Perang Total Memberantas Buta Aksara

Target Indonesia untuk menurunkan angka buta aksara dari 12,88 juta orang (8,07 persen) menjadi 7,7 juta orang (lima persen) pada tahun 2009 terancam gagal karena ada indikasi terjadi "perebutan" warga belajar antara perguruan tinggi, dinas pendidikan dan LSM setempat di lapangan. 

Belum lagi melihat data BPS 2006, angka buta aksara penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas adalah 12.881.080 orang atau sekitar 8,07 persen. 

Pemerintah dengan berbagai upaya menargetkan angka penduduk buta aksara turun 5 persen menjadi sekitar 6,5 persen dan pada 2015 menjadi sekitar 2 persen. Analisa sederhananya menandaskan bahwa masih adanya penduduk buta aksara disinyalir memberi kontribusi terhadap kurang suksesnya program wajib belajar. 

Pasalnya, orang tua yang buta aksara memiliki kecenderungan tidak menyekolahkan anaknya. Kalaupun sekolah, mereka banyak yang mengulang kelas bahkan putus sekolah, yang berpotensi besar untuk kembali membuat anak buta aksara. Apalagi, jika anak- anak itu lalu tidak mendapat layanan pendidikan yang baik di sekolah. 

Untuk itulah, pendidikan luar sekolah memberi kelengkapan instrumen yang tidak didapatkan di sekolah karena keterbatasan akses belajar bagi sebagian warga. Oleh karenanya, eksistensi pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar, dan sarana prasarana lainnya yang mendukung pemberantasan buta aksara menjadi mutlah untuk diperhatikan. 

Manajemen Pendidikan Keaksaraan Selain itu, buta aksara memberi kontribusi terhadap rendahnya HDI (human development index, indeks pembangunan manusia) kita. Jika jumlah buta aksara tinggi, HDI kita rendah. Padahal, peningkatan melek aksara akan menambah kemampuan masyarakat untuk turut dalam pembuatan keputusan-keputusan pembangunan. Karena itu, diperlukan intensifikasi program terobosan pemberantasan buta aksara. 

Di sisi yang lain, potongan masalah lainnya yang menjadikan program pembedaryaan bukan sebagai program berkelanjutan tetapi sekadar berorientasi proyek dan sesaat. Simpulan singkatnya, masalah datang bukan dari warga belajar, namun dari kelompok-kelompok pemberdaya seperti PT, dinas pendidikan, dan LSM. Entah sampai kapan permasalahan buta aksara menyelimuti masyarakat kita. 

Mungkin di satu sisi kita bangga betapa banyak kelompok masyarakat yang sadar akan pengentasan keaksaraan, namun di sisi lain tanpa persepsi yang setara dan manajemen yang matang jangan harap target penurunan buta aksara akan terjadi. Rencana Ibu Ani Yudhoyono yang menjadi penggagas dialog tentang buta Aksara di forum UNESCO patut diacungi jempol. 

Fokus pesan dari pertemuan tersebut adalah  memotivasi anak untuk membaca karena mengajari anak membaca harus dengan keinginan dan motivasi. Dengan tema "Menjangkau yang Tidak Dapat Dijangkau atau 'To Reach The Unreach'" mengindikasikan pemerintah  sudah memiliki inisiatif untuk bergerak dalam skala global, namun belum lokal. 

Problem tutor yang kurang profesional, warga belajar yang sering jenuh, dan faktor-faktor daerah yang berbeda-beda membuat kita harus berpikir untuk menemukan inovasi baru dalam menunjang institusi untuk mengentaskan cara berpikir yang usang (konvensional). 

Dari pengalaman penulis di lapangan, ada semacam jarak antara tutor dengan warga belajar dikarenakan perbedaan bahasa (Laporan PPL PLS 2005), oleh karenanya tutor hanya menjadi mediator antara penduduk yang bisa calistung (baca, tulis, hitung) dengan warga belajar. Jadi, tutor memang tak sepenuhnya bergerak karena keterbatasan bahasa yang dimiliki tutor.