Kecelakaan di Sukabumi, Satu dari Sekian Bus yang Tidak Layak Jalan

Masyarakat kembali dikejutkan dengan kecelakaan transportasi yang melibatkan sebuah bus yang membawa rombongan wisata dengan rute Bogor menuju lokasi arung jeram di Cikidang sekitar pukul 12.00 WIB, Sabtu 8 September 2018 yang lalu. 

Hingga kini tercatat 21 orang tewas dalam kecelakaan itu serta melukai belasan orang lainnya dan sedang dirawat dirumah sakit terdekat. Hingga saat ini belum disebutkan penyebab jelas kecelakaan yang melibatkan bus yang mengangkut 31 karyawan PT Catur Putra Raya Bogor untuk tujuan wisata. 

Namun beberapa penyebab sudah tersiar dimana bus yang mengalami kecelakaan sudah tidak melakukan uji kir selama 2 tahun ( sejak tahun 2016). 

Selain itu jumlah penumpang yang seharusnya diangkut didalam bus juga mengalami kelebihan dimana menurut buku KIR yang ada seharusnya bus hanya mengangkut sejumlah 32 penumpang, tetapi ketika di periksa kembali ada 38 penumpang ditambah satu supir menjadi 39 orang didalam bus. Yang artinya ada kelebihan 7 orang yang belum diketahui jelas oleh pihak yang berwajib statusnya naik dimana.

Terlepas dari misteri penyebab kecelakaan yang sampai saat ini masih dinvestigasi pihak yang berwewenang, kejadian bus yang mengalami kecelakaan dan ternyata tidak melalui uji KIR ternyata sering sekali terjadi. 

Kecelakaan yang menimpa bus di sukabumi beberapa hari lalu hanyalah satu dari ratusan bus yang ada dijalanan saat ini, tetapi tidak seharusnya dioperasikan berhubung tidak layak jalan.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa bus yang tidak layak jalan masih lolos di jalanan dan digunakan sebagai transportasi publik? Bukankah moda transportasi yang dipergunakan oleh umum dan menyangkut keselamatan banyak orang harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah?

Tampak kendaraan antar kota antar provinsi tengah melakukan uji kir.(Foto: Arief Setiadi/Koran SINDO)

Secara tegas sebenarnya melalui Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) jelas menekankan tentang Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan, sudah jelas diatur dalam Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB). 

Pada pasal 53 ayat satu UU LLAJ, uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Lalu pada pasal 2, pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji.

Tapi ternyata aturan yang ada belum cukup untuk membuat para pemilik, pengelola dan operator angkutan umum untuk menaati segala aspek-aspek penting yang harus dipenuhi demi kelaikan jenis transportasi umum yang digunakan. 

Kesadaran mereka akan pentingnya segala hal yang sudah dipersyaratkan untuk diperhatikan masih minim, sehingga sering sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang bisa mengakibatkan korban jiwa. Keselamatan penumpang harusnya menjadi prioritas utama dalam dunia transportasi.