Pada hari Senin, 27 September 2010, saya berkesempatan menghadiri Seminar Nasional: “Rekonstruksi Paradigma Social Forestry menuju Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan” di kampus Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Acara seminar ini diselenggarakan dalam rangkaian acara ‘Tribute to Prof. Dr. Ir Hasanu Simon’, seorang Guru Besar Ilmu Perencanaan Hutan di Fahutan, UGM. Beliau – yang namanya sudah tak asing lagi di jagad kehutanan Indonesia – telah mencapai jenjang tertinggi pengabdian sebagai akademisi, yaitu purna tugas.
Tulisan saya ini mencoba merangkum pemikiran beliau yang tertuang dalam naskah pidato purna tugas-nya. Semoga bermanfaat.
Mengawali pidatonya, Prof. Simon memaparkan sejarah pengelolaan hutan dunia mulai dari Babylonia/Mesopotamia hingga Eropa, di mana pada akhirnya kerusakan hutan harus dialami kedua daerah tersebut akibat timber management yang tidak disertai keberhasilan system permudaan kembali hutan. Bahkan akhirnya Babylonia harus menjadi padang pasir yang gersang akibat kerusakan hutan tersebut. Merangkai pemaparan mengenai sejarah pengelolaan hutan, Prof. Simon menjelaskan pula mengenai perkembangan ilmu dan pendidikan kehutanan, mulai dari luar negeri hingga secara umum di Indonesia. Berbagai sekolah/diklat kehutanan mulai dari jaman VOC dijelaskan, hingga berujung pada lahirnya UGM dan IPB sebagai dua universitas tertua yang telah mempunyai jurusan Kehutanan di dalamnya. Sayangnya di kemudian hari lulusan dari dua universitas ini terkotak-kotak dalam almamaterisme yang kuat.
Mengapa hutan Indonesia hancur? Bayangkan saja, dalam waktu hanya 25 tahun saja, hutan tropis basah di luar Jawa seluas lebih dari 100 juta hektar rusak! Menurut Prof. Simon ini dikarenakan kualitas rimbawan yang rendah, dan kualitas rimbawan tersebut karena kualitas dosen-dosennya yang kurang baik pula. Ternyata, Prof. Simon menjelaskan bahwa pada awal-awal pendidikan ilmu kehutanan di UGM maupun IPB, diasuh oleh dosen-dosen yang sebenarnya hanyalah guru sekolah pendidikan atas. Mengapa? Karena memang saat itu tidak ada orang! Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas lulusan awal UGM dan IPB, padahal para lulusan itulah yang mengelola kehutanan Indonesia hingga tahun 2000.
Lantas, bagaimana sesungguhnya seharusnya seorang rimbawan itu? Menurut Prof. Simon, rimbawan Indonesia perlu dan mutlak menguasai enam ilmu dasar kehutanan sebagai acuan dalam mengelola hutan Indonesia al: Ilmu Ukur Kayu, Metoda Inventore Hutan, Sistem-Sistem Silvikultur, Eksploitasi Hasil Hutan, Tata Hutan dan Ilmu Perhitungan Etat. Hancurnya hutan Indonesia salah satunya disebabkan karena para rimbawannya tidak menguasai hakikat/roh/jiwa dari ke-enam ilmu dasar tersebut.
Setelah mengkritik pengelolaan hutan di Indonesia, di akhir pidatonya, Prof. Simon menyumbangkan pemikiran mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan pembangunan hutan nasional yang berkelanjutan al:
1.Pembentukan undang-undang kehutanan baru yang menganut paradigm social forestry, dan dengan sendirinya menitikberatkan kepentingan daerah sesuai dengan undang-undang otonomi daerah
2.Depolitisasi pengelolaan hutan di semua tingkat, mulai dari Departemen sampai tingkat distrik, dengan menekankan perlunya menempatkan ‘the right man in the right place’.
3.Perlu disusun rencana pembangunan hutan yang bersifat terpadu (integrated), bottom up, menyeluruh (holistic), dan secara akademik dapat dipertanggungjawabkan.
4.Pembinaan SDM kehutanan yang professional, dan dilandasi oleh jiwa rimbawan, kejujuran dan etos kerja yang kuat
Demikian rangkuman dari pidato purna tugas Sang Profesor, semoga keterbatasan saya dalam membuat resume tidak menyebabkan pesan dalam pidato tersebut tersampaikan dengan pemahaman yang keliru. Selamat kepada Prof. Hasanu Simon, jayalah Hutan Indonesia…