Tidak ada kata lain, kecuali hanya nrimo atau menerima apa danya bilamana kita berada di suatu tempat yang dikunjungi. Menikmati dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal lebih bijak daripa hanya menggerutu, resah, gelisah yang hanya mengurangi energi positif yang sudah terhimpun.
Demikian halnya tatkala penulis berkunjung di beberapa lokasi di Pulau Papua, Indonesia Bagian Timur terutama ketika berada di Biak, Timika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura (Sentani), dan Wamena (Jayawijaya) -- hampir semuanya sama dalam hal melangsungkan giat komunikasi via internet. Kecuali di Kota Jayapura, akses internet lebih lancar walaupun kadang juga mengalami lemot sinyal.
Dampak atas kelemotan ini barang tentu maklum mengingat modernisasi memang perlu dipahami sekaligus disadari berproses dimulai dari pusat-pusat kota besar kemudian menuju kota-kota yang relatif kecil atau jauh dari pusat pemerintahan. Begitulah gambaran proses perkembangan sejak negara kita merdeka hingga lengsernya ordebaru, dan di awal-awal era reformasi berjalan.
Semenjak kepemimpinan nasional di bawah Presiden Jokowi (2014) perubahan mulai nampak, terutama dengan asumsinya bahwa infrastruktur yang buruk berakibat pada tingginya biaya ekonomi. Kenaikan biaya transportasi dengan dalih infrastruktur yang buruk bisa memicu kenaikan harga bahan pokok. Hal ini sangat terasa terutama di daerah-daerah pelosok di wilayah Indonesia.
Atas dasar asumsi tersebut, pembangunan Jawa sentris atau hanya memerhatikan kota-kota besar di wilayah Indonesia bagian barat yang membuahkan dikotomi selanjutnya dialihkan melalui semboyan "membangun dari pinggiran" dengan menggenjot pembangunan infrastruktut di bagian timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berkait hal tersebut, Jalan Perbatasan Papua dengan total panjang 1.098,2 kilometer, telah ditangani hingga tahun 2016 sepanjang 884,3 kilometer. Sedangkan tahun 2017 dibangun 8 kilometer jalan baru, sehingga hingga akhir tahun 2017 ditargetkan 892,3 kilometer sudah tembus.
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur di NTT meliputi pembangunan bendungan untuk irigasi, jalan raya, bandara dan pelabuhan laut. Jalan lingkar luar perbatasan atau dikenal dengan istilah "Sabuk Merah" mencapai 177 kilometer. Juga pembangunan Pos Lintas Batas Luar Negeri dibangun fisiknya. [Selengkapnya, di sini]
Barang tentu titik berat pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi) itu tidaklah berdiri sendiri. Pembangunan di bidang lainnya pun tidak lepas untuk turut serta menunjang seperti ketersediaan energi listrik, penerapan program BBM Satu Harga, bahkan hingga bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat juga dilakukan dalam rangka pembangunan lintas sektoral.
Tak terkecuali sebagai bagian yang perlu mendapat perhatian tentunya berkait infrastruktur  bidang telekomunikasi sehingga hal ini akan banyak membantu khususnya ikut memperlancar segala kegiatan maupun koordinasi dan memudahkan konektivitas antarelemen sehingga terbangun kolaborasi menuju dinamika untuk kemajuan bersama.
Berada di kawasan timur negeri ini, khususnya di Papua sangat terasa sekali perbedaannya dibanding ketika kita berada di kawasan barat, Jawa, Sumatera, Bali dan sekitarnya di mana ketersediaan fasilitas maupun sarana untuk mengakses informasi sangat terjamin. Pemanfaatan teknologi informasi terkini dapat berlangsung optimal dengan tersedianya beragam operator swasta bidang telekomunikasi, tinggal pilih.
Apalagi di era digital seperti saat ini, pilihan untuk melakukan koneksi via medium internet telah menjadi bagian sehari-hari mengingat efisensi dan efektivitasnya dalam melancarkan komunikasi dan berbagi informasi sehingga bilamana pemerataan akses bisa menyebar ke seluruh pelosok negeri -- pastinya banyak nilai tambah yang dapat dipetik.
