Jejak Langkah Patriotisme di Bumi Gorontalo

10 Oktober 2011 08:30:23 Dibaca :

Patriotisme berasal dari kata “Patriot”, yang artinya adalah: pecinta dan pembela tanah air. Sedangkan Patriotisme maksudnya adalah semangat cinta tanah air. Pengertian Patriotisme adalah sikap untuk selalu mencintai atau membela tanah air, seorang pejuang sejati, pejuang bangsa yang mempunyai semangat, sikap dan perilaku cinta tanah air, dimana ia sudi mengorbankan segala-galanya bahkan jiwa sekalipun demi kemajuan, kejayaan dan kemakmuran tanah air.
Dalam sejumlah literatur dan referensi sejarah menunjukkan bahwa daerah Gorontalo tidak pernah sepi dari gerakan patriotisme dalam melawan penjajahan dimulai dari masa kolonialisme Belanda, masa pergerakan, masa pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Tidak berhenti sampai disitu, gerakan patriotisme terus berlanjut sampai masa pembangunan. Melalui tulisan ini diharapkan, semangat patriotisme tersebut senantiasa bergelora dalam relung sanubari setiap warga Gorontalo dan dapat diwariskan secara turun temurun kepada generasi mendatang.
Masa penjajahan Belanda
Masuknya Belanda ke Gorontalo melalui jalur wilayah kekuasaan kerajaan Ternate. Pada tahun 1678 pertama kali diadakan kontrak dengan raja Gorontalo, agar Gorontalo tunduk pada kekuasaan Beanda yang berkedudukan di Ternate. Pada tahun 1705 Belanda telah dapat mendirikan sebuah kantor dagang di Gorontalo. Dari sinilah, kekuasan Belanda atas daratan Gorontalo resmi dimulai.
Dalam masa pendudukan Belanda tercatat ada 3 peristiwa patriotisme yang menonjol di Gorontalo yaitu Perang Padang, Perang Panipi serta perlawanan Olabu dan Tamuu. Pada tahun 1678 Gubernur VOC di Ternate R.Padbrugge mengajukan kontrak kepada raja Biya, raja Gorontalo.Namun kontrak tersebut tidak diikuti oleh raja Biya dan rakyat Gorontalo. Hal ini menyebabkan Padburugge pada tahun 1681 memutuskan untuk menyerang Gorontalo dan menyebabkan pecahnya perang Padang (Padengo). Dalam perang tersebut, kubu padang dapat direbut oleh Belanda. Para tokoh Gorontalo dalam perang Padang ditangkap dan diasingkan. Raja Biya dibuang ke Ceylon.Isnaeni diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Sedangkan kapitan laut dan Ilato tidak diketahui keberadaanya.
Kegiatan pungutan yang dilakukan Belanda secara paksa kepada rakyat serta usaha merubah sistem kerajaan menjadi distrik menjadi pemicu terjadinya perang panipi. Pada tahun 1872 Raja Bobihu, raja Panipi memimpin rakyat untuk melakukan perlawanan. Namun beliau bersama empat tokoh yang lain ditangkap dan dibuang ke Gowa, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1874 perang panipi meletus lagi setelah raja Bobihu kembali ke Gorontalo. Pada perang kedua ini, Raja Bobihu tertembak dan gugur dalam pertempuran. Berakhirlah perang dan kekuasaan jatuh ke tangan Belanda.
Di Sumalata terdapat dua tokoh masyarakat yang sangat disegani yaitu Olabu dan Tamuu. Keduanya sangat anti terhadap sistem perpajakan yang diterapkan oleh VOC. Pada tahun 1899 terjadi pemukulan pekerja tambang emas maskapai north celebes di Sumalata oleh seorang pegawai kolonial. Pemukulan ini menjadi awal perjuangan Olabu dan Tamuu untuk melakukan perlawanan terhadapVOC. Namun akhirnya keduanya dapat ditangkap oleh Belanda. Olabu diasingkan ke Sawahlunto dan Tamuu diasingkan ke Pontianak.
