HIGHLIGHT

Tinjauan Umum Diplomasi Indonesia

14 April 2011 13:41:00 Dibaca :

Pendahuluan

Umumnya orang berpendapat diplomasi adalah seni berunding atau berumbuk, cara menyampaikan suatu persan atau tujuan melalui pembicaraan atau perundingan. Tujuannya bermacam-macam, dapat menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, dan militer. Intinya ada interaksi saling memberi dan menerima, baik secara bilateral maupun multilatral dan biasanya dilakukan secara resmi oleh antarpemerintah atau negara, namun bisa juga secara tidak resmi dan sekarang diakui bahkan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Tulisan ini akan memaparkan diplomasi di Indonesia secara umum dilihat dari landasan dan prinsip diplomasi indonesia.



  • Landasan Diplomasi Indonesia


Landasan diplomasi Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 yang dengan gamblang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia, yang kemerdekaanya baru saja diproklamirkan, akan "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Semenjak itu amanat konstitusional ini, di samping petunjuk-petunjuk relevan lainnya yang tersimpul dalam pembukaan tersebut, telah menjadi salah satu tujuan pokok politik luar negeri RI hingga sekarang. Upaya mewujudkan ketertiban dan tata dunia baru itu dilakukan dengan mengembangkan politik luar negeri dan diplomasi yang didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idiilnya, serta dipandu oleh politik bebas aktif sebagai prinsip dasarnya.

Diplomasi Indonesia diamanatkan olek konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia (world order) berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun dalam penerapannya diplomasi Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri yang sangat berpengaruh pada keadaan konstelasi politik internasional. Keadaan politik internasional dari masa ke masa semakin kompleks, hal ini berkembang seiring dengan perkembangan bidang lain selain bidang politik yang dapat mengubah sistem internasional, bidang itu dapat berupa: bidang ekonomi, budaya, dan keamanan.

Dalam menyelaraskan penerapan diplomasi Indonesia dengan kebijakan luar negeri para diplomat menerapkan pendekatan displin ilmu dalam politik yang dikenal sebagai "policy oriented approach", yang bertumpu pada elemen pokok, sehingga mempunyai sasaran yang jelas, yang menghasilkan perumusan masalah yang jelas, identifikasi masalah, analisis mengenai kecenderungan-kecenderungan dasar, mengenali opsi-opsi yang dimiliki, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang perlu diambil. Itu merupakan hal yang diambil oleh Diplomat dalam menghadapi masalah hubungan internasional yang semakin kompleks pada saat ini.


  • Prinsip Diplomasi Indonesia


Diplomasi Indonesai dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan luar negeri suatu negara akan berjalan sesuai dengan perkembangan internasional dan domestik. Bagitu pula yang terjadi pada kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dan juga kondisi politik di dalam negeri. Dalam rezim pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia, nampak jelas pola kebijakan dan diplomasi yang diambil pada masing-masing pemerintahannya yang dipengaruhi oleh politik dunia serta juga disesuaikan dengan kondisi politik dan ekonomi di dalam negeri.

Pada masa Orde Lama (Orla), kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi dipengaruhi oleh semangat patriotisme pasca kolonial dan juga pada awal Perang Dingin ditingkat internasional. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, agenda utama kebijakan luar negeri Indonesia, seperti halnya yang dilakukan oleh negara lain didunia ini ketika baru memproklamirkan kemerdekaannya, adalah mencari pengakuan dari negara-negara lain didunia. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu sehingga fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia saat itu diarahkan kepada upaya pencarian pengakuan dari negara lain yang diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia. Selain itu usaha diplomat yang sangat signifikan waktu itu membuat Indonesia menjadi sebuah kekuatan yang besar di wilayah Asia Tenggara, seperti halnya pencapaian dari diplomasi Indonesia, seperti : Keikutsertaan Indonesia dalam operasi pemeliharaan PBB di Gurun Sinai, Kongo, sampai dengan Bosnia. Mengadakan Perhelatan besar seperti KAA (konfrensi Asia Afrika) dan GNB (gerakan non-blok) sehingga menghasilkan resolusi dari PBB, mampu mengahsilkan hukum laut internasional yang baru yang khusus mengenai negara kepulauan (archipelagic state), dan samapai membentuk kerja sama regional ASEAN, APEC, dan ASEM.

Awal kebijakan luar negeri Indonesia kemudian juga dipengaruhi oleh perkembangan politik internasional yang saat itu sedang memasuki babak awal Perang Dingin di era tahun 1960-an. Dengan kondisi domestik Indonesia, sebagai sebuah negara yang baru berdiri, negara ini kemudian mencoba mencari sosok atau membangun profilnye dalam dunia internasional. Kondisi ekonomi yang relatif lemah namun memiliki semangat patriotisme yang besar membuat pemerintah Indonesia harus menentukan arah kebijakannya diluar negeri untuk membangun citra Indonesia. Mohammad Hatta mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia bagaikan "mendayung diantara dua karang". Artinya, politik luar negeri Indonesia berada pada posisi yang netral diantara dua kekuatan besar dunia (Amerika Serikat dan Uni Soviet). Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Soekarno cenderung mendekati kelompok sosialis China. Sebenarnya kebijakan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pertentangan ideologi yang sedang berkembang saat itu, namun lebih diwarnai oleh semangat menentang kolonialisme yang masih berlangsung di beberapa negara di Asia dan Afrika. Dan kebetulan, negara-negara yang melakukan praktik kolonialisme adalah negara-negara Barat yang pada umumnya adalah negara-negara kapitalis. Sedangkan negara-negara yang mengalami penjajahan Barat memiliki pemikiran dan penentangan yang serupa dengan ide-ide yang diusung oleh negara-negara Sosialis.

Dari bacaan diatas dapat dismpulkan bahwa prinsip diplomasi Indonesia sama dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yakni "Bebas Aktif" dengan kata lain "Bebas", berarti bebas memilih blok manapun dan mengikuti perhelatan internasional manapun serta "Aktif", berarti aktif dalam dunia Internasional dan aktif dalam mengikuti perhelatan Internasional manapun.

Herry Wahyudi

/herrywahyudi

Mahasiswa SI di sebuah perguruan tinggi negeri jurusan hubungan internasional FISIP
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?