Topik PPDB Kota Bandung masih menjadi bahasan terhangat beberapa hari terakhir ini, selain dari kemenangan Kroasia yang mengantarkannya ke final piala dunia.
Topik ini juga memanas di beberapa grup, sebab tentu, ada begitu banyak orang tua di Bandung yang merasa amat kecewa karena anak-anak mereka tak mampu bersekolah di tempat yang sudah mereka idam-idamkan.
Jika membaca pelbagai laman berita, nampaknya kita mesti setuju bahwa sekolah-sekolah tidak semuanya siap dengan sistem zonasi ini. Bukan soal kedekatan secara jarak, namun lebih pada kesiapan daya tampung. Pada aturan PPDB 2018 yang saya terima (diberikan dengan suka hati oleh seorang teman baik), disebutkan bahwa paling sedikit sekolah harus memiliki tiga (3) rombongan kelas dan paling banyak 36 rombongan belajar dari 3 tingkatan (per angkatan 12 kelas).
Paling mencolok yang terjadi, adalah ketimpangan antara jumlah pendaftar untuk tingkat SMP, dengan jumlah sekolah yang tersedia. Dari jumlah kursi sebanyak 16.760, jumlah pendaftar adalah sebanyak 39.680 siswa, artinya ada sekitar 22 ribu yang tidak diterima di sekolah negeri maupun swasta. Kadisdik kota Bandung sendiri sudah berjanji akan membantu penyaluran para siswa tersebut.
Mengapa ini bisa terjadi, ternyata celahnya ada di Pemkot Bandung yang tidak memiliki data terbaru lulusan SD per tahun di tiap wilayah. Padahal data per wilayah ini mutlak dibutuhkan sebab PPDB memakai aturan zonasi. Artinya, pemetaan wilayah belum maksimal dilakukan, sementara aturan sudah dilaksanakan.
Dari semua jalur tersebut, sebanyak 90 % diperuntukkan untuk zona di dalam wilayah, dan 10 % dari luar wilayah. Jadi kembali lagi ke analogi saya kemarin, jika situ rumahnya di Ngamprah KBB, jangan harap bisa daftar ke SMA 2 Bandung, kecuali situ punya NHUN sangat tinggi sehingga bisa masuk kuota 5% atau prestasi keren sehingga bisa masuk kuota 5% lagi.
Sebanyak 90% kuota untuk zona wilayah ini terbagi antara semua jalur peserta didik di atas (sebaran terbanyak 40 % untuk jalur NHUN). Batasan wilayah adalah jarak terdekat 35 meter sampai jarak terjauh 5,9 Km. Agak membingungkan untuk jarak terdekat, sebab 35 meter itu dekat sekali, tidak semua sekolah berbatasan langsung dengan permukiman penduduk sedekat itu.
Jika Anda pusing membaca tulisan saya sampai di sini, percayalah bahwa saya juga. Namun semakin membaca banyak, semakin saya sadar masyarakat sedang dipersiapkan untuk sebuah perubahan besar. Para orang tua yang tadinya menargetkan anak-anak mereka untuk selalu melanjutkan pendidikan ke sekolah favorit, kini mesti bersiap menghadapi kenyataan anak-anak mereka terpaksa bersekolah di sekolah biasa saja, tanpa ekskul cheerleader dan debating club.
Kekurangan pasti masih ada, namanya juga sebuah perubahan. Tak serta merta langsung mulus seperti jalan tol yang baru dibangun di Sulawesi. Apalagi, sistem zonasi tak hanya membuat dinas pendidikan kewalahan, namun juga pemerintah kota, yang harus mendukung dengan data akurat. Tercatat ada 700 keluhan mengenai PPDB yang disampaikan ke disdik kota Bandung. Sebuah pelajaran penting bagi pelaksanaan tahun-tahun selanjutnya.
Sampai di sini, saya harus mengucapkan turut prihatin kepada semua orang tua yang sudah berjuang mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah idaman, dan terpaksa harus bersabar dengan hasil yang tak selalu sesuai dengan harapan.