Sejumlah raja di beberapa kerajaan yang bediri di wilayah Gorontalo juga melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Raja Eyato, raja Gorontalo di utara memerintah tahun 1673-1674. Di masa pemerintahannya, terjadi dua kali perang yaitu pada tahun 1674 melawan kerajaan Ternate yang dibantu oleh Belanda dan tahun 1677 melawan Belanda. Raja Eyato ditangkap Belanda saat diundang berunding di atas kapal Belanda yang berlabuh di Sungai Bone dan diasingkan ke Ceylon. Raja Botutihe, raja Gorontalo di selatan memerintah tahun 1728-1755. Saat itu Belanda mulai memperkuat kedudukannya di Gorontalo dengan menempatkan aparat-aparatnya. Raja Botutihe berusaha pula memperkuat kerajaannya dengan menempatkan ibukota kerajaan di lokasi strategis, mendirikan bantayo poboide, masjid kerajaan dan perumahan para pembesar istana. Dengan jalan inilah, beliau menjalankan siasat halus menentang masuknya Belanda ke Gorontalo. Raja Iskandar Monoarfa adalah raja Gorontalo di Selatan. Selama masa pemerintahannya, kontrak-kontrak yang dilakukan Belanda selalu ditentang. Atas sikapnya itu, beliau ditangkap dua kali yaitu tahun 1758 dan 1777 serta diasingkan ke Ternate.
Perlawanan para raja di Wilayah Gorontalo terhadap kontrak yang dibuat Belanda terus berlanjut. Raja Abdurrahman adalah raja Limboto di utara. Selama masa pemerintahannya, semua kontrak yang diajukan Belanda selalu ditolak. Akibatnya dua kali beliau dibebastugaskan dari jabatannya sebagai raja yaitu tahun 1826 dan 1831.Walaupun demikian beliau tetap bersikap keras terhadap Belanda sehingga pada tahun 1855 beliau ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Raja Bumulo II sebagai raja Gorontalo di selatan pada tahun 1831 ditangkap belanda dan diasingkan ke Minahasa karena menentang pelaksanaan kontrak. Raja Wartabone sebagai raja Suwawa pada tahun 1849 menentang kontrak yang sedang berjalan. Raja Mustapa sebagai raja Boalemo pada tahun 1855 dibebastugaskan dari jabatannya karena tidak menjalankan kontrak belanda.
Pada tahun 1858, rakyat kerajaan Atinggola dibawah pimpinan raja Ahiya melakukan perlawanan tehadap belanda oleh karena status kerajaan Atinggola dialihkan menjadi bentuk distrik. Pada tahun 1860 raja Arus Bone I sebagai raja suwawa menolak pendirian perusahaan tambang emas Belanda di Moloti. Pada tahun 1885 raja Arus Bone II menolak penanaman kopi di Sinandaha. Pada tahun 1886 raja Tangahu menolak tawaran pemberian gaji oleh pemerintah Belanda.
Masa Pergerakan
Sejak kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908 di pulau Jawa, maka mulai muncul berbagai organisasi sosial dan politik di Gorontalo. Diawali dengan pendirian organisasi Sinar Budi yang dipelopori oleh Husain Katili, Saleha Mina dan Patihedu Monoarfa. Sinar Budi bertujuan untuk menghimpun seluruh rakyat Gorontalo dalam satu wadah perjuangan sebagaimana yang terjadi di puau Jawa. Sarikat Islam (SI) lahir di Gorontalo dibidani oleh Karel Panamo dan Jusuf Sabah. Ditandai dengan kedatangan tokoh SI pusat H.O.S. Cokroaminoto ke Gorontalo pada 1923. SI berjuang dengan mendirikan sekolah, asrama dan media massa. Muhammadiyah Gorontalo didirikan oleh Jusuf Otoluwa dan berhasil mengundang sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Junus Anis ke Gorontalo pada 1928. Muhammadiyah telah mendirikan sekolah/madrasah mulai dari tingkat dasar sampai lanjutan atas, masjid, dan pusat-pusat kesehatan rakyat di berbagai ranting di daerah Gorontalo. Nahdhatul Ulama (NU) berdiri di Gorontalo pada tahun 1935 atas inisiatif Salim Bin Djindan. NU Gorontalo juga mendirikan sejumlah sekolah dan taman pengajian pada ranting-rantingnya. Partai Indonesia (Partindo) cabang Gorontalo didirikan oleh Nani Wartabone dan rekan-rekan. Mereka pernah mengadakan rapat umum yang menghadirkan tokoh partindo pusat Mr.Ishak Cokrohadisuryo. Pada tahun 1937, Abdullah Djibran bersama sejumlah tokoh lainnya mendirikan cabang Partai Arab Indonesia (PAI) di Gorontalo. PAI mendirikan madrasah Alfatah dan gerakan kepanduan hizbul Arab Indonesia.
