Mohon tunggu...
Imam Prasetyo
Imam Prasetyo Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Saya muslim

Selanjutnya

Tutup

Politik

Well, Kalau Begitu Atjeh Kita 'Lepas' Saja

15 April 2013   08:48 Diperbarui: 24 Juni 2015   15:10 463
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ribut dan keonaran yang ditimbulkan oleh aktifitas rumah tangga di provinsi NAD ternyata malah terjadi diluar kampung serambi Mekkah ini. Bukan di dalam rumah beralaskan berjuta-juta kilo liter gas alam nan menggiurkan banyak orang. Bab kekayaan ini tidak perlu disangkal pula karena sejarah membuktikan pesawat terbang pertama kali yang mampu dibeli republik ini adalah setoran daerah Atjeh kepada pusat.

Ada beberapa pendapat yang mengagumkan, seperti sudut pandang yang dipakai oleh Sdr. Black Horse dengan mengaitkannya dengan usaha USA mempreteli RI dengan poin-poin yang tertera di MoU antara pemerintah dengan GAM di Helsinki tahun 2005. Mempreteli? Menggelikan juga sih upaya ini jika benar opini yang dimaksud bertujuan mengurangi daya remote pusat kepada NAD kelak.

Namun, politik selalu tidak bisa dikalkulasi dengan angka-angka matematis. Politik selalu menawarkan tumpangan kepada pihak-pihak yang vested interest terhadap tujuannya. Nah, sepertinya NAD menjadi bis AKAP yang full music dan full reclining seats serta menawarkan sebuah perjalanan berwisata dengan level relaksasi yang tinggi. Pemandangan yang menyejukkan mata dan menjanjikan destinasi yang menawan.

Peperangan bersenjata yang tragis antara TNI/Polri dengan GAM dan khabarnya dipenuhi kontak senjata dan korban yang cukup banyak setidaknya menjadi panduan bagi kita semua bahwa Atjeh semestinya diperlakukan sama dengan provinsi-provinsi lain.

Atau memang jika memang sudah tidak berniat untuk 'mengurus' provinsi dengan kekhususan ini lebih baik dihentikan saja? Ya sudah, lakukanlah  referendum seperti Timor Timur dulu, sehingga kita bisa mendapatkan figur sebenarnya dari masyarakat yang berada di sana dan kita yang diluar rumah mereka juga bisa tahu persis apa yang seharusnya terjadi dan dilakukan. Ketimbang (kita)merasa lebih tahu daripada mereka yang mendiami disana bukan?

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun