti oleh politik anggaran yang tepat.
Keseriusan Presiden Jokowi dalam melakukan penataan APBN dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tentu saja menimbulkan ketakutan yang sangat besar bagi pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh kondisi politik pasca orde baru.
Pelajaran penting dari kemenangan Jokowi, adalah tentang keberadaan gerakan relawan sebagai kekuatan politik alternatif yang relatif independen dari partai politik. Organisasi relawan walaupun sangat longgar, berhasil menjadi pelopor dan penghubung bagi munculnya pemimpin politik alternatif dengan massa rakyat. Gerakan relawan "mungkin" dapat mengisi kekosongan kepemimpinan ideologi, politik dan organisasi gerakan kerakyatan dan kebangsaan. Untuk itu, Gerakan relawan perlu segera melakukan refleksi, kritik dan otokritik, serta melakukan konsolidasi gerakan rakyat melawan politik identitas memenangkan politik kerakyatan.
Gerakan relawan perlu segera menegaskan kembali dan mengkonsolidasikan ulang dukungan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Tentu saja dukungan itu bukan dukungan membabibuta. Dukungan dimaksud dalam hal ini memberikan koreksi dan masukan konstruktif agar pada dua (2) tahun terakhir kepemimpinan Jokowi bisa secara konsisten, teguh dalam menjalankan agenda strategis pembangunan Indonesia.
Kesungguhan Presiden Jokowi yang konsisten menjalankan ajaran Trisakti dapat dilihat sejauh mana strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia dalam prakteknya semakin memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia dari dominasi modal asing.
Memenangkan politik kerakyatan pada kondisi terkini setidaknya harus memberikan ruang bagi para ekonom yang pro rakyat yang memahami pembacaan terhadap situasi sebagaimana dijelaskan di atas. Memenangkan politik kerakyatan pada sisa periode Presiden Jokowi bukan sekedar memberi jalan pada periode kedua Presiden Jokowi namun lebih dari pada itu bahwa memenangkan politik kerakyatan ditunjukkan dengan membangun pondasi sistem ekonomi kerakyatan yang pada era Presiden Jokowi ini mendapat momentum yang baik.
Persoalannya adalah apakah tim ekonomi Presiden Jokowi pada saat ini dapat memenuhi ekspektasi upaya pembangunan kembali sistem ekonomi kerakyatan kita? Dalam jangka pendek, Presiden Jokowi harus menyusun kembali formasi tim ekonomi Kabinet Kerja, hal ini harus dilakukan dengan pertimbangan situasi ekonomi politik terkini. Hal terpenting dari penyusunan kembali tim ekonomi tersebut adalah upaya pembangunan kembali ekonomi kerakyatan kita.
Presiden Jokowi membutuhkan tim ekonomi yang beridentitas "profesional progresif" yang dapat memecahkan kebuntuan tata kelola ekonomi yang masih dikuasai segelintir kelompok dan dikelilingi para pemburu rente. Untuk itu Presiden Jokowi harus memiliki tim ekonomi yang profesional, berani dan tidak memiliki irisan kepentingan bisnis dengan potensi perekonomian kita.
Model ekonom seperti Rizal Ramli dapat menjadi salah satu yang bisa diharapkan dalam tim ekonomi yang memiliki kapasitas dan keberanian (profesional progresif) dalam misi pembangunan kembali ekonomi kerakyatan kita. Rizal Ramli memang sudah pernah terlibat di Kabinet Kerja Presiden Jokowi, sayangnya Rizal Ramli keluar tanpa reserve dari Kabinet Kerja. Karakter layaknya seorang aktifis progresif, yang suka "ngepret" membuat seorang Rizal Ramli harus digeser karena dianggap "mengganggu" kepentingan pihak tertentu.
Dengan Tim Ekonomi yang berjiwa kerakyatan (profesional progresif) dapat menjadi stimulus bagi upaya penuntasan agenda Jokowi sebagaimana janjinya pada masa kampanye. Tim ekonomi tersebut yang diharapkan dapat membuka jalan yang lebih mudah untuk periode kedua Jokowi. Tim Ekonomi profesional progresif ini memiliki tugas membangun kembali pondasi sistem ekonomi kerakyatan Indonesia untuk bisa menyingkirkan politik identitas dan memenangkan politik kerakyatan.
