Awal bulan Februari ini tidak akan pernah terlupakan bagi Kementerian Pariwisata. Tanggal 6 Februari 2015, Jero Wacik sebagai bekas menterinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK untuk kasus di Kemenbudpar (sekarang Kemenpar). Di hari yang sama Direktur Perfilman, Armein Firmansyah dicopot dari jabatannya oleh menteri yang baru karena skandal Berlinale. Sepintas kedua peristiwa ini seperti kebetulan saja, tapi sebenarnya sama sekali bukan. Kemenbudpar telah dijadikan ‘training field’ untuk menggangsir uang anggaran oleh JW, dan AF merupakan salah satu bukti hasil didikan sistem koruptif yang dirancang oleh JW tersebut.
Lingkaran Setan di Kementerian
[caption id="attachment_369108" align="aligncenter" width="521" caption="dok.pribadi"][/caption]
Akhir 2004 JW mulai menduduki kursi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Ia orang baru sama sekali di bidang ini dan belum memiliki kaki tangan yang dapat diandalkan untuk ‘menyisihkan’ anggaran. Karena itu JW membawa serta Buntje Harbunangin, adik iparnya, menjadi staf ahli menteri dengan tugas utama untuk memetakan potensi anggaran yang dapat dimainkan dan sekaligus mencari personel untuk melaksanakannya.
Proses ini dimulai dengan mengangkat Ukus Kuswara menjadi Direktur Perfilman dan mempercayakan permainan anggaran di bawah kendali Ukus. Tidak heran bila karir Ukus melesat sangat cepat menjadi Irjen Kemenbudpar dan kemudian Dirjen NBSF yang membawahi film lalu terakhir menjadi Sekjen Kemenbudpar yang mengelola anggaran kementerian secara keseluruhan. Sungguh perjalanan karier yang menunjukkan fungsi Ukus untuk mengamankan (Irjen) dan mengelola (Dirjen dan Sekjen) permainan secara menyeluruh.
Duet Ukus dan Buntje kemudian merekrut kawan lama Ukus, Ahman Sya dan Armein Firmansyah. Ahman Sya ditaruh menjadi Dirjen NBSF menggantikan Ukus sendiri dan Armein menjadi Direktur Perfilman menggantikan Syamsul Lussa yang sulit diajak kerjasama dalam permainan Ukus-Buntje.
Untuk memuluskan dan menyamarkan permainan, Ukus merekrut beberapa perusahaan Event Organizer yang dapat 'disetir' oleh Ukus. Perusahaan-perusahaan itu diantaranya PT Patih Indo Convex, PT Karma Wi Bangga, PT Fokus Konvesindo, PT Stuppa, PT Baroka Lima Zahra dan PT Sasana Kreativa. Empat perusahaan yang pertama milik Wiendu Nuryanti yang kelak oleh JW dijadikan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. PT Baroka milik kawan lama Ukus dan PT Sasana milik Rudy Sanyoto, partner Ukus dalam merancang kebijakan kementerian dan penggelembungan harga.
Perusahaan-perusahaan EO ini dijadikan pemenang proyek promosi film melalui rekayasa tender secara bergiliran. Harga pagu proyek digelembungkan dan ditetapkan oleh Ukus. Peserta tender lain yang tentu bisa memberikan harga lebih rendah akan didiskualifikasi dengan alasan administratif. Dari nilai proyek tersebut, 20% disisihkan untuk kas JW melalui Buntje. Jatah JW ini sudah seperti ketentuan resmi sehingga dibicarakan terbuka kepada perusahaan pemenang tender. Dari sisa anggara 80% setelah jatah JW, Ukus dan tim di bawahnya mengatur mark up harga item per item sehingga bisa menyisihkan lagi sekitar 30%-40% untuk dibagi bersama. Rencana anggaran yang seharusnya disiapkan oleh peserta tender, sepenuhnya dibuat oleh tim Ukus untuk calon pemenang. Mark-up terbesar dilakukan pada item pengadaan tiket pesawat dan uang saku delegasi.
Untuk tiket pesawat, mereka bekerjasama dengan Wiendu Nuryanti melalui travel biro milik Wiendu, Patih Indo Permai di Jl. Brawijaya Jakarta. Untuk uang saku peserta, sebagian disunat sekitar 40% sebagian lagi diambil bulat-bulat. Karena itulah tidak mengherankan bila dalam rencana rombongan Berlinale kemarin terdapat nama-nama asing yang ikut. “Peserta asing” tersebut adalah adik Ukus, pacar-pacar Ukus dan Armein, sopir, staf EO, dan istri bos EO. Mereka sudah senang dapat fasilitas jalan-jalan gratis sehingga hak uang saku mereka sebagai peserta delegasi bisa diambil utuh oleh Ukus cs. KPK dan auditor dapat bekerjasama dengan insan film untuk mengidentifikasi ‘peserta asing’ ini pada setiap keberangkatan delegasi Indonesia ke festival film dalam 10 tahun terakhir.
Oktober 2011 SBY merombak Kemenbudpar menjadi Kemenparekraf dan menempatkan Kebudayaan di bawah Kemdiknas sehingga menjadi Kemdikbud. Karena film berda di wilayah kebudayaan, maka JW bergerak cepat dengan menempatkan Wiendu menjadi wakil Mendikbud bidang kebudayaan. JW tidak mau melepaskan permainan anggaran film meskipun bidang tersebut sudah dipindahkan ke kementerian lain. Sementara itu JW justru dipindah SBY menjadi Menteri ESDM, ladang baru yang jauh lebih subur dan hijau. Sesuai dengan fungsinya, Buntje diajak serta oleh JW pindah ke ESDM untuk kembali menjadi operator JW.
