Semakin Sering Jokowi Melakukan Blunder dalam Pemerintahannya

17 Juli 2017   07:03 Diperbarui: 17 Juli 2017   07:27 300 1 1

Harus diakui bahwa Jokowi memang memiliki Magic yang mampu dalam tanda kutip mengelabui orang banyak. Sosok Sederhana dan humble-nya seorang Jokowi  mampu membuat jutaan orang percaya penuh pada dirinya bahwa Jokowi orang yang lurus selurus-lurusnya.  Atau mungkin juga Jokowi sudah dianggap 100% sebagai Orang yang jujur apa adanya.

Sudah terlalu banyak orang yang amat sangat mengagumi Jokowi sehingga  mereka tidak mampu lagi melihat Jokowi sebagai manusia biasa yang bisa saja melakukan berbagai kesalahan.

Di sisi lain, Jokowi yang paham bahwa dirinya sudah mampu menguasai hampir seluruh partai politik yang ada berikut para elitnya akhirnya membuat Jokowi amat terlalu percaya dirinya sendiri.

Jokowi semakin lama semakin jauh dari sosok yang mau mendengar aspirasi orang banyak.

Semakin lama jurang pemisah antara masyarakat luas dengan Jokowi semakin melebar. Hal ini terjadi karena Lingkaran Istana, Lingkaran Kekuasaan dan semua orang yang ada di sekeliling Jokowi merupakan pihak yang sama yaitu pihak yang sudah merasa sangat nyaman dengan posisinya.

Secara perlahan tapi pasti, mereka semua yang berada dalam lingkaran kekuasaan (apalagi PDIP dan kawan-kawannya)  semakin menjelma menjadi  "Bangunan" Status Quo.

Mereka jugalah yang "membentengi" Jokowi dari  rakyat luas. Benteng itulah yang membuat Jokowi mulai menjadi "agak budeg" pendengarannya dan "agak rabun" penglihatannya.

YANG DIKUATIRKAN RAKYAT SELAMA INI TERHADAP JOKOWI MEMANG MENJADI KENYATAAN

Pada saat Jokowi berhasil memenangkan Pilpres 2014, pada saat itu di hampir seluruh masyarakat luas ada kekuatiran bahwa Jokowi akan menjadi Presiden Boneka dari partainya.  Apalagi Ketum PDIP sudah menyebut Jokowi hanyalah  Petugas Partai.

Faktanya kemudian memang terbukti  berkali-kali bahwa Jokowi tidak berdaya  menghadapi tekanan Partai Penguasa  terutama PDIP dan Nasdem.

Saat pertama yang terjadi dimana Jokowi tidak berdaya pada saat KPK "dihancurkan" oleh PDIP bersama Polri pada tahun 2015. 2 Ketua KPK "dilucuti" dari jabatannya karena berani mengganggu kepentingan PDIP dan orang kuat Polri.

Keadaan yang sama berulang lagi pada saat Pilkada DKI dimana  PDIP bersama Polri melakukan maneuver-manuver yang "Luar Biasa" untuk memenangkan Ahok.  

Bagaimana mungkin terjadi ada kontestan Pilkada yang "diganggu" dengan kasus-kasus hukum tiba-tiba pada saat mereka sedang berkompetisi?

Bagaimana mungkin Ahok yang sudah menjadi Terdakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun bisa dilantik kembali menjadi Gubernur oleh Mendagri (demi kepentingan Pilgub DKI)?

Dan lainnya. Begitu banyak hal-hal aneh yang terjadi dalam Pilkada DKI yang tidak perlu diceritakan lagi karena sudah menjadi rahasia umum.

Kondisi-kondisi tersebut diketahui "keanehannya" oleh Jokowi tetapi memang dirinya tidak punya nyali untuk menghentikannya.

PILKADA DKI SUDAH USAI TETAPI " KERUSAKANNYA" MASIH BERDAMPAK

 Pada saat Pilkada DKI lalu telah terjadi perang besar antara  PDIP dan "sekutunya"  melawan FPI  dan "sekutunya".  Tentu yang termasuk "sekutu"  PDIP saat ini adalah Nasdem, Polri dan lainnya.  

Pilgub DKI sudah usai tetapi perang antara PDIP dan FPI belum selesai.  Habib Rizieq tiba-tiba kena kasus Pornografi yang diduga merupakan rekayasa (berdasarkan pengamatan pakar IT dari ITB).  HRS sudah jadi Tersangka dan menjadi  DPO.

Salah satu "sekutu"  FPI juga kena dampaknya. Hari Tanoe juga tiba-tiba menjadi Tersangka oleh  Kejaksaan Agung (dibaca Nasdem) gara-gara SMS sepele.

