FEATURED

"Reshuffle" Kabinet Itu Berbahaya bagi Jokowi

20 Juli 2015 14:48:35 Diperbarui: 04 Januari 2017 04:47:49 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :
"Reshuffle" Kabinet Itu Berbahaya bagi Jokowi
Sumber gambar: kompas.com

Saya ini bukan pengamat politik, apalagi pemain politik. Jauh sekali, saya ini cuma rakyat jelata yang kebetulan pensiunan PNS rendahan. Namun, hiruk-pikuk wacana reshuffle kabinet telah berhasil mengusik pikiran saya sejak awal. Setiap ada tulisan di Kompasiana mengenai isu reshuffle ini kalau sempat selalu saya komentari agar reshuffle itu tidak terjadi. Barangkali saya bukan satu-satunya yang kurang setuju dengan wacana reshuffle ini.

Beruntung ternyata reshuffle ini tidak terjadi sampai hari ini. Banyak isu yang tidak jelas sumbernya. Ada yang mengatakan reshuffle akan dilakukan sebelum lebaran. Ada pula yang mengatakan setelah lebaran untuk memberikan kesempatan bagi para menteri mengadakan open house. Ada yang kabarnya meminta menteri ini harus dicopot dan digantikan dengan tokoh anu.

Berbahaya

Pascalebaran ini kembali ramai dibicarakan tentang reshuffle kabinet ini. Banyak pengamat yang memprediksi pelaksanaannya tinggal menunggu waktu saja.

Berbagai alasan perlunya reshuffle kabinet telah banyak diungkapkan, mulai menteri yang dianggap melecehkan Presiden, kinerja menteri yang buruk, sampai pada pertumbuhan ekonomi yang merosot. Entah yang mana yang paling dominan, namun perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah dimulai sejak zaman presiden sebelumnya.

Coba saja lihat grafik pertumbuhan ekonomi yang trennya sudah bergerak turun dari tahun 2011. Bahkan Agus Martowardojo mengatakan ekonomi Indonesia tidaklah buruk. "Saat ini di antara negara anggota G20, tiga negara yang paling baik pertumbuhan ekonominya adalah India, China, dan Indonesia," begitu katanya di detikfinance. Jadi alasan pertumbuhan ekonomi yang rendah sebagai dasar pengusulan reshuffle kabinet sebenarnya tak bisa secara mutlak diterima. 

Namun, syukurlah Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa yang lebih penting adalah masalah ekonomi ketimbang masalah reshuffle. Ini diucapkannya di Jakarta Convention Center beberapa waktu yang lalu, seperti yang diberitakan Sindonews

Tentu bisa saja masalah ekonomi ini bermuara pada reshuffle kabinet, namun bukan merupakan keharusan. Ada alternatif lain selain melakukan reshuffle, misalnya membentuk sebuah tim adhoc yang memberikan masukan kepada menteri terkait.

Menurut pendapat saya, Jokowi akan berada pada posisi "bahaya" bila melakukan reshuffle kabinet. Memang kabinet sekarang ini dibentuk Jokowi berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk partai pendukung. Namun, ketika itu Jokowi masih bisa memberikan tekanan pada idealismenya sehingga tekanan partai pendukung masih dapat diatasi selain partai pendukung juga masih malu-malu memperebutkan kekuasaan eksekutif.

Saya membayangkan, bila sekarang Jokowi menjalankan reshuffle, pertahanannya akan bobol. Sekali melakukan reshuffle, maka kemungkinan besar akan diikuti reshuffle-reshuffle berikutnya. Karena semua pihak yang merasa berjasa pada keterpilihannya menjadi presiden akan menuntut jatah kursi menteri. Tentu saja ini akan membuat pemerintahannya tidak stabil. Alih-alih melaksanakan Nawacita, malah akan disibukkan dengan bagi-bagi kekuasaan.

Ini Menteri yang Harus Diganti

Pergantian menteri belum tentu dapat menyelesaikan persoalan yang ada dengan seketika. Para menteri yang ada sekarang ini adalah orang pilihan. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang sukses di dunia kerja mereka. Sebelum terpilih sebagai menteri, tentulah mereka telah dipertimbangkan dari berbagai sisi. Kalaupun ada menteri yang kinerjanya kurang memuaskan, sebaiknya diberikan arahan secara jelas.

Memang mereka bukan dari kalangan birokrat. Tapi bukankah mereka dibantu oleh pejabat-pejabat yang mengerti birokrasi seperti sekretaris jenderal, para direktur jenderal, dan inspektur jenderal yang berpengalaman di bidang masing-masing. Kinerja kementerian tentu adalah akibat campur tangan mereka juga.

Kalaupun ada menteri yang hendak diganti, gantilah menteri dengan kriteria berikut:

  • Menteri yang melakukan tindak pidana korupsi.
  • Menteri yang melakukan tindak pidana lainnya.
  • Menteri yang meninggal dunia.
  • Menteri yang berhalangan tetap.
  • Menteri yang mengundurkan diri.

Banyak Rongrongan

Selama pemerintahan Jokowi yang belum sampai setahun, saya merasakan ada banyak rongrongan. Entah ada benang merahnya atau tidak, banyak kejadian-kejadian yang menghebohkan. 

Kejadian-kejadian ini tercatat dalam ingatan saya. Misalnya adanya kebakaran gedung bertingkat dan kebakaran bandara. Maraknya kasus pembegalan di berbagai lokasi. Masalah adanya beras plastik. Dan terakhir adalah kasus Tolikara. Yang terakhir ini menjadi trending topic dan sangat mengguncang.

Mengapa Jokowi Harus Didukung

Indonesia sudah memilih Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah presiden kita; presiden dari semua warga negara Indonesia. 

(... tulisan ini belum selesai, masih sedikit lagi. Cuma keburu capek langsung dipublish, nanti diedit lagi ... hehe)

Sangun Perwira

/irwanad

Bukan maksudku memusuhimu. Kalaupun berbeda pandangan, aku hanya mencoba melihatnya dari sisi yang lain.
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana

Featured Article