Yang dimaksud dengan Ibu Kota adalah Kota utama di sebuah Negara. Kota yang memiliki fungsi utama sebagai Pusat Pemerintahan. Sebuah kota di mana presiden, menteri dan anggota parlemen tinggal dan berkantor.
Ibu Kota tidak harus menjadi kota perekonomian terbesar di negaranya. Beberapa contoh Negara besar seperti Amerika Serikat, Australia dan Brazil ibukotanya bukanlah di kota teramai atau kota terbesar.
Amerika Serikat beribukota di Washington DC, kota terbesarnya adalah New York. Australia beribukota di Canbera, kota terbesarnya adalah Sydney. Brazil beribukota di Brasilia, kota terbesarnya adalah Rio de Janeiro.
Pada area regional, negara tetangga kita Malaysia secara bertahap mulai memindahkan ibu kotanya ke Putrajaya, Kota terbesar Malaysia adalah Kuala Lumpur.
Tentu saja, kita juga mengenal Inggris dan Jepang, yang Ibukota Pemerintahan serta pusat bisnis diletakkan di satu kota yang sama: Inggris di London sedangkan Jepang di Tokyo. Dengan fokus ke satu kota saja, koordinasi lebih mudah sehingga perekonomian negara bisa dipacu lebih baik. “ Ya sudah, itu mereka bisa, kita begitu saja.”
Tapi tunggu dulu, unsur yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan tentang luasan wilayah suatu negara yang bersangkutan.
UK dan Jepang tentu saja cocok memiliki sistem ibu kota dengan satu kota utama untuk mengatur segala aspek kenegaraan karena luas wilayahnya yang tidak seluas kita. Cakupan wilayah dan beban Inggris dan Jepang jauh di bawah Indonesia. Kita tidak bisa dibandingkan dengan 2 negara ini, Pulau Great Britain/ Britania Raya tidak lebih luas dari Kalimantan. Sedangkan Pulau Hokaido dan Honsyu Jepang jika disatukan pun masih jauh di bawah luasannya dibanding Pulau Sumatera.
Kita Bukan Inggris atau Jepang -- Negara kita Besar dan Luas dengan 16000 pulau terpisahkan lautan, sebuah tantangan besar. Kita Lebih cocok dibandingkan dengan Australia, Amerika Serikat ataupun Brazil.
-- Sebuah Konsep Pemisahkan Fungsi Kota sebagai Pusat Perekonomian dan Kota sebagai Pusat Pemerintahan --
Apakah Indonesia harus selamanya beribukota di Jakarta? Tentu saja tidak. Kita bisa mulai merancang kota baru untuk dipersiapkan sebagai Ibu Kota yang baru.
Kota Jakarta yang sekarang merupakan evolusi dari Kota yang dulu bernama Batavia, Ibukota Hindia Belanda buatan VOC. Kota Jakarta yang kita kenal sebagai Ibu Kota Negara bisa dibilang simbol Ibu Kota warisan penjajah. Ibu Kota yang sudah tua, dan (untuk saat ini) sudah “lelah”.
Dalam sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali memindahkan sementara Ibu Kota Negaranya ke beberapa kota lain seperti Yogyakarta dan Bukit Tinggi namun kembali lagi ke Jakarta.
Sudah saatnya kita mengkaji, merencanakan serta merancang Ibu Kota baru untuk menjadi Ibu Kota Negara secara permanen. Istilah yang lebih tepat adalah mendirikan Ibu Kota yang baru, bukan “memindahkan”, karena dalam hal ini Jakarta tetap akan menjadi kota Jakarta dan tetap menjadi kota megapolitan yang besar.
anya statusnya saja yang akan menjadi lebih ringan karena hanya akan berstatus Kota Pusat Perekonomian Indonesia. Jakarta tidak ditinggalkan.
Apakah pendirian Ibu Kota yang baru akan merugikan Kota Jakarta? Tentu saja tidak. Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian, pusat hiruk pikuk Negara. Jakarta akan menjadi seperti halnya Kota New York yang merupakan pusat perekonomian Amerika Serikat.
Apakah Kota Jakarta akan diuntungkan dengan Pendirian Ibu Kota Negara di kota yang baru? Iya Jakarta akan diuntungkan. Mengapa?
Karena beban Kota Jakarta akan banyak berkurang, bahkan akan lebih fokus menjadi pusat Ekonomi Indonesia.
Mari kita ambil salah satu contoh kongkrit yaitu kasus demonstrasi dan kemacetan. Dengan berpindahnya kantor Presiden, Kantor Kementerian Negara dan anggota DPR/MPR di kota yang baru, maka saat Ibu Kota yang baru sudah berdiri, nantinya intensitas demonstrasi di Kota Jakarta akan berkurang, kemacetan berkurang.
Jakarta bisa lebih fokus sebagai Kota Pusat kegiatan perekonomian, karena urusan kenegaraan dan administratif pemerintah telah dipindahkan di kota yang baru.
Bagi Kota Jakarta sendiri, saat fungsi Kota Pemerintahan sudah dipisahkan, Jakarta bisa bermetamorfosis sebagai kota Pusat perekonomian yang lebih besar karena semua kebijakan kota akan lebih fokus pada bidang Ekonomi dan Bisnis.
Sebagai Pusat perekonomian yang semakin besar Pendapatan Pajak Daerah akan semakin besar, pembangunan infrastruktur untuk mengatasi masalah kemacetan dan banjir musiman dapat lebih cepat terealisasi.
Membangun Kota Baru sebagai Ibu Kota Pemerintahan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun tidak sebegitu rumitnya juga, semuanya BISA. Syarat dasar yang menjadi pertimbangan perencanaan dan perancangan sebuah kota untuk memenuhi fungsi Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut:
- Memiliki Istana Negara / Istana Kepresidenan
- Memiliki Gedung Kantor Pusat Kementrian/Ministri/Departemen
- Memiliki Gedung DPR / Parlemen
- Memiliki Bandara Udara.
Setelah keempat dasar fungsi kota tersebut terpenuhi, Kantor Kedutaan asing dan kantor pusat perwakilan bisnis akan tumbuh dan mengikuti secara bertahap.
Ibu Kota Negara yang ideal adalah kota yang nyaman dihuni di mana jarang terjadi bencana, infrastruktur memadai, serta tertata dengan rapi, karena Ibu Kota juga harus berperan menjadi beranda rumah saat kita menerima Tamu Negara.
Di mana Ibu Kota yang baru itu? Berikut kandidat calon Ibu Kota Indonesia yang bisa kita kaji bersama:
PALANGKARAYA. Ir. Soekarno pernah merancang Ibukota baru di Kota Palangkaraya. Mengapa Palangkaraya?
Saat itu Palangkaraya secara geografis tepat berada di tengah tengah Indonesia. Tapi saat Orde lama berakhir dan Bung Karno tidak lagi menjadi presiden rencana ini seakan mulai memudar. Kita tidak boleh lupa, Palangkaraya bisa dikaji lagi.
Makasar cukup cocok menjadi Ibu Kota Negara yang baru. Kota Makasar tepat di tengah tengah jalur perlintasan Indonesia. Seorang Menteri dan anggota DPR akan memiliki jangka waktu yang seimbang jika ingin melakukan pilihan perjalanan dinas ke Indonesia bagian barat atau ke Indonesia bagian timur, Makasar tepat di tengah tengahnya.
