Otonomi Daerah

20 April 2013 23:39:52 Dibaca :

Sesuatu yang dipilih secara langsung harus bisa diberhentikan secara langsung juga, itulah makna otonomi daerah yang hakiki, sebaiknya pemilihan DPR maupun pemimpin daerah dibuatkan UU yang mewajibkan TV beriklan kampanye gratis atau mereka dapat mencari dana melalui polling SMS, dan juga parpol dapat mempunyai bisnis perusahaan yang membiayai kampanye, selain itu bila masyarakat tertarik pada figur tertentu mereka dapat menyumbangkan dana mendukung figur tersebut (seperti di US), siapa yang terbaik dapat dukungan dana dari rakyat langsung. Petugas DPR yang terpilih ketika bekerja selain menerima gaji, dapat menerima bonus dari masyarakat konstituenna bilamana output pekerjaannya tercapai dan masyarakat puas. Dalam hal ini perlu kejelasan kinerja ukuran output dpr. Bilamana masyarakat tidak puas mereka dapat menggunakan akun khusus media elektronik baik sms maupun poling untuk memiliha dan memberhentikan wakil rakyat yang mereka pilih secara langsung.

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?