BLSM Membantu (Makin Memiskinkan) Rakyat Miskin

Pemerintah akan menggelontorkan dana bantuan langsung tunai senilai Rp 25,6 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada 1 April mendatang.

Demikian berita yang ditayangkan situs voanews.com pada 15 Maret 2012.  Dana tersebut akan diberikan kepada 18,5 juta rumah tangga miskin atau sekitar 74 juta jiwa. Jumlah ini kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono setara dengan 30 persen masyarakat miskin terbawah.

Bantuan langsung tunai ini menurut Agung akan diberikan sebesar Rp 150 ribu per keluarga selama sembilan bulan. Dana akan disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos di seluruh Indonesia. Pemerintah juga akan memberikan bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) ke-13. Selama ini bantuan raskin diberikan selama 12 bulan.

Jumlah penerima raskin juga dinaikkan dari 17,5 juta rumah tangga menjadi 18,5 juta rumah tangga miskin.  Data yang digunakan untuk pemberian bantuan ini adalah dari Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilakukan Kementerian Sosial.

"Ada paket bantuan langsung sementara masyarakat namanya BLSM. Paketnya Rp 150 ribu per bulan selama 9 bulan. Diberikan dalam bentuk kupon dibayar 3 bulan sekali melalui kantor pos. Pendataan penyaluran raskin, tiap keluarga 15 kilogram per bulan selama setahun itu tiap keluarga sangat miskin. Rumah tangga miskin yang jumlahnya 17,5 juta tetapi karena sekarang menghadapi BBM ini diperluas menjadi 18,5 juta rumah tangga sasaran," jelas Agung Laksono.

Bbantuan kepada masyarakat kurang mampu sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini tidak akan menghilangkan bantuan yang sudah ada yang selama ini diberikan pemerintah seperti beasiswa untuk masyarakat miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik dari Indonesia Coruption Watch (ICW), Ade Irawan, menilai pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sangat rawan korupsi. Pemberian bantuan langsung tunai itu sangat tidak efektif karena banyak salah sasaran seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ketika pemerintah memberikan bantuan yang sama kepada masyarakat kurang mampu pasca kenaikan BBM.

Program pemberian BLSM ini sebenarnya, dalam pandangan saya, mengulangi "kesalahan" fatal pemerintah. BLSM sebenarnya hanya pergantian nama dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terbukti tak mampu memberdayakan rakyat miskin. BLSM yang merupakan "barang yang sama" dengan BLT itu takkan mampu membangkitkan kehidupan rakyat miskin sehingga menjadi lebih berdaya.

Rabu pagi, 21 Maret 2012, di sebuah warung wedangan di sepan sebuah gereja Katolik di Solo, saya berbincang-bincang dengan si pemilik warung, seorang anggota satuan pengamanan (satpam) dan seorang guru SMPN di Solo. Kami memperbincangkan hal ihwal rencana pengucuran BLSM itu.

Menurut anggota satpam itu, BLSM yang dia yakini sama sebangun dengan BLT itu hanya membikin orang miskin makin malas, dan orang yang tak miskin--tapi tak tahu malu--tak segan-segan memiskinkan diri demi mendapatkan uang yang dibagikan cuma-cuma itu.

"Dan untuk apa uang BLT yang sekarang mau berubah jadi BLSM itu? Paling untuk membeli pulsa ponsel," kata anggota satpam itu. Distribusi BLSM dia pastikan rawan manipulasi. Dia merujuk kasus pembagian BLT beberapa waktu lalu di desanya di Klaten.  Pembagian BLT selalu memunculkan kecemburuan sosial.