Seperti di daerah lain di Indonesia, para pemuda Gorontalo juga mendirikan sejumlah organisasi kepemudaan. Pada 15 Mei 1928, para pelajar Gorontalo yang bersekolah di Tondano mendirikan organisasi yang diberi nama Jong Gorontalo. Para pelajar asal Gorontalo yang belajar di sekolah OSVIA Makassar berinisiatif mendirikan Jong Islamieten Bond cabang Gorontalo. Terpilih sebagai ketua JIB Gorontalo Djafar Arbie. Sewaktu JIB Gorontalo menghadiri konferensi JIB di Yogyakarta, salah seorang anggota delegasi Gorontalo Marie Olii mendapat julukan Sriandi dari Sulawesi. Di Gorontalo berdiri pula Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). KBI cabang Gorontalo didirikan oleh Drajat. Bersama dengan Husain Laiya, mereka melatih para pemuda Gorontalo di bidang kepanduan. Pada tahun 1930 Naim Mooduto membentuk kesebelasan bond Gorontalo.
Pada bulan Mei 1939 di pulau Jawa berdiri organisasi Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang memperjuangkan konsep “Indonesia berparlemen”. Pada Oktober 1939 dibentuk pula GAPI di Gorontalo, yang beranggotakan seluruh organisasi yang ada di Gorontalo. GAPI mengadakan rapat umum pertama dengan salah satu oratornya adalah Kusno Danupoyo.
Peristiwa Patriotik 23 Januari 1942
Pada tahun 1941 pemerintah Belanda merencanakan pembumi hangusan segala aset di daerah jajahan termasuk di daerah Gorontalo apabila terjadi serbuan Jepang. Rencana ini diketahui oleh seorang wanita yang bernama Saripa Rahman Hala, yang sehari-hari bertugas selaku penyelidik pada pemerintahan Belanda. Dilandasi semangat nasionalisme, Saripa Rahman Hala membocorkan informasi ini kepada O.Kaharu dan ahmad Hipy dan diteruskan ke Kusno Danupoyo.
Dalam menghadapi rencana Belanda tersebut, dilangsungkan rapat rahasia di kediaman Kusno Danupoyo. Hasilnya dibentuk komite duabelas sebagai wadah perjuangan. Komite ini terdiri atas Nani Wartabone (Ketua), Kusno Danupoyo (Wakil ketua), Oe.H. Buluati (Sekretaris), A.R.Ointoe (Wakil sekretaris), beranggotakan: Usman Monorfa, Usman Hadju, Usman Tumu, A.G.Usu, M.Sugondo, R.M.Danuwatio, Sagaf Alhasni dan Hasan Badjeber.
Tanggal 23 Januari 1942 dilaksanakan perebutan kekuasaan dari tangan penjajah Belanda dengan menangkap 15 orang anggota pemerintah Belanda di Gorontalo. Pada saat itu dengan dipimpin oleh Nani Wartabone dinaikkan dan dikibarkan bendera Merah Putih sebagai bukti bahwa daerah Gorontalo telah merdeka. Untuk melaksanakan pemerintahan yang ditinggalkan Belanda dibentuk pucuk pimpinan pemerintahan Gorontalo (PPPG) yang terdiri dari 12 orang anggota komite duabelas dibawah pimpinan Nani Watabone.
Berita tentang peristiwa 23 Januari dan berdirinya PPPG di Gorontalo, disebarkan ke daerah di sekitarGorontalo dengan maksud guna membangkitkan semangat perjuangan rakyat di daerah tersebut untuk meraih kemerdekaan. Diutuslah Muhammad Tahir ke Banggai, Ismail Komda ke Ampana, Dai Wartabone ke Una-una dan Ibrahim Usman ke Toli-Toli.
Masa Pendudukan Jepang
Jepang masuk ke Gorontalo pada Februari 1942. Mereka mulai memperkuat kedudukannya pada bulan Maret 1942 dengan mengibarkan bendera Hinomaru berdampingan dengan sang saka merah putih. Pada bulan Juni 1942 pemerintahan Gorontalo yang merdeka, diambil alih oleh Jepang.
Selama pendudukan Jepang tercatat sebuah peristiwa patritoik yaitu perlawanan Ali Palalu dan Kasim pada bulan Maret 1943. Perlawanan mereka terkait dengan aturan Jepang yang mewajibkan menanam kapas dan melarang membawa beras dari satu desa ke desa yang lain. Dalam peristiwa tersebut, beberapa orang polisi Jepang tewas. Ali Palalu dan Kasim beserta teman-temannya ditangkap dan dihukum pancung.
Pada 9 September 1945 pemerintah Jepang di Gorontalo menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintahan Goontalo dibawah pimpinan Nani Wartabone, ditandai dengan penurunan bendera Hinomaru dan penaikan bendera sang saka merah puth.
Masa Kemerdekaan
Beberapa hari setelah penyerahan kekuasan Jepang, tentara sekutu tiba di Manado. Ikut serta dalam rombongan tersebut, NICA yang bertugas menyelidiki tawanan-tawanan Belanda. Berita kedatangan NICA ini, diketahui oleh pimpinan pemerintahan daerah Gorontalo. Oleh karenanya pada 5 November 1945 didirikan suatu badan yang bernama dewan nasional. Hasil keputusan dewan nasional yang terkenal dengan ”putusan dharma dua” yaitu bahwa pemerintahan di Gorontalo adalah bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan bahwa pemerintahan di Gorontalo dipimpin oleh seorang kepala daerah. Putusan ini hendak menegaskan bahwa rakyat Gorontalo menolak masuknya NICA sebagai bagian dari Belanda yang ingin menegakkan kembali pemerintah kolonial.
Pada November 1945, tentara NICA masuk ke Gorontalo dengan membonceng tentara Sekutu yang dipimpin Mayor Wilson. Salah satu peristiwa patriotik rakyat Gorontalo dalam menentang NICA adalah penyerangan tangsi NICA di kota Gorontalo. Pada Desember 1945 Yusuf Yunus bersama pasukan bawah tanah mengadakan serangan ke asrama NICA. Mereka menyamar menjadi penjual ikan. Sebelum maksud mereka untuk membongkar gudang senjata teraksana, pihak NICA telah melihat mereka dan melakukan penembakan. Yusuf Yunus dan anggota pasukan yang lain berhasil meloloskan diri akan tetapi Harun Honggo tertembak dan gugur di tempat.
Sebagai wujud nyata rakyat Gorontalo untuk menentang kembali pejajahan maka pada tahun 1946 berdiri organisasi yang bernama Gerakan Kebangsaan Indonesia (Gerkindo) dan diketuai oleh Abdulah Uno. Pada tahun 1947 berdiri organisasi yang bernama Gerakan Pemuda Indonesia (Gerpindo) dengan tujuan yang sama. Di antara pemuda yang menjadi aktivis Gerpindo adalah G.Bokings dan Az.Hippy.
Pada tahun 1946 berdiri Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat. Para tokoh Gorontalo yang duduk sebagai anggota parlemen NIT menuntut pembubaran NIT karena tidak sesuai dengan semangat konstitusi NKRI. Tercatat ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Ayuba Wartabone sebagai wakil dari Gorontalo: ”Rakyat Gorontalo sekali ke Yogya tetap ke Yogya, sekali merdeka tetap merdeka”.
Pada tahun 1958 terjadi peristiwa PERMESTA di Sulawesi Utara. Mereka menyiarkan pernyataan bahwa bergabung dengan gerakan PRRI di Padang. Mereka juga meminta Nani wartabone agar bergabung dengan PERMESTA. Akan tetapi usaha ini gagal, bahkan Nani Wartabone melakukan perlawanan dengan jalan bergerilya di rimba Suwawa, sehingga pasukan yang beliau pimpin dikenal sebagai pasukan rimba. Pada Mei 1958 batalion 512 Brawijaya tiba di Gorontalo dibawah pimpinan Mayor Agus Prasmono. Mereka mengadakan pembersihan PERMESTA yang ada di Gorontalo. Operasi ini berjalan lancar karena mendapat dukngan rakyat. Bahkan anggota detasemen I ini banyak putra Gorontalo, diantaranya Kapten Piola Isa sebagai komandan detasemen I batalyon 512.
Pada tahun 1964 terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno mengeluarkan intruksi yang diberi nama DWIKORA. Untuk mendukung operasi tersebut, Angkatan Udara mengerahkan pesawat B-25 Mitchel, UF-1 Albatros, C-130 Hercules, TU-16. Dalam operasi ini, seorang tokoh Gorontalo ikut terlibat yaitu Letkol Pnb Djalaludin Tantu. Beliau menerbangkan pesawat C-130 Hercules dengan nomor T-1307. Pesawat yang diterbangkan oleh Letkol Pnb Djalaludin Tantu ini membawa pasukan PGT berjumlah 47 orang dipimpin Letkol Udara Sugiri Sukani, yang akan diterjunkan di daerah perbatasan. Pesawat kehilangan kontak dan dinyatakan hilang. Seluruh penumpangnya dinyatakan gugur, termasuk Letkol Pnb Djalaludin Tantu dan Letkol Udara Sugiri Sukani. Untuk mengenang perjuangannya, nama Djalaludin Tantu diabadikan sebagai nama bandara di Gorontalo.
Dalam masa peralihan dari orde lama dan orde baru, para pelajar dan mahasiswa Indonesia bergabung dalam angkatan 1966 menuntut TRITURA. Perjuangan Angkatan 66, berlaku dalam suka duka, dalam pahit manis perjuangan. Banyak resiko yang ditempuh, mulai dari sekedar penderitaan kekurangan makan, tekanan dan siksaan fisik, sampai pada kematian. Banyak korban tewas dalam perjuangan panjang menegakkan Ode Baru. Dalam aksi tanggal 24 Februari 1966 di Jakarta, gugur dua orang pejuang Angkatan 66, yakni Zubaedah (PII/KAPPI), dan Arief Rahman Hakim (HMI/KAMI). Selain itu di sejumlah daerah terdapat pejuang angkatan 66 yang gugur diantaranya Yusuf Hasiru, asal Gorontalo dan Dicky Oroh (Kedunya Pelajar di Manado) gugur tanggal 31 Maret 1966. Untuk mengenang perjuangannya, nama Yusuf Hasiru diabadikan sebagai nama jalan di kota Gorontalo.
Masa Pembangunan
Pada masa pembangunan, patriotisme tidak lagi berwujud perlawanan bersenjata melawan kolonialisme, tetapi sudah berbentuk perlawanan terhadap kebodohan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan. Semangat patriotisme tersebut tercermin dalam berbagai sektor pembangunan.
Di bidang pendidikan, sejarah mencatat jejak langkah patriotisme terjadi sewaktu berdirinya IKIP Negeri Manado cabang Gorontalo. Pada akhir tahun 1971,caretaker rektor IKIP Negeri Manado mengeluarkan instruksi bahwa mulai tahun 1972 IKIP Negeri Manado cabang Gorontalo tidak diperkenankan menerima mahasiswa baru dan dinyatakan phasing out (penutupan secara bertahap). Instruksi ini segara disusul dengan diterbitkannya SK nomor 269/I/1972 tanggal 27 Oktober 1972. Instruksi ini ibarat petir di siang bolong, jelas menimbulkan kepanikan di kalangan civitas akademika karena terkait dengan hidup dan matinya lembaga. Berbagai pihak internal maupun eksternal kampus berusaha berjuang agar IKIP Manado Cabang Gorontalo tetap eksis. Perjuangan membuahkan hasil dengan dikeluarkannya SK Rektor IKIP Manado nomor:951/I/1975 tentang pencabutan SK phassing out. IKIP Manado Cabang Gorontalo diizinkan untuk menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 1976.
Pada tahun 1980 terjadi lagi phassing out kedua, dimana dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1980, IKIP Manado Cabang Gorontalo harus ditutup. Bahkan senat IKIP Manado berencana menjadikan IKIP Manado cabang Gorontalo menjadi Fakultas Pendidikan Lingkungan hidup. Menghadapi hal ini, maka pimpinan lembaga dan seluruh civitas akademika beserta pemerintah daerah kota dan kabupaten Gorontalo terus melakukan upaya perjuangan di pusat. Akhirnya pemerintah pusat menyetujui perubahan status IKIP Manado cabang Gorontalo menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sam Ratulangi di Gorontalo terhitung mulai 7 September 1982. Selanjutnya seiring perkembangan dan tuntutan zaman, maka FKIP Unsrat berubah status menjadi STKIP Gorontalo pada 1993, selanjutnya beralih status menjadi IKIP Negeri Gorontalo pada 2001 dan akhirnya menjadi Universitas Negeri Gorontalo pada 2004. Dalam setiap periode perubahannya, tentunya terdapat perjuangan dari seluruh elemen kampus, pemerintah daerah dan rakyat Gorontalo.
Dalam perjuangan untuk mewujudkan berdirinya provinsi Gorontalo, juga terdapat semangat patriotisme dari rakyat Gorontalo. Dimulai dari saat deklarasi provinsi Gorontalo pada 23 Januari 2000, sidang pleno DPRD Sulut pada 12 Februari 2000, persetujuan pemerintah provinsi Sulut pada 15 Februari 2000, pertemuan dengan ketua DPR-RI dan komisi II pada 17 Februari 2000, kunjungan komisi II DPR ke Gorontalo pada 9 Maret 2000, kunjungan pansus DPR ke Gorontalo pada oktober 2000, kunjungan tim independen DPOD ke Gorontalo pada 17 November 2000, serta kunjungan Mendagri ke Gorontalo pada 2 Desember 2000. Puncaknya adalah pada 5 Desember 2000 dalam sidang paripurna DPR-RI. Dalam pandangan akhirnya, seluruh fraksi DPR menyetujui RUU pembentukan provinsi Gorontalo menjadi Undang-undang. Pimpinan sidang mengetukkan palunya tanda provinsi Gorontalo resmi berdiri dan menjadi provinsi Indonesia yang ke 32. Sungguh suatu perjuangan yang tidak singkat, yang membutuhkan waktu 317 hari.
Perjuangan pembentukan provinsi Gorontalo didasari semangat untuk mengerahkan seluruh upaya dan kemampuan guna menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan potensi kesadaran untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan dalam NKRI yang berdasarkan pacasila dan UUD 1945. Perjuangan ini bisa berhasil oleh karena kerja kolektif seluruh elemen masyarakat gorontalo diantaranya yang tergabung dalam Presnas P2G dan KP3G serta merupakan kelanjutan dari perjuangan sebelumnya. Pada era tahun 1960an, sejumlah tokoh Gorontalo pernah merintis pembentukan provinsi gorontalo, namun belum berhasil akibat minimnya kalangan terpelajar pada waktu itu.
Jejak langkah patriotisme rakyat Gorontalo ini harus diabadikan agar bisa dikenang dan dipelajari oleh generasi muda. Beberapa strategi yang bisa dilakukan pemerintah diantaranya memperbanyak buku sejarah lokal Gorontalo, membuat film dokumenter, mencetak foto para pejuang untuk dipajang di sekolah dan lembaga pemerintah, mempertahankan bangunan-bagunan yang memiliki nilai historis, membangun sebuah museum yang mendokumentasikan seluruh perjuangan rakyat Gorontalo dan memberi nama jalan dengan nama tokoh pejuang Gorontalo.Momentum 69 tahun peristiwa pariotik 23 januari 1942 dan satu dasawarsa propinsi Gorontalo bisa dijadikan awalan yang baik untuk membumikan jejak langkah patriotisme rakyat Gorontalo.Selamat hari patriotik!

isman jusuf

/ismanjusuf

Dosen di Universitas Negeri Gorontalo. S1 dari Fakultas Kedokteran UGM. S2 dari Fakultas Kedokteran UGM PPDS Saraf. Saat ini sedang melanjutkan S3 di Universitas Airlangga program studi ilmu Kesehatan
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?