Kemudian pakar IT yang menyebut Chat Rizieq sebagai rekayasa tiba-tiba diserang orang di Jalan Tol  dan seterusnya.  Begitu banyak  "hal aneh" kembali terjadi paska Pilgub DKI termasuk tiba-tiba ada label ormas anti Pancasila dan lainnya, kemudian disusul keluarnya Perppu mendadak (tanpa ada factor mendesak) dan lainnya.

Semua itu kembali lagi membuktikan Jokowi tidak mampu berbuat apa-apa bila para penguasa negeri ini melakukan maneuver-manuver yang sesuka hatinya.

KELICIKAN JOKOWI  SEMAKIN LAMA SEMAKIN NAMPAK

Setiap orang tentu berbeda sudut pandangnya tetapi secara pribadi saya melihatnya ataupun menilainya bahwa Jokowi sudah melakukan  beberapa "kelicikan" di dalam memimpin negara ini.

Kelicikan yang pertama terkait BBM.

Betul bahwa Subsidi BBM itu sangat memberatkan Pemerintah.  Presiden SBY dulu tidak pernah berani menaikkan harga BBM (mencabut sebagian subsidi).  Tetapi Jokowi memang berani. Berani disini tentu terkait pada momen yang sangat pas sekali.

2-3 kali SBY menunda kenaikan BBM, Jokowi yang baru dilantik akhirnya berani menaikkan BBM. Masyarakat melihat itu sebagai "keterpaksaan" dan berusaha amat sangat untuk memakluminya.  Sampai disitu Jokowi sedikit aman.

Tak lama kemudian harga minyak dunia turun. Jokowi pun bermanuver menurunkan sedikit harga BBM. Itulah yang akhirnya Jokowi mulai menguasai  "Perasaan" masyarakat luas. Apalagi sosok Jokowi berkemeja putih telah tertancap dalam di benak mayoritas rakyat Indonesia.

Kelicikan Jokowi dalam menaikkan harga BMM  akhirnya dapat dikamuflase dengan membuat BBM jenis baru yang rentang harganya berada antara  Premium dan Pertamax.  Dibuatlah Genre baru dari BBM yaitu Pertalite. Dan masyarakat diberi  3 pilihan dalam menggunakan BBM yang ada.

Pengamatan saya pribadi, fakta yang ada sebenarnya yang namanya Pertalite itu wujud dari Premium yang diberi bumbu sedikit. Pertama muncul saya amati kualitasnya memang jauh diatas Premium. Tetapi setahun belakangan ini  sering saya temui  pom bensin yang kehabisan Premium dan yang tersedia hanya Pertalite dan Pertamax.  Dan anehnya bau Pertalite yang sekarang nyaris sama dengan bau Premium yang biasa saya pakai untuk motor saya.  Hal itulah yang membuat saya menganalisa bahwa sebenarnya Pertalite itu Premium yang dinaikan harganya tetapi diberi  nama yang berbeda.

Kelicikan Kedua Terjadi Pada Proyek-proyek  Mercusuar (Infrastruktur)

Sebenarnya saya setuju-setuju saja  ketika  Jokowi mengutamakan Proyek-proyek Infrastruktur yang pada zaman SBY dipending untuk diselesaikan  oleh Jokowi.  Logikanya dengan infrastruktur yang jauh lebih baik maka arus (lintas) perputaran berbagai komoditi akan lebih lancer dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sayangnya ternyata Proyek-proyek infrastruktur raksasa bukannya ditingkatkan proporsinya dari zaman SBY tetapi dilipat-gandakan berlipat-lipat oleh Jokowi.   Apa maksudnya, apa tujuannya dan apa konsekwensinya?

Jokowi seolah-olah ingin menerbangkan prestasinya setinggi mungkin.  Apakah Jokowi ingin mencatatkan namanya  dalam sejarah sebagai  Presiden Tercepat dalam membangun negeri?  Saya tidak tahu.

Tetapi dengan melipat-gandakan proyek-proyek infrastruktur Raksasa tentu berkorelasi "memanggil" Investor-investor baru.  Dan cukup mengejutkan ternyata Investor-investor itu lebih banyak dari China, berikut  kebijakan membebaskan visa antara Indonesia dan China.

Dampaknya kemudian banyak proyek-proyek infrastruktur yang dimonopoli perusahaan-perusahaan China ( tidak seperti perusahan Jepang dan lainnya, mereka (China)  tidak mau mensubkontraknya pada perusahan local).  Banyak juga masuk pekerja illegal dan lain-lainnya.  Ini  adalah salah satu harga mahal yang harus dibayar  oleh proyek-proyek raksasa tersebut.

Proyek-proyek infrastruktur raksasa yang dikebut Jokowi juga akhirnya menguras keuangan negara. Defisit sudah pasti terjadi.  Jokowi mulai mencari cara menutup Defisit dengan berhutang lebih banyak dan membuat program-program unik seperti Tax Amnesti dan lainnya.

Pinjaman Hutang Luar Negeri yang baru berikut Tax Amnesti ternyata tidak cukup.  Jokowi mulai melirik lagi  "menaikkan pajak" atau tepatnya mencari subsidi mana yang harus dicabut.

Kelicikan Ketiga terjadi Pada Subsidi Silang Yang Tidak Seharusnya Dilakukan.

Berbekal pengalamannya menjadi Gubernur DKI yang berhasil menciptakan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di propinsi DKI, Jokowi  akhirnya ingin menciptakan kartu-kartu  ajaib lainnya untuk Indonesia.

Dalam ilmu Politik yang dilakukan Jokowi-Ahok di Jakarta memang cukup ideal.  KJS dan KJP dibagikan untuk masyarakat miskin (mungkin sekitar 5-10% warga DKI), dananya diambil dari CSR perusahaan-perusahaan besar.

Sekitar 10% warga DKI sangat terbantu, Pemprov DKI tidak rugi, dan para korporat juga tidak merugi karena kepentingan komersialnya di DKI terpenuhi. Jokowi-Ahok pun mendapat kredibilitas yang sangat tinggi dari program KJP-KJS nya.

Tetapi untuk diterapkan ke seluruh Indonesia ini bagaimana? CSR darimana yang bisa didapat?

Saya menganalisa  Jokowi akhirnya melakukan Subsidi Silang dari masyarakat untuk masyarakat.  Kita lihat saja tentang BPJS. Dan yang terakhir adalah Pencabutan subsidi untuk listrik 900W yang berdampak pada sekitar 30 juta keluarga belum mampu.

Ini lucu sekali yang terjadi di lapangan. Beban biaya listrik yang harus dibayar oleh sekitar 25-30 juta pelanggan 900 watt naik 2-3 kali lipat. Rata-rata  Rumah tangga golongan itu saat ini membayar Rp.300 ribu per bulan dari sebelumnya hanya Rp.100 ribu-Rp.150 ribu.

Pengguna listrik 450 W di desa-desa saat ini harus membayar sekitar 50 ribu per bulan dari sebelumnya sekitar Rp.30 ribu.  Akan tetapi untuk pelanggan yang berdaya 1.300 W, ternyata  beban listrik yang ada saat ini nyaris tidak mengalami kenaikan. Banyak pelanggan di level ini yang membayar "hanya" Rp.300 ribuan per bulan sementara mereka menggunakan AC sepanjang hari.  (mayoritas pelanggan 900 W tidak memakai AC).

Saya akhirnya berpikir bahwa  Jokowi melakukan  subsidi silang dengan hal ini.  Subsidi listrik untuk 30 juta keluarga dicabut habis setelah itu Jokowi menerbitkan lagi Kartu Baru. Kalau tidak salah namanya Kartu Keluarga Harapan, kemudian ada Subsidi untuk ibu-ibu hamil dan lain-lain sebagainya.

Yang mendapat Kartu Keluarga Harapan berapa banyak, Subsidi Ibu-ibu Hamil berapa banyak, tetapi saya yakin sekali sangat tidak imbang jumlahnya dengan masyarakat kurang mampu yang listriknya (900 W) dinaikkan tarifnya 2 kali lipat atau kurang lebih 25-30 juta pelanggan.

Sepintar saya menghitung : dari sekitar 25 juta pelanggan listrik dihilangkan subsidinya sehingga mereka harus membayar biaya lebih sebesar Rp.150 ribu per pelanggan, lalu dikalikan 25 juta pelanggan bisa mencapai 4.000 Trilyun rupiah. Dan kira-kira jumlah itu bisa buat apa saja?

Lihatlah saat ini  puluhan juta rakyat yang menjerit akibat kenaikan biaya listrik yang ada.  Lihatlah ada Panti Asuhan yang tidak mampu bayar listrik dan membayar Denda pada PLN dengan uang Receh.

Lihatlah juga Lebaran kemarin dimana hanya separuh dari masyarakat yang membeli  Baju Lebaran dibanding 2-3 tahun lalu karena memang daya beli mereka menurun drastis.

Jokowi memang berhasil membangun banyak jalan tol baru dan proyek-proyek infrastruktur raksasa.  Tetapi faktanya Hutang Luar negeri makin menumpuk tajam, daya beli masyarakat makin turun tajam dan lihatlah Politik negeri ini yang sudah ambur-adul karena  para penguasa (partai penguasa) bersikap semena-mena mentang-mentang sedang berkuasa.

Sekian.

Salam Kompasiana.