Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Semakin Labil Pengelolaan Sampah Indonesia

6 Mei 2019   00:44 Diperbarui: 6 Mei 2019   02:48 181
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi: Penulis survey sampah di Living Plaza Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah 4/05/19. Sumber: Pribadi

Tata kelola sampah atau waste manajemen di Indonesia memang sangat memilukan dan sekaligus memalukan karena belum ada ketegasan solusi - dejure dan defakto - yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai leading sector. Hampir di semua kabupaten dan kota di Indonesia, terjadi hal yang sungguh memprihatinkan.

Padahal dana sampah dan dana CSR cukup berlimpah yang mengalir pada pengelolaan sampah setiap tahun dan bahkan setiap harinya dengan perhitungan pengeluaran dana tipping fee dari setiap daerah.

Sebut satu contoh, sesuai informasi yang patut dipercaya, ada satu desa di Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta memiliki sekitar 30 bank sampah. Nah fenomena apa semua ini ? Karena di desa tersebut juga ditemukan pengelolaan sampahnya belum berjalan sesuai regulasi. Padahal desa tersebut sangat terkenal luas bahwa pengelolaan sampahnya sangat bagus. 

Sama julukan Kota Makassar dengan keberhasilannya mengelola sampah dan bank sampah. Padahal semua itu hanya isapan jempol belaka. Sebatas pencitraan, namun anehnya Kota Makassar tetap mendapat DID dari Kementerian Keuangan. Ya tentu atas referensi dari Kementerian LHK.

Ilustrasi: Dini hari di Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah (4/05/19). Sumber: Pribadi
Ilustrasi: Dini hari di Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah (4/05/19). Sumber: Pribadi
Sampah Simpang Lima Semarang

Semalam tiba di Semarang dari Solo sekitar 21.30 untuk memenuhi undangan diskusi sampah dari Universitas Diponegoro Semarang.  Menuju Oak Tree Emerald Hotel Palm Hill Estate Jl. Palm 6 Papandayan
Gajah Mungkur, Candi Semarang. Selanjutnya menuju Pusat Kuliner Kota Semarang, yaitu Simpang Lima untuk survey sampah, sampai ke Jalan Pemuda di depan Kantor Walikota Semarang, Sekayu, Semarang Tengah.

Dalam pantauan sampai dengan pk. 02.30 WIB, sampah-sampah sekitar Simpang Lima, Masjid Baiturrahim sampai dengan saluran got depan Living Plaza Pleburan, Semarang Selatan penuh dengan sampah. Termasuk sampah di sekeliling Simpang Lima tetap pada tempatnya dan sebagian bertebaran di jalan dan trotoar.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi, S.E, M.M. seharusnya jangan tinggal diam melihat kondisi sampah Kota Semarang seperti ini, apalagi Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah. 

Walikota Semarang dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, perlu sesekali turun lapangan untuk inspeksi mendadak - sidak - pada paruh waktu malam atau dini hari. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh Presiden Jokowi atau Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi Gubernur DKI. Jakarta.

Kunjungan-kunjungan atau inspeksi mendadak - sidak - seorang pemimpin atau kepala daerah itu sangat penting dan berpengaruh kuat memotivasi kepada terjadinya perubahan paradigma atau kinerja para pegawai atau petugas-petugas lapangan.

Ilustrasi: Penulis survey dini hari di Simpang Lima Semarang (4/05/19). Sumber: Pribadi
Ilustrasi: Penulis survey dini hari di Simpang Lima Semarang (4/05/19). Sumber: Pribadi
Saran Buat Pemerintah Daerah

Melihat kondisi sampah Kota Semarang tersebut, penulis memberi saran baik kepada Walikota Semarang maupun Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun