Dalam kurun waktu 8 tahun, ada 10 krisis politik yang terjadi pada 7 negara. Kejadian tersebut menyerupai keadaan tahun 1992-1999, walaupun sedikit tinggi dalam perhitungan. Negara-negara yang mengalami krisis tersebut adalah Ekuador, Paraguay, Peru, Argentina, Venezuela, Bolivia, dan Nikaragua. Bolivia mengalam 2 kali krisis politik dan Ekuador 3 kali. Dibandingkan dalam periode sebelumnya, pelaksanaan pemecatan tidak menjadi sumber krisis dalam periode ini. Hanya ada 2 upaya pemecataan yaitu Paraguay (2002) terhadap Presiden Luis Gonzales Macchi, serta Ekuador (2004), terhadap Presiden Lucio Gutierrez. Namun kedua upaya pemecatan tersebut gagal.
Pada krisis politik Ekuador untuk pertama dan kedua kalinya (Januari 2000 dan April 2005), Presiden Jamin Mahuad dan Gutierrez, dalam hal ini mengalami tekanan publik dan aksi massa. Pada krisis yang ketiga (Maret, 2007) dalam pemilu selanjutnya, mayoritas legislator (57 dari 100) kehilangan kursi mereka. Presiden Ekuador Rafael Correa mencapai tujuannya dan kemudian mengisi kekosongan kursi itu dengan orang-orang yang dikehendakinya.
Krisis di Paraguay (Mei 200o), ditandai dengan kudeta militer yang dipimpin Jenderal Lino Oviedo. Kudeta tersebtu gagal karena tekanan dari Amerika Serikat dan Brazil, yang keduanya sama-sama mencemaskan ada perpecahan. Krisis politik di Peru (November 2000) menyebabkan lengsernya Presiden Fujimori (dia lalu pergi ke Jepang dan menyatakan pengunduran dirinya, tetapi Konggres menolak dan kemudian menyatakan yang bersangkutan tidak lagi mampu menjalankan tugasnya). Presiden Argentina de la Rua mengundurkan diri (Desember 2001) sesudah kekcauan massa, dan seperti di Ekuador (1997), Argentina mempunyai 5 Presiden yang silih berganti menjabat dalam 2 bulan. Krisis di Venezuela (April, 2002), akibat kudeta militer yang gagal (yang mana kudeta ini didukung oleh Amerika Serikat) terhadap Presiden Hugo Chavez, yang diikuti dengan aksi massa (yang mendukung dan yang menentang Chavez).
Di Bolivia, 2 orang Presiden telah mengundurkan diri hampir berturut-turut: Gonzalo Sanchez de Losada (Oktober, 2003) dan Carlos Mesa (Juni, 2005). Presiden de Losada mengundurkan diri 4 minggu setelah terjadinya konflik antara aparat keamanan dan demonstran, dan Wakil Presiden Mesa dilantik menjadi penggantinya. Hampir 2 tahun berikutnya, Presiden Mesa mengundurkan diri setelah mendapatkan kecaman dalam serangkaian aksi massa. Tak seperti di Ekuador dan Argentina, di mana Presiden pengganti ditunjuk dari kalangan partai politik yang berkonflik, Bolivia menunjuk Eduardo Rodriguez, Ketua Mahkamah Agung, untuk memangku jabatan sementara Presiden.
Terakhir, di Nikaragua, Presiden Enrique Bolanos memperoleh serangan dari persekutuan bekas presiden sebelumnya, Daniel Ortega dan Arnoldo Aleman, yang pada Januari 2005 menggalang opini untuk mengubah konstitusi guna memperlemah kekuasaan Presiden, dan mendorong dibentuknya suatu komisi penyelidikan untuk menghapus kekekabalan hukum Presiden dan memeriksa dugaan penyalahgunaan anggaran negara. Krisis berakhir di bulan Oktober, saat tercapai kesepakatan untuk menunda perubahan UUD di bulan Januari dan menunda penghapusan kekebalan hukum Presiden.
Dapat disimpulkan adanya karakter dalam 9 krisis politik tersebut: krisisi diikuti dengan tindakan demokratis minimalis, atau menggantinya dengan proses serupa yang lain. Memperhatikan kasus Peru, kejatuhan rezim otoriter diikuti dengan pemilu, seperti yang terjadi pascakudeta tahun 1992. Hanya 2 diantara krisis politik itu yang ditandai dengan upaya kudeta militer (Paraguay, Mei 2000 dan Venezuela, April 2002) dan keduanya gagal. Diantara krisis itu, terdapat satu hal di Ekuador (2007) yang mengancam posisi Presiden dan 6 krisis yang lain diikuti dengan pemecatan Presiden. Bahkan, 2 diantara 3 kejadian krisis olitik tersebut Presiden berhasil mempertahankan jabatan (Paraguay, 2000 dan Nikaragua, 2005), yang menggugurkan anggapan aksi massa akan efektif. Krisis yang ketiga (Venezulea, 2002), berlangsung secara berbeda: kekuatan aksi massa baik yang mendukung maupun menentang Presiden terjadi, kegagalan kudeta karena koalisi domestik yang mempertahankan Presiden untuk mencegah krisis politik dan turunnya campur tangan asing.
Diantara kebanyakan krisis politik dalam periode ini, 7 diantaranya (antara lain Paraguay, Venezuela, dan Nikaragua), aksi massa menjadi penentu. Seperti pernah ditulis oleh Times, di seluruh kawasan Amerika Latin, “8 orang Presiden telah berhasil dipecat atau mengundurkan diri dalam tuntutan publik yang tak terduga sejak tahun 2000.”
