[caption caption="pembangkit listrik, sumber energitoday.com"][/caption]
Pemerintahan Jokowi-JK seperti mengejar ketertinggalan dari segi infrastruktur, sehingga program infrastruktur seolah menggeliat dan menemukan momentum. Memang salah satu penggerak perekonomian adalah tersedianya infrastruktur hingga mencapai pelosok. Sering kita jumpai suatu lokasi yang sangat sulit dijangkau, sehingga peneranganpun adalah hal yang mustahil.
Bicara tentang listrik adalah bicara tentang kebutuhan dasar, sehingga pemerintah berencana membangun proyek listrik sebanyak 35.000 MW, selama lima tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Akan tetapi proyek ini seolah mengalami kendala, dan tak tanggung-tanggung, justru kendala yang muncul berasal dari pembantu presiden yang mempertanyakan urgensi perencanaan 35.000 MW. Karena menurut RR, kebutuhan listrik lima tahun kedepan hanya 19.000 MW. Melihat keadaan saat ini, masih banyak desa yang belum dialiri listrik, dan semua provinsi mengalami devisit daya listrik, sehingga penolaka RR tentang proyek listrik 35.000 MW patut dipertanyakan.
Dengan polemik yang ada, dipenghujung tahun 2015, sudah berapa yang sudah dicapai, apakah masih berkutat diwacana ataukah sudah ada progres kearah 35.000 MW? Kita berharap pemerintah dapat merealisasikan janjinya, dan tidak dikotori oleh menteri yang bertindak sebagai pengamat.
Infrastruktur jalan juga merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Jalan trans kalimantan, trans sulawesi, trans papua, jalan tol sumatera, dan juga jalan tol di sulawesi. Sebagian program itu sudah berjalan di tahun 2015, di sumatera, di kalimantan, dan juga di sulawesi.Â
Proyek ini rentan terhenti jika tidak dikerjakan dengan profesional, dan juga dicampuri oleh kepentingan politik yang rakus uang. Kita sering kali disuguhi oleh proyek mangkrak akibat penegak hukum mengendus bau tak sedap di suatu proyek. Dan akibatnya bisa ditebak, maka proyek itu akan menjadi proyek hantu yang tak selesai.
Yang terbaru adalah janji Jokowi untuk menghubungkan semua kabupaten di papua melalui jalur darat, memang diharapkan pada tahun 2018 semua kabupaten di papua terhubung. Tentu rencana ini melegakan, jika selama ini papua banyak yang terisolasi akibat minimnya jalan tembus antar daerah, sehingga harga2 melambung tak terkendali. Tapi juga harapan itu bukan sekedar janji, harus diwujudkan dengan langkah nyata. Masyarakat kalimantan pastilah berharap, janji presiden ke tanah papua, juga akan dilakukan dikalimantan. Kalimantan, pulau yang sangat luas dan masih banyak desa terpencil yang sulit diakses, karena akses pada umumnya melalui sungai, dan sangat beresiko.
Mengimplementasikan keinginan pemerintah untuk swasembada pangan tidak serta merta bisa terlaksana. Salah satu upaya mewujudkannya adalah tersedianya air untuk petanian. Untuk memenuhi itu, maka pembangunan waduk merupakan solusi, akan tetapi bukanlah solusi instan. Tahun 2016 ini, pemerintakan Jokowi-JK seolah berburu dengan waktu, sehingga kerja keras untuk mewujudkan pembangunan waduk bisa terealisasu. Wilayah NTT dan sulawesi menjadi fokus utama pembangunan waduk. Terkhusus NTT, daerah ini adalah daerah kering, sehingga air adalah barang yang langka disebagian NTT. Dengan dibangunnya waduk maka masyarakat NTT akan semakin merasakan bahwa negara kita adalah negara kaya dan juga pemimpinnya adalah pemimpin yang kaya hati.
Pembangunan pariwisata juga menjadi perhatian, pada saat meko maritim dan sumber daya RR baru dilantik, dia melontarkan rencana tentang periwisata danau toba. RR mengatakan, pemerintah akan menjadikan danau toba menjadi "monaco"nya asia. Pernyataan RR membuat masyarakat di sumatera utara banyak yang blingsatan. Harapannya begitu tinggi, akan tetapi seperti biasa RR hanya melontarkan rencana saja, dan sejauh ini belum ada langkah dan tanda-tanda rencana itu akan diwujudkan. Pariwisata di danau toba tidakbisadibangun dengan hanya dengan wacana. Pariwisata danau toba, harus dimulai dari akses menuju danau toba, jika aksesnya mudah dan cepat maka pariwisata akan mengalami peningkatan. Periwisata di papua juga menjadi perhatian, telebih setelah presiden bertahun baru di papua.
Rencana pemerintahan  Jokowi-JK sangat banyak dan sangat menyentuh persoalan dasar yang selama ini selalu dibiarkan, dengan memberi subsidi besar-besaran. Subsidi yang selama ini diberikan sangat memanjakan, terutama yang di pulau jawa. Saat ini subsidi dikurangi, dan dialihkan ke pembangunan infratruktur. Kita berharap pembangunan itu tidak lagi menjadi ajang mengambil untung para pejabat dan politikus. Semoga negara kita menjadi negara mandiri di segala bidang....