Skandal Mobil Film Keliling
[caption id="attachment_369103" align="aligncenter" width="358" caption="Mobil Film Keliling dok.pri"]
Kiprah Wiendu di Kemdikbud semakin menjadi. Anggaran besar yang dimiliki Kemdikbud menjadi tambang emas bagi Wiendu. Baru duduk jadi Wamen, Wiendu sudah merancang proyek Mobil Bioskop Keliling bekerjasama dengan Rudy Sanyoto yang merancang spesifikasinya. Tidak mengherankan bila spek mobil bioskop keliling itu diharuskan menggunakan proyektor 35mm yang sudah tidak dipakai lagi di seluruh dunia. Dengan spek itu Rudy akan dapat menyisihkan sekurangnya 200 jt per unit untuk pengadaan proyektor yang bisa dia peroleh dengan harga besi kiloan.
[caption id="attachment_369114" align="aligncenter" width="270" caption="Rudy Sanyoto tempo.co"]
Rencana besar Rudy dengan proyektor 35 mm ini adalah menghidupkan kembali laboratorium film miliknya, PT. Inter Studio yang sudah sekarat karena perkembangan teknologi digital. Dengan proyektor 35mm Pemerintah akan terpaksa mencetak kopi film di Inter Studio untuk memasok keperluan mobil bioskop tersebut. Sudah terbayang biaya konversi film digital ke 35 mm sebesar Rp 350 juta per judul ditambah biaya cetak kopi Rp 15 juta per kopi x 20 kopi untuk memasok 20 mobil bioskop tahap I. Rencana ini berjalan kurang mulus walaupun 20 mobil pertama sudah terealisasi dengan proyektor 35mm. Beberapa pejabat Kemdikbud menentang penggunaan proyektor 35mm dan memilih proyektor digital yang lebih praktis dan efisien.
Wiendu yang diharapkan akan memveto protes pejabat Kemdikbud tersebut terpaksa tiarap karena kasus tender perusahaannya di Kemdikbud mulai terkuak dan dilaporkan oleh Irjen Haryono Umar yang ex wakil ketua KPK ke KPK. Saat ini 20 set proyektor 35mm yang telah terpasang itu mangkrak menjadi besi tua, namun Rudy sudah berhasil menarik sekurangnya Rp 4 milyar uang anggaran dari pengadaannya. Jumlah yang tidak sedikit bila dikontribusikan oleh Pemerintah untuk mendukung sekolah film di Indonesia.
Setelah kepindahan JW ke Kementerian ESDM ternyata permainan anggaran di Kemenparekraf oleh Ukus cs tidak berhenti tapi berubah pola. Dengan menteri baru Marie Pangestu, Ukus merekrut Firman Bintang, ketua PPFI merangkap anggota LSF, menjadi aktor antagonis yang terus-menerus menyerang kebijakan Menteri. Pada saat Ibu menteri pusing dengan serangan Firman melalui corong media Bintang Film miliknya dan beberapa media lain yang dikontrolnya, Ukus hadir menenangkan dan mengusulkan solusi praktis untuk menjinakkan Firman Bintang kepada Ibu Menteri dengan memberikan proyek dan fasilitas kepada Firman Bintang.
Sejak saat itu Firman ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pelaksana Festival Film Indonesia (FFI) dan bekerja sama dengan EO rekanan Ukus. Bahkan setelah Badan Perfilman Indonesia (BPI) dibentuk sesusai perintah UU, Ukus cs masih berusaha menyerahkan proyek FFI kepada Firman, namun usaha ini gagal karena Ibu menteri tidak setuju. Kedekatan dan kolusi Ukus dengan Firman terlihat nyata ketika Firman beserta istri dan putrinya dimasukkan sebagai peserta delegasi Indonesia ke American Film Market di Los Angeles tahun lalu. Istri dan putri Firman yang tidak ada urusan dengan perfilman Indonesia dibiayai oleh negara untuk pelesir ke Amerika sebagai duta perfilman Indonesia.
Apakah KPK akan diam saja dengan ini semua? Atau KPK hanya fokus mengusut JW saja karena punya nilai berita yang tinggi? Apakah KPK akan membiarkan saja Perfilman Indonesia yang telah ikut serta mendukung KPK dengan produksi film Anti Korupsi dizalimi sedemikian lama oleh pejabat-pejabat korup? Penetapan JW sebagai tersangka dalam kasus di Kemenbudpar dan terungkapnya skandal Berlinale sebenarnya secara kronologis merupakan awal dan akhir perjalanan panjang korupsi dalam kebijakan anggaran untuk Perfilman Indonesia.
Bila KPK hanya mengejar JW dan tidak mengungkap tuntas permainan anggaran ini sampai ke pihak-pihak swasta yang berperan, maka skandal Berlinale hanya akan menjadi jeda sesat bagi permainan ini. Insan perfilman Indonesia hanya berharap semoga skandal Berlinale menjadi permainan terakhir sehingga Perfilman Indonesia dapat merasakan manfaat nyata dari anggaran pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat.
